Guru-Guru Program PPKHB Prodi PGSD Universitas Cenderawasih Kelas Timika Minta Segera Diwisuda

Bagikan Bagikan

Jumpa pers guru-guru peserta program PPKHB PGSD Uncen kelas Timika yang belum diwisuda (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Beberapa guru asli orang Papua yang merupakan mahasiswa program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Cenderawasih (Uncen) kelas Timika yang dibiayai oleh Pemkab Mimika mendesak untuk segera diwisuda.

Mereka mendesak lantaran Pemkab Mimika yang awalnya bersedia membantu mereka untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Obed Gobay selaku Koordinator Tim Inisiasi PPHKB, PGSD Uncen Kelas Timika kepada wartawan pada Minggu (29/11/2020) menyampaikan sekitar total 153 guru yang mengikuti program tersebut hanya 46 guru saja yang dilakukan wisuda, dan mereka menggunakan biaya sendiri.

“Kami ada 107 guru yang belum yudisium dan diwisuda karena kami terkendala anggaran. Kami kuliah tidak ada masalah tetapi pada saat akan wisuda kenapa kami tidak diikutkan. Kemarin mau yudisium kami lihat terkesan terburu-buru ini ada apa? Kenapa yang diwisuda hanya 46 orang saja?" ungkap Obed.

Dia mengatakan, program tersebut dibentuk untuk mengantisipasi adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu guru yang bukan Sarjana akan dipensiun dinikan karena tidak memenuhi standar, dan dengan program tersebut guru-guru yang belum menempuh pendidikan Sarjana bisa diakomodir agar tidak terkena kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Pembicaraan awalnya akan diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga wisuda, namun adanya penggantian pengurus untuk pengelolaan program ini akhirnya ada kebijakan lain sehingga dampaknya seperti ini.

"Untuk terbentuknya program tersebut hingga masalah pembiayaan awalnya sudah melakukan pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Pada pertemuan tersebut juga disaksikan oleh Dekan dari Uncen yang dilakukan di sentra pendidikan," terangnya.

Menurut dia, saat ini guru-guru tersebut terus mencari donasi agar bisa diwisuda.

"Kami diperhadapkan pada posisi harus melunasi semua semester itu dengan swadaya masing-masing sementara kita guru-guru yang ada ini sudah ada yang tinggal 2 tahun pensiun, ada yang tinggal 3 tahun dan 5 tahun, sementara anak-anak ada yang kuliah, kemudian cucu ada yang sekolah jadi akhirnya membuat kita juga kena dampak dari ketidakmampuan kami untuk membiayai kami punya diri sendiri untuk mendapatkan ijazah sarjana itu," ujarnya.

Dia mengaku guru-guru yang sedang berusaha untuk wisuda ini merupakan guru-guru orang asli Papua yang telah lama mengabdi, dan sebagian mereka adalah guru di pedalaman.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob ketika di konfirmasi pada Senin (30/11/2020) menyampaikan pada prinsipnya ini merupakan tanggungjawab pemerintah juga karena bagaimanapun guru-guru ini merupakan pengabdi di negeri ini dan mengajarkan generasi di daerah ini.

"Saya belum pernah mendegar hal ini, karena mereka belum pernah datang ke saya dan menyampaikan permasalahannya seperti apa, tapi pada prinsipnya, bahwa guru- guru yang belum sarjana ini kebanyakan merupakan guru yang sudah lama mengabdi dan mereka melayani anak-anak generasi penerus bangsa ini. Seharusnya pemerintah memfasilitasi, karena itu bukan kepentingan pada diri mereka," ujar Wabup John. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar