Masyarakat Minta Pemkab Mimika Transparan Terkait Saham 7 Persen dari Freeport

Bagikan Bagikan
Gery Okoare (kiri), Yohan Zanggonau (tengah) dan Yafet Beanal (kanan, baju merah) (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat dua suku sebagai suku hak ulayat yakni Amungme dan Kamoro meminta agar Pemerintah Kabupaten Mimika transparan terkait divestasi saham PTFI sebesar 7 persen kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Membahas saham 7 persen tersebut, Pemkab Mimika duduk bersama dengan masyarakat hak ulayat pada Kamis (8/10/2020). Pertemuan yang langsung dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH itu digelar di salah satu hotel di Timika.

Bupati Omaleng ketika ditanya wartawan mengatakan setelah status izin PT. Freeport di Indonesia berubah dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport melepaskan saham 51 persen kepada Pemerintah Indonesia. Dari 51 persen itu 10 persen diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi, dimana Provinsi mendapatkan 3 persen dan 7 persen diperuntukkan khusus bagi  Kabupaten Mimika sebagai pemilik daerah tersebut.

Di dalam 7 persen tersebut, Omaleng menegaskan tidak disebutkan bahwa harus membagi lagi 4 persen kepada masyarakat hak Ulayat, namun Pemkab Mimika yang mengelola saham 7 persen tersebut dan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya.

“Kita akan bikin perusahaan daerah yang akan dibangun di Provinsi Papua. Perusahaan inilah yang akan mengelola saham pemerintah daerah tersebut,” tuturnya.

Di luar itu kata Omaleng pemerintah juga mendapat dividen sebesar 10 persen yang dibagi kepada pemerintah pusat sebesar 4 persen, 1 persen kepada pemerintah provinsi, 2,5 persen kepada 28 Kabupaten dan Kota, serta 2,5 persen sisanya khususnya untuk Kabupaten Mimika.

Namun dalam hal ini, masyarakat menyatakan kekecewaaannya atas tindakan Pemkab Mimika yang tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembahasan saham 7 persen itu dengan Pemerintah Pusat.

Ketua Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko) Gery Okoare yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan selama ini pertemuan antara Pemkab Mimika dan Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam membahas saham 7 persen itu tidak pernah melibatkan masyakat asli sebagai hak ulayat.

“Waktu Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mereka pergi ke Jakarta dan bertemu dengan Pemerintah Pusat untuk bahas saham 7 persen itu, tidak melibatkan Masyarakat Hak Ulayat. Barang ini bukan punya Gubernur dan bukan punya Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika, namun ini merupakan hak masyarakat sebagai hak ulayat yakni Amungme dan Kamoro,” tandas Gery ketika ditanya wartawan.

Gery menganggap, apa yang disepakati Pemkab Mimika, Pemprov dengan Pemerintah Pusat itu tidak sah, lantaran tidak melibatkan masyarakat. Seharusnya lanjut dia, menyampaikan itu kepada Pemerintah Pusat harus melibatkan masyarakat yang punya hak ulayat, dan sebelum pernyataan itu dibawa ke sana harus duduk bersama dengan masyarakat untuk membahas hal itu.

“Pemerintah Pusat harus jeli  melihat ini. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Bupati pikir baik-baik,  jangan pikir enaknya dan masyarakat yang menderita,” tuturnya.

Gery juga mempertanyakan, perusahaan daerah yang akan dibangun di Provinsi itu.

“Lalu perusahan daerah itu milik siapa, jika pemerintah tidak transparan kita akan tutup seluruh akses ke PTFI,” tegas Gery.

Sementara itu Yohan Zanggonau menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika harusnya melakukan ini semua dengan transparan.

Ia menjelaskan, perjanjian induk dimana disebutkan dari 10 persen sahan PTFI kepada Pemerintah Daerah, 3 persen diperuntukkan bagi Provinsi Papua, 7 Persen diperuntukkan bagi Kabupaten Mimika Plus Masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat korban permanen.

“Perjanjian induk ini seharusnya dijabarkan lagi dalam  Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) nomor 7 tahun 2018 yang dibuat di Provinsi, namun itu tidak terjadi demikian,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS), Yafet Beanal kecewa dengan Pemkab Mimika karena dalam pertemuan membahas saham 7 persen tersebut tidak ada solusi atau pemahaman yang baik kepada masyarakat. Bahkan kata dia, pertemuan yang langsung dihadiri oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng itu tidak ada titik terang yang menjadi solusi. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus