Temui Mahasiswa yang Demo UU Cipta Kerja, Anggota DPRD Mimika: Harus Lihat Isi Materi UU

Bagikan Bagikan

Anggota DPRD Mimika saat bertemu dengan mahasiswa (Foto:SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) - Anggota DPRD Kabupaten Mimika Yakni Reddy Wijaya, Herman Gafur, dan Matius Yanengga akhirnya bertemu dengan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung yang melakukan aksi demo penolakan terhadap undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja pada Selasa (13/10/2020) di halaman kompleks Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika.

Herman Gafur saat memberikan pengertian kepada mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung tersebut mengatakan  bahwa sesuai dengan kepentingan undang-undang nomor 9 tahun 1998 bahwa tata cara penyampaian aspirasi penting untuk disampaikan sebelumnya supaya para anggota DPRD mengetahui bahwa hari ini, besok atau lusa ada kelompok-kelompok organisasi yang ingin berkunjung ke kantor DPRD. Sehingga apapun bentuk penyampaian aspirasi jangan sampai melanggar aturan konstitusi.

Selanjutnya yang berhubungan dengan penolakan undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja, kata Herman, yang mengetahui draft undang-undang tersebut mungkin hanya badan Legislasi DPR RI.

"Kita semua yang ada di daerah, sampai detik ini kita belum ketahui apa itu drafnya. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa persetujuan atau penolakan harus melihat dari isi materi undang -undang yang sekarang mungkin kita lakukan gerakan," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa penolakan tidak cukup, semua pihak harus memahami isi dan makna dari undang-undang cipta kerja.

"Jakarta tidak sama dengan Timika, Jakarta tidak sama dengan Papua, Jawa tidak sama dengan Sulawesi, Jawa tidak sama dengan Kalimantan. Oleh karena itu saya berharap mahasiswa, ayo kita kawal gerakan moral dan tetap berpijak pada apa yang menjadi kepentingan dan harkat martabat kita yang ada di Timika," serunya.

Ia mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut diterima dan akan ditindaklanjuti ke pimpinan DPRD dan Bupati Kabupaten Mimika, kemudian akan diteruskan ke tingkat atas.

Saat bertemu dengan anggota DPRD Mimika, mahasiswa membacakan tuntutan dimana isi tuntutan tersebut adalah: menyikapi dinamika keumatan dan kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya yaitu telah ditetapkannya UU CIPTA KERJA pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dampak dari ditetapkannya UU CIPTA KERJA tersebut kini sangat di rasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok nusantara dalam hal ini di bidang investasi ekonomi yang berpeluang besar bagi kekuatan kapitalis terus mengakar dan bertumbuh.

Oleh Sebab itu, dengan memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dari Organisasi Cipayung dan pemuda Kabupaten Mimika menyatakan sikap bahwa: (1) Kami yang tergabung dalam Organisasi Cipayung dan pemuda Kabupaten Mimika menolak dengan tegas (UU CIPTA KERJA) OMNIBUS LAW (2). Kami Meminta dengan tegas kepada DPRD Kabupaten Mimika ntuk menolak (UU CIPTA KERJA) OMNIBUS LAW dikarenakan mengancam hak-hak masyarakat adat di Mimika (3). Mimika bukan Tanah kosong yang seenaknya dimasuki oleh para Kapitalis (4). Meminta dengan tegas kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Mimika untuk menolak dengan tegas UU CIPTA KERJA (Omnibus Law) sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar