Dewan Diminta Kawal Pengangkatan CPNS di Mimika dan Memperhatikan Adanya Boikot OAP Tangani Proyek

Bagikan Bagikan

Pelaksanaan reses Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Dasuki yang merupakan tenaga honor yang telah lama mengabdi di Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Wania minta agar DPRD Mimika ikut mengawasi proses pemberkasan pengangkatan CPNS lantaran kuatir akan adanya permainan.

Saat pelaksanaan reses Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu, Dasuki mengatakan bahwa kurang lebih dua bulan yang lalu honorer di Mimika melengkapi berkas dengan informasi akan adanya pengangkatan CPNS. Menurut dia, momen seperti ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga honorer yang telah lama mengabdi diabaikan dan memprioritaskan honorer yang baru mengabdi dalam hitungan bulan ataupun hari.

Dijelaskan, yang diinginkan adalah adanya transparansi dan keutamaan bagi tenaga honor yang telah lama mengabdi.

"Saya honor di kelurahan ini kurang lebih sudah tujuh tahun, tapi saat pemberkasan ditolak, padahal banyak honorer yang boleh dibilang baru sehari saja, tetapi berkasnya diterima. Jadinya kami menaruh curiga, dimana di momen seperti ini ada yang memanfaatkan situasi," ungkapnya kepada Drs. Leonardus Kocu di kantor Kelurahan Wonosari Jaya, Rabu (18/11/2020).

Menanggapi hal ini, Drs. Leonardus Kocu menuturkan bahwa jumlah honorer di Mimika mencapai 2.800, sehingga Bupati pun telah memerintahkan agar melakukan registrasi ulang.

Kekuatiran adanya permainan tentunya lantaran adanya fakta-fakta, dimana banyaknya honorer yang bermunculan tanpa melalui Badan Kepegawaian. Sebab, seleksi untuk pengangkatan CPNS harus disesuaikan dengan syarat yang ditentukan sesuai lama pengabdian, usia serta KTP Mimika yang jelas.

"Saya ini salah satu yang selalu berteriak agar pembenahan tenaga honor itu betul-betul dievaluasi. Jangan sampai masing-masing Kepala Dinas dengan masing-masing jatahnya, sementara yang sudah lama mengabdi diabaikan," tutur Leonardus.

Selanjutnya, untuk menjamin Kamtibmas di wilayah Distrik Wania maka perlu adanya lokasi khusus untuk dibangun pos Koramil seperti di beberapa distrik lainnya di Mimika.

Hal ini disampaikan Danposramil Wania, Mustajib saat menghadiri kegiatan reses Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu. Menurut dia, beberapa waktu lalu Kepala Distrik, Lurah dan Kepala Kampung sudah menentukan lahan untuk pendirian Posramil dimaksud yaitu di depan Pondok Pesantren di Kilo Meter 9 seluas 100x 200 meter persegi. Namun, kendalanya saat ini adalah alokasi anggaran guna menyelesaikan anitrasi dan ganti rugi tanah adat.

"Di Kwamki Narama sudah ada Posramilnya dan Wania belum. Selama ini Koramil kota itu adalah induk di distrik Mimika Baru. Kami sangat butuh bantuan dari anggota dewan guna mendorong pembangunan Posramil ini," kata Mustajib.

Di sisi lain, Warga Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania mengaku lantaran diboikot, hingga saat ini proyek senilai Rp 500 juta ke bawah dengan penunjukan langsung bagi OAP belum dirasakan.

"Kenapa proyek penunjukan langsung itu sampai sekarang hanya bicara saja? Tidak dirasakan OAP. Selalu ditangani oleh kontraktor-kontraktor tertentu," ungkapnya saat menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Mimika sekaligus Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu di kantor Kelurahan Wonosari Jaya, Rabu (18/11/2020).

Ia pun mendesak agar DPRD Mimika harus berani melakukan evaluasi bersama Pemkab Mimika. Sebab, setiap jatah khusus OAP selalu diberikan kepada kontraktor luar dengan alasan bahwa kontraktor OAP tidak bisa bekerja. Padahal OAP punya niat dan kemampuan bekerja, sehingga berupaya memiliki CV sendiri.

"Jangan hanya diam saja melihat hal seperti ini. Ini permainan yang harus dibongkar," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Drs. Leonardus Kocu menyarankan agar kontraktor OAP harus berdiskusi bersama wadah khusus pengusaha OAP seperti Gapensi ataupun KAAP dan selanjutnya melakukan RDP bersama DPRD.

"Ini memang persoalan yang sudah lama dan sering terjadi di Timika. Ini harus dibicarakan  bersama dengan seluruh anggota DPRD melalui RDP," kata Leonardus. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar