Dugaan Kasus Korupsi di Mimika, Tokoh Intelektual Kamoro: Masyarakat Mau Hukum di Indonesia Benar-Benar Ada

Bagikan Bagikan

Dr. Leonardus Tumuka (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Berkaca dari kasus dugaan korupsi yang saat ini bergulir dan sementara ditangani KPK RI maka DPRD Mimika diminta harus tegas mengkritisi termasuk menolak setiap usulan ataupun kebijakan Pemkab Mimika.

Tokoh Intelektual suku Kamoro, Dr. Leonardus Tumuka mengatakan bahwa demi menyelamatkan uang negara dan kemajuan pembangunan, DPRD Mimika harus memilah urusan politik ataupun urusan kedekatan individu bersama pejabat Pemkab. DPRD harus menjalankan fungsi kontrolnya secara benar dan independen, karena DPRD dipilih oleh rakyat guna berbicara tentang kepentingan atau hak rakyat.

"Sangat disayangkan kalau DPR hanya mengiyakan saja apa yang diusulkan Pemkab dan ternyata merugikan uang negara. Lalu masyarakat mau bersandar ke siapa kalau bukan ke DPR? Di DPR itulah di titip suara masyarakat. Jadi harus tegas, berani mengkritisi dan menolak usulan anggaran ataupun kebijakan  pemerintah yang salah. Kalau memang salah maka sampaikan dengan lamtang bahwa itu salah," kata Leonardus, Kamis (12/11/2020).

Beberapa pejabat Pemkab saat ini sementara diperiksa, tentunya merupakan satu pelajaran berharga agar ke depannya Pemkab dan DPRD harus saling berkoordinasi dalam menentukan suatu program pembangunan. 

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa  saat ini masyarakat Mimika sedang menyimak informasi maupun pemberitaan terkait adanya dugaan korupsi pembangunan gereja yang kemudian KPK memeriksa pejabat Pemkab Mimika. Hal ini menunjukan bahwa masyarakatpun mengharapkan adanya transparansi dengan harapan tidak berlaku hukum "Tumpul ke atas dan tajam ke bawah".

Penanganan kasus dugaan korupsi ini tentunya memberikan banyak hal untuk masyarakat ataupun generasi muda, karena persoalan ini menjadi konsumsi publik. Pengelolaan APBD, DAK dan anggaran lainnya yang merupakan milik negara adalah hak seluruh warga untuk mengetahuinya, sehingga perlu adanya keterbukaan.

"Informasi ini sudah didengar masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan. Bicara soal kerja KPK itu berarti bukan isapan jempol belaka dan secara pasti punyai data yang konkrit. Hukum di NKRI tidak memandang bulu. Kita berharap ini ada keterbukaan," tuturnya.

KPK diharapkan tidak menutup-nutupi apapun putusan atas temuan yang terjadi. KPK harus terbuka kepada media yang juga ikut menjalankan fungsi kontrolnya, sehingga masyarakatpun mengetahuinya.

"Yang kita mau supaya harus libatkan media untuk mempublikasikan masalah ini, sehingga ada kepuasan di masyarakat bahwa hukum di Indonesia benar-benar ada," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus