Kabupaten Mimika Siap Jadi Pilot Project Tol Laut

Kementerian Perhubungan bertemu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM dengan Instansi Teknis (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Mendukung progam Kementerian Perhubungan terkait Tol Laut untuk disparitas harga hingga daerah terpencil, terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan, Pemerintah Kabupaten Mimika siap menjadi Pilot Project Tol Laut, bukan saja bagi daerah yang masuk wilayah Kabupaten Mimika saja, melainkan juga ke Kabupaten tetangga yang berada di pedalaman.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM saat melakukan pertemuan dengan Kasubdit angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait, direktorat lalu lintas dan angkutan laut Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Kementerian Perhubungan Capt. Bharto Ari Raharjo,MM,M.Mar bersama rombongan dan dihadiri juga dari pihak Dinas Perhubungan di jalan Poros Sp3 Mimika, Kamis (26/11/2020).

"Kita tentunya harus siap, dan untuk Kabupaten lain harus ada koordinasi yang juga menjadi tujuan akhir, karena kita tidak bisa intervensi," ungkap Wabup John.

Wabup berharap pilot project ini dapat dilakukan oleh OPD teknis dengan penuh tanggungjawab agar komitmen bersama untuk harga di pedalaman harus sama dengan di kota dapat terwujud.

Kepada wartawan Wabup John mengatakan, program Tol Laut sendiri di Timika telah berjalan lama, namun tidak ada pengawasan dan tidak ada koordinasi yang baik antara OPD teknis, sehingga tidak berjalan maksimal.

"Tol Laut sebenarnya sudah lama jalan, akan tetapi dalam 3 tahun terakhir Tol Laut ini tidak efektif karena tidak diawasi secara baik oleh pemerintah Kabupaten Mimika sendiri, karena Pemerintah berkewajiban memberikan subsidi dengan harga yang praktis sama. Persoalan kita adalah harga barang dari daerah luar yang sampai di pedalaman masih melambung tinggi. Dinas teknis tidak melakukan itu," katanya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika itu menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran yang begitu banyak untuk membantu disparitas harga di pedalaman.

Dia berharap dinas teknis terkait harus bertindak, dimana Dinas Perhubungan berkoordinasi terkait penerbangan, perdagangan melalui Disperindag dan Dinas koperasi, sehingga disparitas harga bisa terwujud. (Jefri Manehat)