Tajuk: Menanti Kejujuran Harapkan Kepastian Sekda Definitif Mimika (1)

Bagikan Bagikan

TULISAN ini hanyalah secercah refleksi dalam suasana sepi bukan berarti sunyi karena pandemi covid-19 tidak mampu mematikan semangat HUT Kabupaten Mimika ke-24 pada 8 Oktober 2020.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH pun mengaku bahwa Kabupaten yang menancapkan kakinya di Tanah Amungsa Bumi Kamoro ini telah mengalami peningkatan dan banyak perubahan, khususnya di bidang infrastruktur, seperti yang diberitakan Salam Papua edisi Kamis (8/10/2020).

Memang harus diberi apresiasi dan tidak dapat dipungkiri pernyataan Bupati Omaleng ini jika melihat berbagai pembangunan jalan di mana-mana, telah adanya Bandara Baru, dan berbagai pembangunan lainnya di seputaran Kabupaten ini.

Namun ternyata, pernyataan Bupati dua periode ini menimbulkan pertanyaan besar di mata masyarakat Mimika. Salah satu pertanyaan mendasarnya adalah, dengan dana APBD yang begitu besar dan paling besar di antara semua Kabupaten di Provinsi Papua ini, apakah hanya bisa menghasilkan pembangunan infrastruktur? Jika memang ada hasil-hasil konkrit yang lain, masyarakat pun meminta agar dapat disampaikan secara gamblang dan transparan, termasuk rincian penggunaan anggarannya. Jika tidak, maka mungkin tidak salah jika sekiranya masyarakat menilai seakan-akan ada banyak “permainan” anggaran Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Terlepas dari pernyataan Bupati Omaleng tersebut, Kabupaten Mimika masih memiliki persoalan-persoalan besar yang belum terselesaikan hingga saat ini sebagai refleksi HUT Mimika ke-24. Paling tidak, ada 2 persoalan utama. Menanti kejujuran, harapkan kepastian.

Pertama, Kapan Kabupaten ini memiliki Sekda Definitif?

Sejak lengsernya Ausilius You dari Sekda Definitif Kabupaten Mimika pada 19 November 2018 lalu, hingga saat ini, kursi gemilang ini sebagai penentu cairnya dana daerah Mimika belum juga kunjung diduduki oleh seorang pejabat definitif. Jika dihitung dari lepasnya jabatan Sekda Mimika Definitif dari Ausilius You hingga saat ini, berarti sudah 22 bulan atau hampir 2 tahun Kabupaten Mimika belum memiliki Sekda Definitif.

Mengacu pada Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, pasal 10 ayat 2 dan poin b menyatakan “Dalam hal jangka waktu 3 bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, paling lama 5 hari kerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Itu berarti, sudah 7 putaran berdasarkan regulasi di atas Kabupaten ini terjadi kekosongan Sekda Definitif. Apakah ini dibenarkan dari perspektif hukum Tata Negara?

Sampai kapan kondisi seperti ini bertahan? Apakah sampai periode pemerintahan “Omtob” ini berakhir? Apakah Bupati Mimika selaku penjabat pembina kepegawaian di daerah ini merasa puas dengan realita semacam ini? Di sisi lain, apakah Gubernur Papua akan terus membiarkan dan menambah lagi semakin banyak putaran berdasarkan regulasi di atas di mana Kabupaten Mimika terjadi kekosongan Sekda Definitif?

Dalam hal ini, Pj Sekda Mimika saat ini, Jeni O. Usmany, perlu legowo dan menunjukkan sikap Negarawan/ti-nya sebagai seorang PNS untuk segera menindaklanjuti instruksi Bupati Omaleng pada saat pelantikan dirinya pada 19 Agustus 2020 lalu, yang mana dirinya segera membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Sekda Mimika, selambat-lambatnya 3 bulan Sekda Mimika Definitif sudah terpilih. Memang ada “mega” urusan sebagai Penjabat Sekda, namun hal tersebut semestinya tidak menjadi alasan mendasar ketika diperhadapkan dengan instruksi Bupati di atas yang perlu menjadi fokus utama kinerjanya. Masih ada tersisa waktu sekitar 1 bulan 9 hari untuk Jeni Usmany menindaklanjuti instruksi Bupati tersebut. Sebab jika tidak dilaksanakan hingga durasi waktu tersebut selesai, mungkinkah hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan pembangkangan Pj Sekda Mimika terhadap instruksi Bupati Omaleng?

Selain itu, Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda ini memang memiliki beberapa kelemahan, yakni tidak disebutkan secara tegas batas waktu penetapan Sekda Definitif ketika terjadinya kekosongan, tidak adanya sanksi atas daerah yang tidak kunjung menetapkan Sekda Definitif, dan juga tidak ada aturan batas waktu Plh Sekda atau Pj Sekda dalam menjabat.

Bahkan, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan proses seleksi terbuka pengisian Sekda Definitif paling lambat 5 hari sejak terjadinya kekosongan, namun pasal ini seakan diperlemah atau dibantahkan dengan pasal 10 ayat 2 yang menyebutkan dalam jangka waktu 3 bulan terjadinya kekosongan Sekda Definitif, paling lama 5 hari Menteri untuk Provinsi atau Gubernur untuk Kabupaten/Kota dapat menunjuk Pj Sekda. Dengan kata lain, pasal 10 ayat 1 tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat atau bahkan dibatalkan oleh pasal 10 ayat 2. Sebab apa signifikansinya waktu “5 hari” pada pasal 10 ayat 1 jika ternyata ada kompromi atau kelonggaran waktu “3 bulan” pada pasal 10 ayat 2?

Konsekuensi logis kelemahan regulasi di atas adalah sangat terbuka peluang pimpinan daerah memainkan akrobatik politiknya dan memainkan “tips di bawah meja” dengan Menteri dan/atau Gubernur agar dapat semaunya mengangkat dan/atau menetapkan Plh Sekda atau Pj Sekda atas “orang-orang pilihan” sang pemimpin daerah tersebut untuk meng-goal-kan tendensi politik individualnya, demi menghindar dari pelaksanaan seleksi Sekda terbuka yang ada peluang besar untuk terpilihnya Sekda Definitif di luar keinginan sang pemimpin daerah tersebut. Untuk hal ini, sangat diharapkan peran para anggota Dewan dalam mengkaji dan merevisi regulasi ini demi kepentingan pembangunan yang konstruktif daerah-daerah di bumi Indonesia ini. (Bersambung...)

Dirgahayu Kabupaten Mimika ke-24.

Amolongo, Nimao witimi… Salam! (Jiru)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar