Hindari Klaster Pilkada, Bawaslu Papua Fokus Awasi Protokol Covid-19 di 11 Kabupaten

Bagikan Bagikan
Ronald C Manoah (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (Timika) – Guna mengantisipasi munculnya klaster baru saat tahapan dan pelaksanaan Pilkada di 11 Kabupaten, Bawaslu Papua fokus memperketat pengawasan melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk.

"Bawaslu Papua berkonsentrasi penuh untuk menjaga agar jangan ada muncul klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada, baik klaster kampanye dan pungut hitung," ungkap Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald C Manoah di salah satu Hotel di Timika, Sabtu (10/10/2020).

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini, Bawaslu juga miliki tanggungjawab yang cukup berat yaitu memastikan semua tahapan berjalan sesuai prosedur. Namun, juga ada satu tugas tambahan yaitu bagaimana memastikan protokol covid-19 mengingat dari Bawaslu pusat telah memberikan surat edaran, tetapi di 11 Kabupaten pun telah membentuk kelompok kerja (Pokja) covid-19.

Objek Pokja ini adalah fokus kepada pelanggar protokol yang berkecimpung dalam proses Pilkada.

"Pokja ini berbeda dengan Satgas umumnya di masyarakat, tapi Pokja ini terdiri dari semua komponen, baik Bawaslu, KPU, TNI,Polri, Kejaksaan, Dispol-PP dan Satgas covid-19 Pemkab, sehingga jika nanti perlu adanya pencegahan maka direkomendasikan kepada rekan-rekan aparat kemanan untuk melakukan pembubaran kampanye," katanya.

Di luar itu, untuk pelanggaran lainnya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memberi rekomendasi kepada Kepolisian dan ditindak langsung oleh Kejaksaan agar ketika ada dugaan pidana maka langsung diproses.

Sosialisasi kepada masyarakat juga tetap dilaksanakan agar  mengetahui bahwa saat ini kita melaksanakan Pilkada bukan dalam keadaan normal, tapi kita melaksanakan dengan beban pandemi covid-19, sehingga semua harus bersama-sama mengambil bagian menjaga kualitas Pilkada dengan tetap menjaga protokol agar tidak muncul klaster baru yaitu klaster Pilkada.

Ia menjelaskan bahwa tahapan pilkada di 11 kabupaten ada beberapa temuan yang telah dilaporkan dan ditindaklajuti, baik di Kabupaten Supiori, Waropen dan Pegunungan Bintang.

Yang mencolok dari beberapa temuan dan  laporan itu adalah terkait dengan oknum anggota KPU yang telah berputusan inkrah dan putusan DKPP. Selain itu ada oknum PPS juga di Kabupaten Waropen dan juga telah inkrah di Pengadilan.

Dari temuan-temuan itu, saat ini ada yang telah diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan DKPP dan ada yang dinonaktifkan sambil menunggu putusan DKPP.

"Yang mencolok ada yang dapat rekomendasi diskualifikasi dari DKPP terhadap petahana di Pegunungan Bintang, tapi kita belum tahu tindak lanjut dari KPUnya, apakah mereka tetap tindaklanjuti rekon tersebut atau tidak," ujarnya.

Presentase kerawanan pelanggaran dan konflik itu ada semua di 11 Kabupaten, tetapi paling tinggi adalah Yahukimo, Keerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Boven Digul, Maroke dan Asmat. Hal ini merujuk pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi, kemudian riwayat proses politik sebelumnya.

"Untuk Asmat saat ini tidak ada gerakan yang terlalu berarti, tapi pada saat Pemilu lalu sempat terjadi benturan. Itupun bukan tidak mungkin bisa terjadi sekarang ini. Makanya kami intens lakukan koordinasi bersama Polda dan Pangdam," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus