Imigrasi Launching Aplikasi "Sa Papua" untuk Penegakan Hukum di PLBT

Bagikan Bagikan
Foto bersama usai launching aplikasi Sa Papua
dan penandatanganan perjanjian kerjasama (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Kantor Imigrasi Wilayah Papua launching aplikasi yang dinamakan Sistim Aplikasi Pelayanan Untuk Anda (Sa Papua) sebagai strategi optimalisasi pelayanan keimigrasian pada pos Lintas tradisional di Provinsi Papua dengan tujuan penegakan hukum.

Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua, Friece Sumolang menjelaskan bahwa pengadaan aplikasi ini lantaran selama ini di 11 pos lintas batas tradisional (PLBT) yang ada di Papua masih dilakukan secara manual. Padahal untuk Imigrasi di setiap perlintasan harus ada yang namanya alat atau sistem Border control management, tetapi di setiap pos perlintasan di Papua belum ada hal itu.

"Makanya ketika saya ikuti pelatihan kepemimpinan Nasional tingkat II, saya mengangkat terobosan ini. Nanti di setiap PLBT akan menggunakan aplikasi Sa Papua ini secara offline," ungkapnya di Hotel Horison Timika, Senin (30/11/2020).

Dengan adanya aplikasi ini maka setiap orang asing yang melintas di PLBT akan dimasukkan dalam data Sa Papua tersebut. Data orang terkait nantinya akan tercover dan dikirimkan ke kantor Imigrasi untuk selanjutnya ke Kanwil atupun ke kantor Direktorat Imigrasi guna disinkronkan ke sistem informasi managemen keimigrasian (Simkim) dalam Border control management (BCM) sebagai data yang utuh agar orang asing terkait pernah melintas di wilayah tersebut.

"Tentunya ini merupakan bagian yang dilakukan imigrasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia ketika melintas. Begitu juga untuk warga PNG yang melintas, harus kita berikan perlindungan hukum," jelasnya.

Keuntungan menggunakan aplikasi Sa Papua ini adalah mempermudah penemuan data ketika diminta aparat penegakan hukum. Dalam hal ini, misalnya ada orang asing yang tercatat sebagai teroris, pengedar narkoba dan hal lainnya di wilayah Indonesia.

Selain itu, mempermudah data bagi instansi lain, misalnya  yang membutuhkan data wisatawan, BPS dan sebagainya.

"Selama ini di tiap PLBT itu hanya angka saja, tetapi tidak ada namanya. Jadi aplikasi ini kita buat sebelum nanti ada BCM," katanya.

Sebelum launching di Timika, beberapa waktu lalu telah dilakukan try out di Merauke dan Jayapura. Sebab di Jayapura ada 11 PLBT serta Merauke 7 PLBT.

"Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan media agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di perbatasan," ujarnya.

Pantauan Salam Papua, Launching aplikasi Sa Papua ini dirangkaikan dalam Pembukaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Papua Tahun 2020.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama peningkatan penegakkan hukum antar Imigrasi dan Kejaksaan Negeri Timika.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Timika, Samuel Yesaja Enoch mengatakan bahwa kerjasama ini mengatur tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum keimigrasian yang memerlukan pemeriksaan singkat. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 terdapat dua pasal yaitu pasal 117 dan 118  yang mengatur tentang perlunya pemeriksaan singkat.

"Sehingga ada hal yang harus menjadi satu komitmen bersama antar kami selaku PNS di Imigrasi dengan rekan-rekan di Kejari. Kerjasama sudah dibicarakan sejak tahun 2019 dan saat ini baru bisa ditandatangani," kata  Enoch.

Sejauh ini jumlah pelanggaran hukum keimigrasian di Mimika khususnya tahun ini agak menurun dan hanya berkaitan dengan tindakan administratif saja dan tidak menimbulkan kendala, karena tiap orang asing terkait mempunyai jaminan dari perusahaanya bekerja.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Mohamad Ridosan menuturkan bahwa perjanjian kerjasama ini mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011, yang mempunyai kewenangan dari keimigrasian untuk melakukan tindak pidana langsung (Tilang) penegakan hukum bagi orang asing. Kewenangan ini sebetulnya telah lama tidak digunakan, sehingga dengan adanya diskusi maka bisa mencari solusi agar kewenangan itupun bisa dilaksanakan.

"Yang namanya kewenangan itu kalau lama tidak digunakan maka bisa menghilang," tutur Ridosan.

Iapun sangat mendukung tindakan dari kantor Imigrasi Timika terkait memulainya supervisi tata cara penyidikan, pengajuan ke persidangan hingga akhirnya dieksekusi. Sebab, nantinya jika ada persidangan maka bisa dimungkinkan langsung surat kuasa dari Imigrasi untuk penuntutan di kejaksaan.

Namun, vonis pengadilan tidak bisa dilakukan oleh Imigrasi, baik berupa penyetoran uang ke negara maupun kalau ada tindak pidana, karena harus dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor.

"Itu yang kami dukung kewenangan dari imigrasi itu. Kerjasama ini baru dilaksanakan dan kami sangat mendukung supaya ada kepatuhan dari orang asing terhadap hukum kita," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar