Pemkab Mimika Jamin Pengeloaan Saham 7% Tidak Ada Monopoli dan Bukan Bagi-Bagi Saham

Bagikan Bagikan

Rapat Paripurna DPRD Mimika Pembahasan Ranperda Non APBD Penyertaan Modal (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Enam fraksi di DPRD Mimika inginkan pembentukan Perda yang dilakukan Pemkab Mimika harus berpihak dan melindungi hak seluruh masyarakat  Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro serta lima suku kekerabatan yang terkena dampak operasional pertambangan.

Hal ini disampaikan masing-masing fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Mimika Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Non APBD Mimika 2020, Senin (12/10/2020). Ranperda non APBD yang diusulkan Pemkab Mimika untuk disahkan menjadi Perda adalah terkait penyertaan modal Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera.

Dalam pandangan fraksi Golkar yang dibacakan oleh Iwan Anwar mengatakan bahwa Bupati Mimika dalam sambutannya di Paripuna I Masa Sidang III telah menjelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi fraksi Golkar.

Fraksi Golkar tetap mengedepankan landasan logis atas Perda. Perda ini dibuat berdasarkan amanat dari peraturan daerah Provinsi Papua No 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Papua Nomor I Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun  2018 tentang perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri.

Modal yang disertakan oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam perusahaan daerah adalah sebesar Rp 2.100.000.000  dengan rincian sebagai berikut, tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.400.000.000 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 700.000.000.

Sedangkan Ranperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) bahwa Kabupaten Mimika telah mempunyai aturan daerah yaitu nomor 15 tahun 2019 tentang perusahaan perseroan daerah Mimika Abadi Sejahtera, maka atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten menyertakan modalnya dalam perusahaan daerah ini sebesar Rp 10.000.000.000  yang dialokasikan selama tiga tahun dengan rincian sebagai berikut, tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.500.000.000. tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.000.000.000 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.500.000.000.

“Golkar berharap agar Pembahasan Perda Non APBD penyertaan modal dapat ditindaklanjuti  dalam Paripurna berikutnya,” kata Iwan.

Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Yustina Timang menyampaikan sangat mengapresiasi pemerintah yang sudah berinisiatif mencari tambahan PAD melalui dua Ranperda ini. Namun, fraksi Nasdem berharap agar ada Perda-Perda inisiatif yang dirancang untuk melindungi kearifan lokal yang dapat diusulkan eksekutif di tahun –tahun berikutnya.

Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Julian Salossa menerangkan bahwa dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa air dan kekayaan dikuasai oleh negara,  diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, telah diberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing.  Berdasarkan hal tersebut pihaknya memberikan apresiasi atas upaya dan usaha Pemkab untuk meningkatkan pendapatan dari kekayaan yang dimiliki daerah.

“Selama operasi PTFI, kita hanya menjadi objek saja, namun atas kerja keras Pemda, maka saat ini, kita pun akhirnya bisa menjadi subjek yang turut mengelola kekayaan kita sendiri. Pencapaian ini patut kita apresiasi. PDIP berharap, agar penyertaan modal dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Fraksi Gerindra, yang dibacakan oleh Nurman S. Karopukaru mengatakan agar deviden yang lima persen ini difokuskan kepada Amugme-Kamoro, sedangkan dua persen lainnya baru digunakan untuk masyarakat Mimika.

Gerindra juga meminta agar segera dibentuknya Jajaran komisaris yang berkompeten, mewakili dua suku besar, yakni Amungme-Kamoro, serta dibentuknya tim pengawas, selain itu diharapkan agar deviden ini bisa langsung menyentuh kepada masyarakat melalui bantuan usaha, atau bantuan langsung tunai.  Selain itu, diharapkan tidak adanya sistem monopoli.

Fraksi  PKB yang dibacakan oleh Miler Kogoya mengatakan, berharap agar Pemkab, Pemprov dan juga Pemerintah Pusat untuk dapat mensosialiasikan kepada masyarakat, terkait saham tujuh persen tersebut.

“PKB berharap, dengan adanya divestasi, masyarakat bisa lebih sejahtera lagi,” kata Miler.

Sedangkan pandangan Fraksi Mimika Bangkit, yang dibacakan oleh Ancelina Beanal berharap agar Pemkab dapat mengevaluasi sejauhmana, pengelolahan Pesawat Carvan dan helikopter.

Terhadap pandangan fraksi-fraksi ini, diberi jawaban oleh Pemkab Mimika dalam Paripurna III Masa Sidang III DPRD dalam Rangka mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah Non APBD Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH melalui Pj Sekda, Jenny Ohestin Usmany mengaku sangat mengapresiasi kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangannya.

Pemkab berterima kasih kepada fraksi Golkar, Nasdem, PDIP yang sudah mendukung Ranperda Non APBD  tentang  penyertaan modal Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera.

Sedangkan jawaban Pemkab atas pandangan fraksi Gerindra, bahwa pembentukan komisaris sesuai arahan dari Gerindra ini, masih akan dipertimbangkan dan akan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

Pemkab juga mengungkapkan, dalam pengelolaan ini, dipastikan tidak ada sistem monopoli dan itu dijamin penuh oleh Pemkab.

Jawaban atas pandangan Fraksi PKB, saham tujuh persen ini diperuntukan bagi masyarakat dalam bentuk program pembangunan, berarti bukan membagi-bagi dalam bentuk saham, tetapi dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Mengenai sosialisasi, sejauh ini Pemkab telah melakukan sosialiasi hingga ke daerah-daerah. Hal ini juga guna sekaligus menjawab pandangan Fraksi Mimika Bakngkit.

“Pemda berterima kasih atas kerja sama dan sumbangsih pemikiran sehingga Ranperda dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Perda,” kata Jenny. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus