Pemkab Anggarkan di APBD Perubahan Rp 39 Miliar Untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Mimika

Bagikan Bagikan

Reynold Ubra. (Foto-SAPA/Jefri Mmanegat)

SAPA (TIMIKA)-
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan  untuk  menangani dan mencegah penyearan covid-19 di Mimika, pada APBD Perubahan Kabupaten Mimika, Pemkab Mimika kembali menganggarkan dana sebesar  Rp 39 Miliar

Reynold menjelaskan, ada 4 komponen yang akan dibiayai menggunakan anggaran tersebut yakni biayai tenaga yang bekerja , pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan obat- obatan dan dukungan operasional baik itu di rumah sakit, maupun di rumah sakit darurat yang disediakan

“Yang kami usulkan untuk menjadi pertimbangan legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemkab Mimika), secara keseluruhan total anggaran sebesar Rp 39 miliar. Dari seluruh kebutuhan kami coba bagi dari berbagai sumber yakni dari dana tak terduga (DTT) untuk membiayai bahan obat- obatan habis pakai. Sementara itu untuk insentif tim kesehatan itu melalui APBN, untuk reagen kami mendapat alokasi  anggaran dari APBD Perubahan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 2 miliar. Ini akan digunakan untuk membayar rapid tes yang sudah kami ambil dan pakai,” ungkap Reynold.

Pada awal pandemic didukung oleh Pemerintah Daerah melalui dana tak terduga sebesar Rp 38 miliar dan telah terealisasi hingga bulan Juli lalu, dan atas  kebijakan pemerintah pusat terhadap anggaran untuk penanganan covid-19, Dinas Kesehatan  Mimika sendiri melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Pria yang akrab disapa Rey itu mengungkapkan bahwa covid  masih berlangsung lama, dan untuk meminimalisir itu, ia mengatakan timnya telah merubah strategis sejak dua pekan yang lalu. 

“Kami coba membuat panduan spesifik lokal Timika dengan membuat pendekatan promosi dan preefentif dengan melibatkan unsur masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap  pencegahan covid. Yang kedua kami melakukan deteksi sedini mungkin berdasarkan tanda gejala oleh puskesmas di seputaran kota Timika, Ketiga melakukan tracking atau penelusuran kontak, Keempat adalah layanan gawat darurat, dan jejaring rujukan,” tuturnya

Termasuk, sambung Reynold  melakukan skenario pada setiap fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas. Skenario ini juga wajib dilakukan oleh puskesmas yang berada diwilayah kota untuk mengatur zonasi dengan memetakan ruangan sesuai zonasi, sehingga masyarakat yang datang periksakan diri di puskesmas betul terlindungi. 

“Tim akreditasi sementara dalam tahap mempersiapkan hal tersebut, dan beberapa puskesmas sudah menerapkan pemetaan zonasi tersebut,” ujarnya. (Jefri Mmanegat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar