Sejumlah Mantan Anggota Dewan Datangi DPRD Mimika Tuntut Hak Melekat Tahun 2018-2019

Bagikan Bagikan
Para mantan dewan saat berada di DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)


SAPA (TIMIKA) – Sejumlah mantan anggota dewan periode 2014-2019 datangi gedung DPRD Mimika dengan tujuan untuk menemui Sekwan dan mempertanyakan hak melekat yang belum terbayarkan selama tahun 2018 dan 2019.

Sayangnya kedatangan sejumlah mantan anggota dewan ini tidak bertemu dengan Sekwan, Ananias Faot lantaran sedang menjalani tugas ke Jayapura.

Hady Wiyono mengaku, dia bersama rekan-rekannya mendatangi DPRD lantaran hak-haknya masih ada yang belum terselesaikan yaitu hak di tahun 2018 di antaranya pengadaan dua Pin masing-masing seberat 10 gram, atribut seperti Jas, Pakaian olahraga, seragam batik, sepatu dan peci. Selain itu, juga ada dana keamanan dan dana asuransi untuk check up kesehatan. Demikian juga untuk hak di tahun 2019 yang semestinya harus diterima mengingat saat itu sebanyak 35 anggota dewan menjabat penuh selama satu tahun. Sedangkan untuk SPPD masih ada beberapa anggota dewan yang belum mendapatkannya.

“Untuk hak melekat itu semua dikeluhkan dan dituntut oleh semua mantan anggota dewan sedangkan yang SPPD itu hanya beberapa orang saja. Untuk SPPD yang tidak terbayar itu sebetulnya tidak masalah, tapi seharunya dipertanggungjawabkan bukti-buktinya. Itulah makanya kami datang temui Sekwan supaya bisa menyelesaikan apa yang kami tuntut,” kata Hady.

Dijelaskan bahwa untuk persoalan ini diupayakan agar diselesaikan dengan baik melalui etiket yang baik, namun jika tidak bisa diselesaikan maka lanjutannya akan ditempuh melalui jalan lain, dan intinya adalah tuntutan itu harus diselesaikan. Yang jelas hak-hak yang dituntut telah tertuang dalam APBD Mimika tahun berjalan dan DPA Sekwan.

“Bicara soal tempuh jalan lain itu banyak termasuk proses hukum. Yang jelas saat ini kita lakukan pendekatan guna menyelesaikannya dengan baik. Mari kita selesaikan dengan baik, karena ini sudah muncul masalah. Kalau memang menemui jalan buntu, maka mari kita libatkan yang bisa mengadili agar tahu mana yang benar dan mana yang salah,“ jelasnya.

Di samping itu, Thadeus Kwalik mengatakan bahwa tuntutan ini harus dipenuhi. Sebab yang dituntut adalah hak dan bukan persoalan pencairan proposal pribadi.

Terkait hal yang dituntut, ia mengaku hanya mendapat pakaian dinas sebanyak dua kali. Selain itu, SPPD satu kali perjalanan ke Jayapura belum terbayarkan, sehingga harus mengutang.

“Saya ini selaku anak asli dan hak saya harus dibayar. Saya jadi berpikir bahwa seolah-olah yang saya tuntut adalah persoalan proposal. Saya akan bolak-balik menuntut hak itu. Beberapa waktu lalu saya sudah datang dan menyampaikan hal itu. Jadi saya minta jangan pura-pura diam,” katanya.

Pantauan Salam Papua, mantan anggota dewan yang mendatangi kantor DPRD Mimika di antaranya Eliezer Ohee, Thadeus Kwalik, Teo Deikme, Yelinus Mom, Markus Timang, Sony Kaparang, Hady Wiyono, Johanes Wantik dan Yulius Kum. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar