Pemanfaatan Insentif Pajak di Mimika Sampai Kuartal Ketiga 2020 Masih Rendah

Bagikan Bagikan
Kepala Kantor KPP Pratama Timika, Tirta Bastoni (Foto:SAPA/Kristin)


SAPA (TIMIKA) – Sebagai langkah penanganan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, Pemerintah telah membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Mei lalu, dan aturan turunannya.

Dalam rangka memulihkan roda perekonomian, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk pekerja, UMKM dan korporasi/perusahaan, berupa insentif perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-23/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK-110/PMK.03/2020, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah berubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Stimulus tersebut berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh Final sesuai PP-23 Tahun 2018 untuk UKM ditanggung pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan PPh Pasal 25 dan Proses Restitusi PPN dipercepat.

Besar harapan pemerintah, masyarakat/Wajib Pajak (WP) betul-betul memanfaatkan insentif tersebut agar daya beli masyarakat meningkat dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Hanya saja berdasarkan administrasi KPP Pratama Timika sampai saat ini, insentif tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat atau Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Timika.

Kepala Kantor KPP Pratama Timika, Tirta Bastoni, Kamis (1/10/2020) menjelaskan sampai dengan akhir September 2020, baru 312 WP yang memanfaatkan fasilitas, dengan perincian 125 WP memanfaatkan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, 115 WP UMKM memanfaatkan PPh Final PP-23 ditanggung pemerintah, 37 WP memanfaatkan Pengurangan PPh Pasal 25, yang memanfaatkan pembebasan PPh Pasal 22 sebanyak 24 WP, pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 sebanyak 11 WP dan permohonan proses restitusi PPN dipercepat sebanyak 4 WP.

"Oleh karena itu KPP Pratama Timika mengimbau kepada seluruh masyarakat atau Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan insentif yang telah disediakan oleh Pemerintah, dan menyampaikan Laporan Realisasi pemanfaatan insentif tersebut sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Insentif ini masih berlaku sampai Desember 2020," katanya.

Laporan yang dimaksud adalah sebagai salah satu instrument pengukuran efektifitas stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

"Kinerja KPP Pratama Timika sampai dengan akhir kuartal ketiga 2020 cukup baik, meskipun jika dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami penurunan," ujarnya.

Total penerimaan sampai akhir September 2020 sebesar 2,41 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,47 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,59%.

"KPP Pratama Timika mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini, di tengah kondisi pandemi Covid-19," kata Tirta.

Pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan merupakan bentuk kepedulian bersama membantu Pemerintah, wujud dari gotong-royong masyarakat dan Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.

"Kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan atau Perusahaan, KPP Pratama Timika juga mengimbau agar segera menyampaikan SPT Tahunan tersebut. Di tengah pandemi ini, pelaporan yang menjadi kewajiban WP dapat dilakukan secara online/daring dengan mengakses djponline.pajak.go.id, sehingga WP tidak perlu datang ke KPP Pratama Timika," tuturnya. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar