Organisasi Cipayung Mimika Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Bagikan Bagikan
Suasana demo mahasiswa di Timika (Foto:SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Puluhan Mahasiswa Mimika yang menamakan diri mereka dari organisasi Cipayung Kabupaten Mimika yang merupakan gabungan dari organisasi GMKI, PMII, HMI dan GMNI melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Aksi ini dilaksanakan di halaman Kantor DLH yang dikawal ketat oleh pihak TNI-Polri, Selasa (13/10/2020).

Mahasiswa tersebut melakukan orasi dengan tegas menolak Omnibuslaw, dengan memegang spanduk yang bertuliskan "Kami ingin cuti haid pak DPR", "DPR jangan matikan keadilan, Matikan saja mantanku", "DPR Jangan ngetrol", "Dewan Penghianat Rakyat", "Lebih baik melihat pacar bersama orang lain dari pada melihat DPR RI bersama investor asing" dan masih banyak tulisan-tulisan lainnya.

Wakapolres Mimika, Kompol I Nyoman Punia, S.Sos kepada awak media menjelaskan aksi tersebut sudah disampaikan kepada pihak kepolisian hanya saja dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan ijin karena situasi Covid-19 di Timika yang semakin meningkat.

"Secara tegas kita akan menolak semua permohonan mereka melaksanakan aksi damai. Kita merujuk pada aturan pemerintah daerah bahwa situasi pandemi (covid-19) ini tidak boleh mengumpulkan massa," jelasnya.

I Nyoman mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi sebaik-baiknya dengan koordinator-koordinator aksi.

"Kami akan mencarikan solusi apa keinginan mereka dan kami akan dalami apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu dan aspirasinya akan kami tampung dan kami akan sampaikan kepada pihak pihak yang dituju," katanya.

Dia mengaku, para mahasiswa sempat meminta agar mendatangkan DPRD ke Kantor DLH.

"Permintaan mereka tidak mesti harus kita penuhi dan kita juga tidak bisa intervensi kegiatan DPR tersendiri, jadwalnya padat atau tidak. Kita sebagai penyambung kami akan usahakan menghubungi rekan-rekan DPR dan kami akan coba," ujarnya.

Salah satu perwakilan mahasiswa yang berorasi, Arifin Letsoin tegas mengatakan pihaknya berdiri menyuarakan tegas menolak Undang-Undang Omnibuslaw.

"Undang-undang Omnisbuslaw adalah kapitalis di mana Indonesia mau maju tapi ditentukan oleh kapitalis. Katanya ini akan berdampak baik, siapa yang bisa menjamin itu?" serunya.

Arifin mengatakan pihaknya hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar bisa didengar. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar