Timika Tidak Punyai TPA, Tinja Warga Dibuang di Mana?

Bagikan Bagikan
Limi Mokodompit (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika, Limi Mokodompit mengaku hingga saat ini tidak ada TPA khusus pembuangan tinja di Mimika.

Karena itu, ia mengatakan bahwa telah berulang-ulang melakukan koordinasi ke Kementerian PUPR RI guna dibuatkan pemenuhan sanitary landfill, sehingga bisa dibuatkan TPA khusus tinja di Mimika. Kementerian PUPR telah menyetujui bahwa tahun depan akan dibangun tempat khusus pembuangan tinja di Mimika.

"Kami tidak tahu selama ini tinja itu dibuang di mana. Secara tupoksi, pembangunan TPA tinja itu adalah tanggungjawab dinas PUPR. DLH hanya pengawasan saja.Tahun depan itu mau dibangun dari dana Kementerian PUPR, karena memang yang membangun itu PUPR," ungkap Limi di salah satu hotel di Timika, Selasa (20/10/2020).

Selain hal itu, ia juga mengatakan bahwa volume sampah selama pandemi covid-19 masih tetap sama dengan saat sebelum pandemi covid-19. Di mana, untuk perhari diperkirakan sebanyak 200 ton, karena produksi sampah sangat bergantung pada penambahan jumlah penduduk.

Meski demikian, saat ini  TPA di Iwaka sudah semakin bagus tanpa adanya tumpukan sampah yang menggunung, karena telah diratakan.

"Sampah di TPA itu sudah diratakan. Tidak lagi bergunung-gunung. Sekarang ini penduduk bertambah, secara pasti menambah volume sampah juga. Selama pandemi ini orang banyak di rumah saja, tapi justru menambah memproduksi sampah," katanya.

Produksi sampah yang besar  menurut dia, sangat tidak sepadan dengan ketersediaan armada pengangkut, sehingga tetap diupayakan agar di tahun depan bisa diadakan penambahan armada pengangkut  hingga 20 unit termasuk alat beratnya.

Enam unitnya telah diakomodir untuk pengadaan melalui APBD P, tetapi sebelumnya ada enam unit yang telah beroperasi. Namun, meski armada dan petugas terus menjalankan tugasnya, akan tetapi tetap diharapkan kesadaran dari seluruh masyarakat mengingat persoalan sampah adalah tanggungjawab bersama. Selain itu,  diharapkan agar peran dari kelurahan dan RT tetap dilaksanakan guna menyiapkan Perda sampah yang ada.

"Sebetulnya yang harus ditaati oleh masyarakat hanya waktu buang sampah saja dan tempatnya juga harus tetap tanpa harus menumpuk di mana-mana," ujarnya.

Dijelaskan bahwa enam unit armada yang dianggarkan ke APBDP itu sifatnya operasional, termasuk gaji untuk enam sopir dan gaji untuk 21 petugas kebersihan.

"Dengan penambahan armada enam unit itu, diharapkan bulan Desember nanti, kota kita sudah bersih atau bebas dari sampah. Mudah-mudahan tahun depan ditambah lagi oleh Bupati," jelasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar