Banyak Dugaan Korupsi, Ratusan Anggota KPK Menetap di Mimika

Bagikan Bagikan
Foto bersama usai pengesahan pengurus dan anggota KPK Tipikor Wilayah Anim Ha (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Lantaran banyaknya dugaan korupsi uang negara, ratusan anggota Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) menetap dan bertugas mengawasi pengelolaan uang negara di Kabupaten Mimika.

Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah KPK Tipikor Wilayah Anim Ha disahkan Ketua Umum DPD KPK Tipikor Provinsi Papua, Yowel Warobai,SH, Rabu (11/11/2020) dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mengawas, menjaga, mendampingi dan memelihara hak-hak rakyat yang diselewengkan. Sebab, di mana ada korupsi maka rakyat yang menderita, akibat dari macetnya ekonomi serta tersendatnya pembangunan.

“Saat ini adalah pengesahan satu KPK Tipikor Korwil Anim Ha dan lima DPD yaitu Mimika, Asmat, Merauke, Boven Digoel dan Mapi dengan satu harapan agar bisa bekerja sama dalam menjaga hak rakyat," ungkap Towel di Aula SMPN 2 Mimika, Rabu (11/11/2020).

Dijelaskan bahwa mulai tanggal 23 Oktober 2019 KPK Tipikor Provinsi Papua telah keluarkan SK, sehingga sejak itu juga telah disahkan sebanyak 24 Kabupaten dan 5 korwil. Hal ini mengacu pada telah banyak anggaran yang disalurkan dari pusat ke daerah seperti ADD, DD, BOS, Bantuan Covid-19 serta dana lainnya, akan tetapi banyak juga yang sama sekali tidak menyentuh rakyat, sehingga KPK Tipikor harus mengawasinya.

"Itu semua karena ada penyelewengan dan harus dikawal secara bersama," katanya.

Pengesahan KPK Tipikor juga berkaitan dengan adanya wacana Otsus jilid II, dimana dana Otsus tersebut harus diawasi secara serius agar tidak ada lagi penyelewengan oleh para pengelola dan penderitaan yang warga alami.

Para pengurus dan anggota di wilayah Anim Ha diseleksi secara ketat mulai dari pemberkasan berupa syarat harus berijazah S1, berjiwa membangun dan yang lainnya yang bisa mendukung pengawasan penyelenggaraan pengelolaan uang negara.

Diharapkan ratusan anggota dan pengurus ini bisa saling berkoordinasi dan bekerjasama di antara sesama DPD dan harus bekerja hingga ke tingkat Distrik, karena KPK Tipikor harus melindungi hak rakyat berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999.

"Pelantikan ratusan anggota dan pengurus KPK ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah laporan pengesahan ini diserahkan ke pusat," ujarnya.

Usai pengesahan dan pelantikan, para anggota dan pengurus akan diberikan bimbingan teknis (Bimtek) agar bisa mendalami undang-undang penyidikan dan menjalani tupoksi KPK Tipikor. Di setiap DPD pun diwajibkan memiliki kantor sebagai kesekretariatan masing-masing agar pusat tahu KPK Tipikor telah ada di semua daerah.

"Di daerah lainnya setiap Distrik telah dikuasai oleh KPK Tipikor dengan tugas untuk mengamankan anggaran negara. KPK Tipikor ini dibentuk secara nasional tanggal 23 Oktober 2019 dilengkapi dengan AD dan ART," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus