Polisi Selidiki Aduan Dugaan Sabotase yang Dialami Seorang ASN DPRD Mimika

Bagikan Bagikan
Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP. Hermanto (Foto:SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Pihak Polres Mimika melalui Satuan Reskrim kini tengah menyelidiki aduan dugaan sabotase yang dialami oleh seorang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika atas tuduhan melakukan sabotase saat sidang paripurna LKPJ pada Jumat 11 September 2020 lalu.

ASN tersebut adalah SS yang merupakan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan di DPRD Kabupaten Mimika.

Karena tidak menerima bahwa pada Kamis 15 Oktober lalu dirinya telah dicopot dari jabatannya sehingga ia melayangkan surat pengaduan terkait hal tersebut yang ditujukan kepada Kapolres Mimika pada 16 Oktober 2020.

"Saat ini, kita melaksanakan gelarnya apakah ada unsur tindak pidana atau perdata atas pengajuan aduan terkait sabotase dan masih kita dalami, ini sabotase seperti apa," kata Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, Selasa (20/10/2020).

Dijelaskan pihaknya sementara sudah meminta keterangan dari Sekwan DPRD Mimika yakni Ananias Faot.

Dan menurut keterangan dari Sekwan bahwa sebelumnya memang ada kegiatan rapat paripurna LKPJ, di situ terdapat ketidakaturan susunan acara sehingga tidak sesuai dengan aturan rapat akhirnya terjadi skorsing, dan di situ Sekwan ditegur oleh pimpinan DPRD.

"Menurut Sekwan, sebenarnya dirinya tidak mempermasalahkan, dan menganggap itu sebagai pembelajaran," katanya.

Beberapa minggu kemudian, muncul surat keputusan Bupati terkait mutasi ASN.

"Karena ada muncul keputusan Bupati terkait mutasi tersebut, pihak yang melaporkan ke Polisi merasa curiga karena adanya kesepihakan yang mungkin ada hubungannya dengan kesalahan crew panitia acara rapat LKPJ," jelas Kasat Reskrim.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan gelar perkara dan masih didalami aduan tersebut, sehingga pihak Reskrim masih mencari data mengenai konseptornya siapa dan yang mengetik siapa, dan siapa yang mengesahkan.

"Rencana tindak lanjut kami adalah kami minta keterangan pak Sekwan lalu data-data yang kita minta itu terkait dengan susunan acara, siapa yang buat, siapa yang ketik, siapa yang mengesahkan, yang diduga ada perubahan itu apa," katanya.

Di samping itu, pihaknya hendak meminta keterangan dari BKD terkait aturan yang dikeluarkan apabila memutasi seorang ASN walaupun keputusan ASN adalah wewenang Bupati, karena Bupati yang membuat kebijakan.

"Artinya apakah aturan pemutasian ASN itu sudah dilalui atau belum. Jadi kita melihat dari segi apakah ada unsur pidana, perdata atau tidak, kalau tidak silahkan laporkan ke BKD sampai inspektorat kalau memang ada pelanggaran dari inspektorat silahkan internal mereka," ujarnya.

Menurutnya apapun bentuk pengaduan dari masyarakat pihak kepolisian harus menerima, baik yang ada unsur pidana, perdata ataupun tidak. Setelah itu baru didalami dan dilihat kemudian diselesaikan.

"Yang dilaporkan bersifat pengaduan saja dan tetap kita terima. Kalau pengaduan tidak ada unsur pidananya bisa di close," ungkapnya. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar