FPHS Apresiasi Kunjungan Wabup Mimika ke Masyarakat yang Dievakuasi

Pengurus FPHS bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) - Forum Pemilik Hak Sulung kampung Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop (FPHS Tsingwarop) menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kunjungan langsung Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM di salah satu rumah tinggal para masyarakat evakuasi yang berada di daerah Jalan Jeruk SP2 Timika, rumah Kepala Suku Yunus Omabak.

Dari sekian tempat-tempat tinggal yang ada di rumah Bapak Yunus, hampir 50 orang yang tinggal di sana, sehingga Wabup memilih tempat tersebut sebagai tempat kunjungan dan berdialog langsung dengan para pengungsi.

Dalam pertemuan tersebut, setelah mendengarkan keluhan langsung dari Masyarakat, Wabup John meminta waktu 1 Minggu ke depan untuk berkoordinasi dengan Tim yaitu TNI-Polri dan juga PT. Freeport Indonesia, agar memperoleh kesepakatan bersama terkait kepulangan masyarakat yang dievakuasi di Timika kembali ke kampung mereka.

Dalam hal ini masyarakat sangat berharap agar dapat merayakan Natal di Gereja mereka masing-masing di kampung.

“Kami dari Forum Pemilik Hak sulung bersama Konsultan Hukum kami Pak Haris Azhar akan kawal terus proses pemulangan masyarakat evakuasi ini, serta siap membantu dan memback-up Pemda Mimika, dalam hal proses pemulangan masyarakat dan terus memastikan bahwa semua berjalan baik sesuai dengan harapan semua masyarakat dan stackholder yang ada sehingga hal ini memberikan rasa aman dan damai, sehingga semua teratasi baik sesuai harapan bersama,” demikian penggalan kalimat dari rilis FPHS yang dikirimkan ke Salam Papua.

“Tanah adalah Mamaku” adalah filosofi yang mendasari keinginan masyarakat agar dikembalikan ke kampung halaman, sehingga mereka bisa melakukan transaksi hidup secara baik, tanpa membebani orang di kota Timika. Karena mereka merasa damai dan tenang jika bisa kembali ke kampung halaman dan tidak lagi mengalami kesulitan di Timika.

Dalam rilis tersebut juga disebutkan, hal-hal yang menjadi ancaman dalam hidup mereka jika tidak kembali ke kampung halaman adalah biaya makan, biaya kontrakan, biaya transportasi, biaya ke rumah sakit, sudah 17 Orang meninggal dunia ada beberapa orang yang sudah sakit parah, dan mereka sangat terlantar.

Terkait hal ini, dijelaskan rencana Tim Monitoring yang akan dibuat untuk melihat situasi rumah-rumah warga di kampung Waa dan Opitawak, diharapkan tidak menjadi perioritas. Mereka menegaskan, biarkan masyarakat ini balik dulu di Kampung Banti1, Banti2 dan Opitawak, baru kemudian Tim lakukan minitoring untuk perbaikan dan renovasi.

Untuk itu, mereka mengharapkan Pemda Mimika, TNI, Polri dan PTFI agar memberikan keputusan sesegera mungkin. (Red)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp