Tuntut Bayaran Rp 751 Juta, Subkontraktor Ancam Bongkar Bangunan Control Building PLN di SP4

Bagikan Bagikan

Bangunan control building PLN (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) – Tuntut bayaran sebesar Rp 751 juta atas pekerjaan pembangunan gedung control buliding atau Gardu Induk PLN di SP4 Distrik Wania, Ibu Rohanah selaku Subkontraktor PT Rudhio Dwiputra Jayapura mengancam akan membongkar bangunan tersebut.

Kepada Salam Papua, Rohanah mengatakan bahwa selaku subkontraktor, dirinya dipercayai PT Rudhio Dwiputra untuk menjalani proyek pembangunan gedung control building tersebut di bulan Juni tahun 2019. Mulai pekerjaan dengan membangun pondasi sepanjang 100 meter dan revisi control buliding serta yang lainnya.

Nilai kontrak sebesar Rp 3 miliar lebih, tetapi sebelum pekerjaan selesai kontraknya putus sepihak dengan alasan progres  pekerjaan lambat. Padahal keterlambatannya hanya karena material harus didatangkan dari Surabaya.

“Pekerjaan belum selesai, tiba-tiba saya dikirimkan surat pemutusan kontrak dan hingga saat ini PT Rudhio Dwiputra belum membayar, sehingga saya harus mengalami kerugian hingga Rp 1 miliar lebih,” katanya.

Untuk persoalan ini, Rohanah mengaku telah  dipanggil  dan menghadap Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua PT PLN, Robert Apriano Purba di Jakarta. Robert Apriani Purba telah sepakat bahwa tuntutan bayaran sebesar Rp 751 juta tersebut akan dibayar pada bulan September tahun 2020, akan tetapi hingga saat ini belum dilakukan.

“Saya sudah koordinasi ke Pimpinan PT Rudhio Dwiputra, Ahmad,SE dan selanjutnya saya dipanggil ke Jakarta. Saya sudah ketemu Pak Robert Purba dan dinyatakan akan bayar di bulan September, tapi sekarang sudah bukan Oktober dan belum dibayar juga,” ungkapnya.

Kontraktor dari PT Rudhio Dwiputra yang harus membayar biaya kerja tersebut adalah Beny Susanto. Proyek tersebut merupakan proyek PLN pusat yang ditangani oleh PLN Provinsi Papua.

“Ini namanya konspirasi. Saya  akan  turunkan alat berat dan bongkar gedung itu kalau saya tidak dibayar. Saya sangat rugi atas pembangunan gedung itu,” tegasnya.

Selain persoalan itu, PT Rudhio Dwiputra juga tidak memberikan surat perjanjian kerja (SPK) kepadanya hingga saat ini.

Menanggapi pengaduan Ibu Rohanah, saat dihubungi Salam Papua via pesan WhatsApp tanggal 7 Oktober, Divisi Kontruksi Regional Maluku dan Papua PT PLN, Robert Apriano Purba menjelaskan bahwa persoalan tersebut harus didiskusikan dengan PLN dan Main Kontratornya.

“Maaf pak. Silahkan diskusikan dengan PLN di sana saja Pak, dan dengan Main Kontraktornya. Salam kami,” ujar Robert dalam pesan whatsapp.

Sedangkan Direktur PT Rudhio Dwiputra, Ahmad.S.E mengatakan, hal yang disampaikan ibu Rohanah telah dibahas di pusat dan jawabannya pun telah diketahui ibu Rohanah. Selanjutnya, usai pertemuan itu, pihaknya akan  koordinasi bersama Kuasa Hukum ibu Rohanah yang ada di Jayapura.

Sebelumnya semua yang terlibat dalam persoalan ini telah melalui etikat baik, tetapi selaku Subkontraktor Ibu Rohanah yang terlalu menggebu-gebu.

"Sebetulnya ibu Rohanah itu tahu jawabannya atas pengaduannya itu. Kami sudah lakukan pertemuan secara terbuka dan dia pun sudah tahu jawaban saya. Kalau memang menurut dia benar, silahkan saja dia menuntut," ujarnya saat dihubungi Salam Papua, via telepon, Kamis (14/10/2020).

Persoalan ini menurut dia, terhambat hanya karena waktu mengingat saat ini sementara pandemi covid-19.

"Saya belum bisa bicara panjang soal ini, karena saya harus bicara terlebih dahulu dengan kuasa hukumnya di Jayapura. Ini masalah pembayaran saja, tapi nanti saya akan bicarakan satu-satu," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus