Menko Polhukam: Banyak Korupsi di Papua, Dana Besar Dari Pemerintah Pusat Seperti Tidak Ada Gunanya

Bagikan Bagikan


SAPA (JAKARTA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD mengatakan Pemerintah Pusat akan mengadakan modifikasi-modifikasi penanganan Papua secara holistrik-komprehensif.

Hal ini disampaikan Mahfud MD pada saat Konferensi Pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020) yang lalu, seperti dilansir dari Kompas TV.

“Kita akan mengadakan modifikasi-modifikasi penanganan Papua secara holistik-komprehensif. Bukan berubah materinya, tapi selama ini lintas lembaga itu belum terkoordinasi,” ujar Mahfud.

Dirinya membantah jika Pemerintah Pusat telah mengeruk kekayaan alam Papua. Menurut dia, yang dikeluarkan Pemerintah Pusat jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional per kepala, Papua mendapat 17 kali lebih besar dana untuk keperluan per-orang Papua.

“Catat ini, penting ini, orang mengatakan Pemerintah Pusat mengeruk dana dari kekayaan alam Papua secara sewenang-wenang dan rakyat Papua tidak kebagian. (Perlu diketahui) seluruh kekayaan alam yang dieksplorasi dari Papua, seperti pajak-pajaknya termasuk Freeport dan lain-lain, itu hanya memberi kontribusi 12 Triliun kepada Nasional, sementara Nasional mengeluarkan 46 Triliun untuk Papua,” ungkapnya.

Dia mengaku, walaupun anggaran yang sangat besar seperti itu diberikan ke Papua, namun sepertinya tidak memiliki dampak yang cukup berarti.

Dia bahkan mengatakan bahwa di Papua banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan dan korupsi, sehingga Pemerintah Pusat akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) koordinasi terkait pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua yang lebih komprehensif.

“Tapi seperti tidak ada gunanya karena nampaknya kurang terkoordinasi, sehingga sekarang Pemerintah Pusat sedang menyiapkan Inpres koordinasi untuk penanganan yang lebih terpadu. Memang isunya selalu begitu, dikatakan Papua ketinggalan di bidang pembangunan tidak seperti di daerah lain. Kita sudah melakukan afirmasi. Pendekatan kesejahteraan itu sudah lama dilakukan, tapi di sana kan masih banyak penyelewengan-penyelewengan, korupsi-korupsi dan sebagainya, sehingga ketika saya datang ke Papua, masyarakat Papua minta, tolong dong pak anggaran besar seperti itu bisa kami rasakan, agar rakyat Papua mendapat langsung, tidak melalui agen-agen. Maaf, pemerintah yang kemudian menggunakan (anggaran) sesuka hatinya sehingga rakyat (Papua) tidak kebagian. Nah, suara-suara seperti itu ada. Oleh sebab itu kita sekarang menggunakan pendekatan kesejahteraan yang lebih komprehensif, dan kita sudah menyiapkan rancangan Inpresnya yang dalam waktu dekat ini akan segera dikeluarkan,” katanya.

Di samping itu, ketika ditanya terkait penanganan konflik di Papua yang mana Pemerintah hanya menggunakan pendekatan keamanan, Dia pun membantah hal tersebut. Menurut dia, Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan hanya sesuai kebutuhan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua.

“Istilah Pemerintah Pusat menggunakan pendekatan keamanan itu lagu lama. Kita menggunakan pendekatan keamanan itu sesuai kebutuhan, kalau terjadi sesuatu. Kita disesatkan oleh narasi-narasi secara sepihak, oleh provokasi. Kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara baik tanpa kekerasan,” ungkapnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik co sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik co paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus