Haris Azhar: DPRD Mimika Tidak Berkualitas dan Memalukan!

Bagikan Bagikan

Haris Azhar,SH,MA (Sumber:Antara)

SAPA (TIMIKA) – Haris Azhar,SH,MA mengaku sedih dan memalukan atas langkah DPRD Mimika yang telah mensahkan Rancangan Perda Mimika Penyertaan Modal yang di dalamnya terkait saham 7 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal ini disampaikan praktisi hukum dan HAM ini kepada Salam Papua melalui sambungan telepon pada Selasa malam (13/10/2020).

Sebagai pendiri dan menjadi salah satu advokat di Lokataru Kantor Hukum dan HAM ini mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan surat kepada DPRD Mimika untuk tidak menanggapi langkah Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH yang mengajukan Ranperda Mimika terkait Penyertaan Modal.

Dalam bagian penutup Surat yang dimaksud, yang juga dimiliki Salam Papua dari sumber terpercaya, menyebutkan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) meminta DPRD Mimika menolak Ranperda yang diajukan oleh Bupati Mimika dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan FPHS terkait permasalahan alokasi 7 persen saham PTFI bersama-sama dengan Bupati Mimika.

“Kan saya sudah kirim surat kepada DPRD Mimika meminta agar DPRD Mimika jangan tanggapi dan harusnya berpikir kritis ke Bupati Mimika,” kata Haris.

Menurut dia, Ranperda Penyertaan Modal yang berhubungan dengan saham 7 persen dari PTFI tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas tentang rencana penggunaannya khususnya bagi masyarakat asli.

“Karena duit itu punya rentetan panjang pengalaman bagaimana Freeport kasih duit ke Pemda, hasilnya apa selama ini? Lalu hak-haknya masyarakat (asli, Red) belum banyak yang terpenuhi selama Freeport ada di Mimika. Nah ini kok tiba-tiba dengan skema saham baru yang ujungnya juga diberikan ke masyarakat, Perda itu 7 persen untuk Pemda tapi nggak ada di situ gambaran komitmen sama rencananya apa buat masyarakat? Tidak tergambar. 7 persen ini agendanya apa diambil sama Pemda? Itu yang tidak jelas. Mereka pasti mau bantah saya dengan bilang masyarakat adat itu bukan cuma Tsingwarop, loh saya mau jawab, ya kalau ada masyarakat adat yang lain, silahkan. Tapi kan Tsingwarop ini masyarakat pemilik hak sulung yang benar-benar otentik historis yang hidup di lokasi pegunungan tengah, dimana sebagai lokasinya Freeport sejak lama dan ada perjanjiannya dengan Freeport, dan uang 1 persen itu ada darah dan nyawa yang hilang. Ada sejarahnya kan. Jadi jangan dianggap itu dagelan (lawakan, Red), jangan menganggap masyarakat adat ini lupa dan diam. Mereka mencatat dan akan mengejar ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa saham 7 persen dari PTFI tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga Bupati Mimika semestinya melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Pusat.

“Ini kan jadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan dia (Pemda, Red) mengklaim bahwa dia pemilik 7 persen, meskipun Pemda itu Kabupaten, 7 persen itu PNBP loh dan bagian dari Negara. Kalau PNBP itu tidak jelas dan tidak dilaporkan ke (Pemerintah) Pusat, dia (saham 7 persen itu, Red) bisa hilang justru. Karena dia (Bupati) harus melaporkan ke Pusat dan Pusat yang memerintahkan. Kalau tidak, akhirnya Bupati Mimika itu tidak optimal menggunakan ini. Karena dia kan yang punya ide, jadi harus minta sama Pusat,” jelasnya.

Dia pun menanyakan maksud di balik penetapan saham 7 persen untuk Pemda Mimika yang terkesan terburu-buru dan cacat prosedur itu.

“Kenapa sih mati-matian, tanpa prosedur dan proses yang baik? Langsung menetapkan 7 persen untuk Pemda tanpa tujuan-tujuan yang tepat?” tanyanya.

Ketika disampaikan Salam Papua terkait jawaban Pemda Mimika terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRD Mimika yang disampaikan oleh Pj Sekda Mimika, Jeni O. Usmany, yang menyatakan bahwa saham 7 persen tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dalam bentuk program pembangunan, dia mengungkapkan kekhawatirannya dan menyatakan bahwa jawaban tersebut tidak jelas karena tidak disertai dengan penjelasan konkritnya tentang program-program pembangunan tersebut.

“Iya pembangunannya apa? Itu kan judul aja. Lagu dangdut juga banyak kayak gitu-gitu. Apa konkritnya? Banyak pejabat itu bermain di kata-kata, isinya bagaimana? Dia (Pemda) harus menggambarkan rencana pembangunan, kesejahteraan dan keadilan buat masyarakat di situ. Harus ditulis, itu ada ilmunya. Tinggal disusun. Makanya saya bilang jangan buru-buru. 1800 orang yang sudah dievakuasi selama berbulan-bulan, sudah mati 8 orang, mereka harus nge-kos di Timika, itu gak diurusin sama Pemda. Gimana dengan duit 7 persen itu mereka mau urusin rakyat?” tegasnya.

Dia pun menaruh curiga adanya praktik persekongkolan antara DPRD Mimika dengan Bupati Mimika ketika Ranperda tersebut saat ini telah disahkan oleh DPRD Mimika.

“Saya sih curiga berat, ada persekongkolan antara DPRD Mimika dengan Bupati (Mimika, Red). Dan saya sedih benar DPRD Mimika kayak begini, gak berkualitas, gak kritis. Harusnya mereka itu, ya orang-orang edukatif. Memalukan menurut saya,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum atas fakta telah disahkannya Ranperda tersebut.

“Nanti Perda ini bisa kita ajukan pembatalan. Terus rencananya bisa kita laporkan ke KPK. Kalau kita gak laporkan, nanti ini berpotensi terjadinya korupsi,” tutupnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

9 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus
  2. Mereka dipilih oleh masyarakat jangan sok menggurui apalagi menyalahkan. Seharusnya berikan pendampingan.

    BalasHapus
  3. Sepertinya mmg sdh di salurkan ke "masyarakat" yang berada di "distrik" mangga besar "kampung" classic...😀😀😀

    BalasHapus
  4. Dear Pak Haris,
    Terimakasih atas perjuangan bapak untuk masyarakat lemah yang dimana Hak2nya diklaim terus- menerus Mulai dari Tambang Freeport dibuka sampai dengan saat ini. Harapan dari kami Khususnya masyarakat 3 desa/ 7 SUKU dan juga masyarakat Papua Pada umumnya membutuhkan orang seperti Pak Haris untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh elite politik.

    Salam,

    BalasHapus
  5. Itu dasar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ASN toraja yang selama ini pilihan bupati mimika.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Itulah para Elit politik.yg hanya pikir pendek.75% oap masih di bawah kemiskinan.ujungnya Rakyat teriak REferendum..

      Hapus
  6. PKI harus turun tangan Melihat orang-orang yang bertindak sewenang-wenang.

    BalasHapus
  7. Halo,
    Nama saya ANITA LANSAM (lansamanita@gmail.com) dari Tambun, Indonesia Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ALLAH yang telah mengakhiri penderitaan saya melalui Avants Loans karena telah memberikan pinjaman sebesar Rp280.000.000,00. Bagi yang sedang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena banyak sekali lender palsu dimana-mana, hanya sedikit yang asli. Saya mengatakan ini karena saya scammed hampir Rp40jt. Hanya PINJAMAN AVAN yang nyata dan tepercaya karena mereka mentransfer pinjaman saya ke rekening saya tanpa menghabiskan banyak waktu. Mereka yang mencari pinjaman online asli dan sah harus menghubungi AVANTS LOAN melalui
    Email: (avantloanson@gmail.com)
    Whatsapp: (+6281334785906)

    BalasHapus
  8. Selamat siang untuk semuanya, nama saya Steven Nesty Binti, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya yang sebenarnya di sini di platform ini agar semua pencari pinjaman berhati-hati dengan pemberi pinjaman di internet

    Setelah beberapa lama mencoba mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, dan terus ditolak, saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online tetapi saya ditipu dan kehilangan Rp10,7 juta, untuk seorang pria di Afrika.

    Saya menjadi sangat putus asa dalam mendapatkan pinjaman, maka saya berdiskusi dengan teman saya Bu Tieka Melawati (tiemelaw@gmail.com) yang kemudian memperkenalkan saya dengan Bu Deborah, Manajer Kantor Pinjaman AVANT, sehingga teman saya meminta saya untuk memproses pinjaman saya dengan Nyonya Deborah. Jadi saya menghubungi Bu Deborah melalui email: (avantloanson@gmail.com) dan juga di WhatsApp: +6281334785906

    Saya mengajukan pinjaman Rp 380 juta dengan tingkat bunga 2%, sehingga pinjaman disetujui dengan mudah tanpa tekanan dan semua persiapan dilakukan dengan transfer kredit, karena tidak memerlukan jaminan dan jaminan untuk pengalihan pinjaman tersebut, Saya diberitahu untuk mendapatkan sertifikat perjanjian lisensi untuk mentransfer kredit saya dan dalam waktu kurang dari satu setengah jam, uang pinjaman saya dimasukkan ke rekening bank saya.

    Saya pikir itu bercanda sampai saya mendapat telepon dari bank saya bahwa rekening saya sudah dikreditkan Rp380 juta. Saya sangat senang akhirnya Tuhan menjawab doa-doa saya dan Dia telah memberi saya keinginan hati saya.

    Semoga Tuhan memberkati Bu Deborah untuk memberikan kehidupan yang adil bagi saya, maka saya menyarankan siapa saja yang berminat untuk mendapatkan pinjaman dapat menghubungi Bu Deborah melalui email: (avantloanson@gmail.com) atau via WhatsApp: +6281334785906 untuk pinjaman Anda

    Akhirnya, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk membaca kesaksian sejati hidup saya tentang kesuksesan saya dan saya berdoa kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup Anda. Anda dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui email saya: (nestybintisteven@gmail.com) Salam

    BalasHapus