![]() |
Kementerian Perhubungan bertemu Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM dengan Instansi Teknis (Foto:SAPA/Jefri) |
SAPA (TIMIKA) - Mendukung progam Kementerian Perhubungan terkait Tol Laut untuk disparitas harga hingga daerah terpencil, terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan, Pemerintah Kabupaten Mimika siap menjadi Pilot Project Tol Laut, bukan saja bagi daerah yang masuk wilayah Kabupaten Mimika saja, melainkan juga ke Kabupaten tetangga yang berada di pedalaman.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Johannes
Rettob,S.Sos,MM saat melakukan pertemuan dengan Kasubdit angkutan laut khusus
dan usaha jasa terkait, direktorat lalu lintas dan angkutan laut Direktorat
Jenderal Perhubungan laut, Kementerian Perhubungan Capt. Bharto Ari Raharjo,MM,M.Mar
bersama rombongan dan dihadiri juga dari pihak Dinas Perhubungan di jalan Poros Sp3 Mimika, Kamis
(26/11/2020).
"Kita tentunya harus siap, dan untuk Kabupaten lain
harus ada koordinasi yang juga menjadi tujuan akhir, karena kita tidak bisa
intervensi," ungkap Wabup John.
Wabup berharap pilot project ini dapat dilakukan oleh OPD
teknis dengan penuh tanggungjawab agar komitmen bersama untuk harga di
pedalaman harus sama dengan di kota dapat terwujud.
Kepada wartawan Wabup John mengatakan, program Tol Laut
sendiri di Timika telah berjalan lama, namun tidak ada pengawasan dan tidak ada
koordinasi yang baik antara OPD teknis, sehingga tidak berjalan maksimal.
"Tol Laut
sebenarnya sudah lama jalan, akan tetapi dalam 3 tahun terakhir Tol Laut
ini tidak efektif karena tidak diawasi
secara baik oleh pemerintah Kabupaten Mimika sendiri, karena Pemerintah
berkewajiban memberikan subsidi dengan harga
yang praktis sama. Persoalan kita adalah harga barang dari daerah luar yang
sampai di pedalaman masih melambung tinggi. Dinas teknis tidak melakukan itu,"
katanya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika itu menyebutkan
bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyediakan anggaran
yang begitu banyak untuk membantu disparitas harga di pedalaman.
Dia berharap dinas teknis terkait harus bertindak, dimana
Dinas Perhubungan berkoordinasi terkait penerbangan, perdagangan melalui
Disperindag dan Dinas koperasi, sehingga disparitas harga bisa terwujud. (Jefri
Manehat)
0 komentar:
Posting Komentar