Kabel Bergelantungan, Tata Kota Timika Belum Sesuai Standar Karena Ego Sektoral

Bagikan Bagikan
Pemandangan di sekitar bundaran Timika Indah (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Samrawutnya kabel yang bergelantungan yang saat ini mewarnai kota Timika membuktikan penataan kota belum sesuai standar estetika.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Drs. Leonardus Kocu. Menurut dia, penataan kota yang tidak maksimal ini lantaran adanya ego sektoral antar pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkait seperti PLN, Telkom, PDAM dan lainnya.

"Mimika ini dalam tahapan pembangunan dan manajemen penataan kotanya belum mencapai standard. Pemandangan yang saat ini ada, karena adanya ego sektoral, di mana PLN, Telkom dan yang lainnya menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya tanpa berkoordinasi baik dengan pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga begitu," ujar Leo, Rabu (4/11/2020).

Dia mengatakan bahwa penataan kota Timika seharusnya mencontoh tata kota Kuala Kencana. Kuala Kencana dibangun atau ditata oleh warga Perancis yang memberikan contoh penataan kota sesuai standar.

"Untuk tata kota di Mimika sebetulnya tidak perlu studi banding jauh, karena contoh yang terdekat adalah Kuala Kencana," katanya.

Pemandangan kota Mimika tidak mencapai standar lantaran saat pekerjaan jalan selesai dilakukan, kemudian muncul PLN, Telkom dan yang lainnya melakukan penggalian dan memasang instalasi sesuai tupoksinya.

Untuk PLN merupakan BUMN yang semestinya dilibatkan dalam dalam suatu pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, ketika pemerintah merencanakan pembangunan jalan maka PLN juga mulai mengabarkan pemasangan tiang dan instalasi lainnya. Demikian juga dengan perusahaan lainnya seperti Telkom, TV Kabel, PDAM dan lainnya agar bisa dirancang bersama berdasarkan penataan yang standard. Padahal Mimika telah dipercayai sebagai Smart City dan sementara mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan PON di tahun 2021.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Mimika Bangkit, Semuel Bonai. Menurut dia, memulai pembangunan harus ada kolaborasi antara pemerintah dan BUMN terkait supaya tidak terjadi tumpang tindih.

"Kita lihat sekarang sangat berantakan. Tiang di pinggir jalan itu bisa sampai tiga atau lebih. Belum lagi kabelnya bergelantungan tanpa aturan. Ini sangat berbahaya, karena bisa membuat kecelakaan karena tersengat arus dan yang lainnya," tutur Semuel.

Lantaran tidak ada koordinasi yang baik maka banyak pekerjaan khusus pelebaran jalan yang harus dilakukan berulang-ulang. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan pemilik lahan dan pemukiman yang menjadi korban.

"Kalau sudah samrawut begini, bagaimana mau jadi tuan rumah PON dan menjadi Smart City? Makanya perlu adanya kolaborasi yang baik saat memulai perencanaan kerja," jelasnya.

Rancangan pembangunan harus diambil dari Bappeda agar bisa sesuai penataannya. Namun, karena semua jalan hanya dengan tupoksi masing-masing maka akan menimbulkan tumpang tindih dan hasilnya pun seperti yang telah terjadi sekarang ini.

Selain persoalan tiang dan kabel, salah satu yang menyebabkan keindahan kota menjadi semrawut adalah banyaknya titik jalan berlubang. Hal ini akibat dari tidak adanya pengawasan yang intens dari dinas terkait, sehingga kontraktor pekerja melakukan sesuai kehendak mereka hanya dengan perhitungan adanya kontrak kerja baru untuk di tempat yang sama.

"Kita lihat sekarang banyak jalan yang rusak. Itu karena kemungkinan campuran materialnya tidak sesuai standar untuk mendukung kualitas. Makanya semakin romol jadinya. Itu semua karena tidak adanya koordinasi dan pengawasan yang baik," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar