UU Cipta Kerja, Ketua Banggar: Setop Hoaks Untuk Provokasi Buruh

Bagikan Bagikan

Sejumlah buruh bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA)
- Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyesalkan adanya banyak informasi yang salah di masyarakat pasca-Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10) lalu.

 

Said menuturkan pembelokan informasi paling masif terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh. Padahal, semangat dari UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

 

"Setop penyebaran hoaks untuk memprovokasi kalangan buruh. Ini sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja untuk memulihkan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi COVID-19," ujar Said dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

 

Menurut Said, penyesatan informasi tersebut sangat berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak di tengah tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta semua elemen menahan diri agar tidak menjadi corong penyebaran hoaks soal UU Cipta Kerja tersebut.

 

Said memastikan UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan untuk pekerja kontrak pun diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

"Saya pastikan UU Cipta Kerja membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu," kata Said.

 

Dia menegaskan tidak benar bahwa tidak ada status karyawan tetap dan perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun. Ketentuan dalam Pasal 151 Bab IV Undang Undang Cipta Kerja memberikan mandat yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi PHK. Bila akan melakukan PHK, ketentuannya diatur dengan tahap yang jelas, harus melalui pemberitahuan ke pekerja, perlu ada perundingan bipartit, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

 

"Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK," ujarnya.

 

Pasal 153 Bab IV UU Cipta Kerja juga mengatur pelarangan PHK dikarenakan beberapa hal misalnya berhalangan kerja karena sakit berturut turut selama satu tahun, menjalankan ibadah karena diperintahkan agamanya, menikah, hamil, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan pengusaha kepada polisi karena yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan, dan lain-lain. Pasal 154 Bab IV UU Cipta Kerja mengatur PHK hanya boleh antara lain karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan, perusahaan tutup karena kerugian, serta pekerja sakit berkepanjangan lebih dari satu tahun. Selain itu, lanjutnya, tidak benar karyawan alih daya atau outsourching bisa diganti dengan kontrak seumur hidup, karena hal itu diatur dalam Pasal 66.

 

Kemudian dia juga menuturkan tidak benar bahwa hak cuti karyawan dihilangkan, karena hal itu diatur dalam Pasal 79.

 

Selain itu dia mengatakan tidak benar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang, karena ada dalam Pasal 82.

 

Upah minimum pekerja tidak dihapus dalam UU Ciptaker

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peraturan terkait upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tidak dihapuskan.

 

“Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Salary yang diterima tidak akan turun,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

 

Airlangga menuturkan penegasan tersebut dilakukan dalam rangka meluruskan adanya disinformasi yang beredar di tengah masyarakat terkait UU Ciptaker termasuk mengenai upah minimum.

 

“Ada beberapa hal yang ingin saya catat secara sekilas. Banyak hoaks yang beredar mengenai UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

Tak hanya mengenai upah minimum, Airlangga memastikan dalam UU Ciptaker juga tetap mengatur terkait pesangon yaitu ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

 

“Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru,” katanya.

 

Ia menjelaskan pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan, sedangkan pengaturan tenaga kerja asing dalam UU Ciptaker adalah bagi mereka yang dibutuhkan untuk perawatan, maintenance, tenaga peneliti, dan pembeli.

 

“Tenaga asing yang diatur adalah mereka yang butuh perawatan ataupun maintenance atau tenaga peneliti yang kerja sama ataupun kepada mereka yang melakukan atau datang sebagai buyers,” katanya.

 

Selain itu, pengaturan mengenai waktu kerja mulai dari hari aktif, hari libur, istirahat, hingga hari cuti dalam UU Ciptaker masih sama seperti UU lama.

 

Ia menegaskan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid.

 

“Tetap disesuaikan dengan UU, tidak dihapus. Istirahat minggu tetap seperti UU lama. Sementara yang sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur di pasal 77,” tegasnya.  (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar