Datangi DPRD, Masyarakat Minta Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Milik Pemda Mimika

Bagikan Bagikan
Forum Aliansi Peduli Mimika saat menyampaikan aspirasi ke DPRD (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Diperkirakan sekitar 20 orang yang tergabung dalam Forum Aliansi Peduli Mimika mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan keberadaan dan sistem pengelolaan pesawat milik Pemda Mimika.

Forum yang dipimpin Nalio Jangkup ini menyampaikan berbagai tuntutan melalui DPRD Mimika, seperti halnya: segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dan mengawasi keberadaan pesawat dimaksud, meminta KPK segera mengusut dugaan korupsi dalam pembelian pesawat Pemda Mimika, meminta agar pesawat tersebut tidak dijadikan lahan bisnis pribadi, menghentikan kerjasama Pemda dan PT Asian One dalam pengoperasian pesawat Pemda, stop praktik KKN dalam pengoperasian pesawat Pemda, dan kembalikan pesawat yang dibeli oleh Pemda kepada masyarakat.

Puluhan orang yang merupakan anak asli Mimika ini diterima oleh beberapa anggota DPRD yakni Ketua Komisi A, Daud Bunga dan anggotanya Iwan Anwar, Yustina Timang serta anggota DPRD yang lainnya seperti Sisel Abugau, Saleh Alhamid dan Amandus Gwijangge.

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga mengatakan aspirasi lisan dan tulisan yang disampaikan akan menjadi acuan untuk melaksanakan pertemuan bersama Dishub Mimika.

Keberadaan pesawat ini tentunya harus diketahui karena pengadaannya bertujuan untuk melayani masyarakat. Namun selaku anggota Dewan, tidak bisa memberikan janji ataupun kepastian atas persoalan yang disampaikan.

"Kami akan mengundang Dishub supaya kita tahu bersama tentang hal ini. Saya sangat apresiasi dengan aksi yang dilakukan, karena sangat tertib dan aman dengan tetap menjalani protokol kesehatan,” kata Daud di kantor DPRD, Selasa (24/11/2020).

Sedangkan anggota Komisi C DPRD, Saleh Alhamid mengatakan bahwa tuntutan agar DPRD membentuk Pansus dalam mengusut dugaan korupsi bukanlah sesuatu yang tepat. Sebab, DPRD seharusnya membuat Pansus apabila Kepolisian dan Kejaksaan tidak menangani masalah terkait, sehingga DPRD bisa mengambil alih.

"Saya hanya memberikan pemahaman saja dan kami sepakat akan undang Dishub. Dengan demikian, siapapun yang menyelewengkan anggaran negara maka urusannya dengan penegak hukum. DPRD bisa buatkan Pansus kalau laporan yang dibuat ke Kepolisian dan Kejaksaan tidak ditanggapi," kata Salleh.

Anggota Komisi A, Iwan Anwar menuturkan untuk saat ini, DPRD tidak bisa memastikan keberadaan pesawat dan adanya penyelewengan atas pengelolaannya sebelum nantinya mendengar penjelasan dari Dishub.

"Di sini kita pilah dua persoalan yaitu terkait mekanisme kerja pesawat Pemda itu. Yang kedua adalah jika ditemukan adanya kasus korupsi di dalamnya maka itu adalah ranahnya penegak hukum. Kalau memang ada penyelewengan dalam pengelolaannya maka siapa saja berhak melapor kepada pihak yang berwajib," tutur Iwan.

Anggota Komisi C, Sesiael Abugau mengatakan bahwa tuntutan masyarakat melalui forum aliansi peduli Mimika ini tentunya sesuatu yang baik sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Benar ataupun tidaknya yang disampaikan masyarakat harus didengar dan didiskusikan agar semuanya menemukan solusinya.

"Ini memang harus didiskusikan bersama supaya masyarakat tidak lagi bertanya-tanya. Kasihan masyarakat di pesisir dan pedalaman yang membutuhkan layanan pesawat tersebut," kata Sesiael.

Pantauan Salam Papua, aksi ini berlangsung aman dan dikawal ketat oleh beberapa personil Kepolisian Polres Mimika. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Singkat kata untuk keuntungan luar biasa yang Anda bantu saya peroleh hanya dalam seminggu dengan strategi opsi biner, maaf saya ragu pada awalnya, saya menginvestasikan $ 200 dan menghasilkan $ 2.500 hanya dalam satu minggu, dan terus berinvestasi lebih banyak, hari ini saya secara finansial berhasil, Anda dapat menghubunginya melalui email: carlose78910@gmail.com
    Melalui whatsapp: (+12166263236)
    Saya menyarankan Anda tidak perlu ragu. Dia hebat.

    BalasHapus