KPK Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, Pembelajaran Bagi Eksekutif dan Legislatif

Bagikan Bagikan

Yohanes Feliks Helyanan (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Beberapa hari terakhir, media nasional santer memberitakan KPK RI yang sedang mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung salah satu Gereja di Mimika.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Feliks Helyanan mengaku bahwa meski kelak ada yang harus tersangkut, hal tersebut menjadi pelajaran bagi Eksekutif dan Legislatif dalam mengusulkan, mengesahkan dan menggunakan anggaran negara.

"Kita ambil positifnya atas kasus saat ini berjalan. Ini pembelajaran, karena ini juga bisa tersandung siapa saja, khususnya DPRD dan Pemerintah yang mengambil kebijakan. Sebab, jika disalahgunakan anggaran negara maka resikonya adalah diusut KPK. Meski bisa membela diri dan yang lainnya, tetapi ketika telah diangkat ke publik, secara otomatis harus bertanggungjawab dan nama pun tercoreng," ungkap John Tie sebagai sapaan karibnya, pada Selasa (10/11/2020).

Berbicara terkait korupsi dalam tatanan pemerintahan merupakan perkara yang banyak terjadi, yang bukan hanya di Mimika, akan tetapi terjadi di seluruh Indonesia.

"Bicara soal korupsi bukan hanya terjadi di Mimika, tetapi juga ada di mana-mana se-Indonesia. Kalau kita lihat di website KPK itu sudah banyak pejabat di negara ini yang diamankan. Jadi ini bukan sesuatu yang menimbulkan masalah baru," kata Ketua DPC PDI-P Mimika ini.

Yang namanya kerja KPK bukan hanya membidik kasus yang baru terjadi, tetapi kasus-kasus  yang terjadi hingga 10 tahun pun pasti akan diusut dan muncul ke permukaan.

"Ini sesuai pandangan saya saja. Kita harus menghargai proses hukum yang berjalan, karena kita juga tidak tahu seperti apa ke depannya untuk kasus yang sementara diberitakan,” ujarnya.

Kitapun tahu, saat ini banyak kasus di republik ini yang sementara ditangani KPK. Dengan demikian, kemungkinan saat ini adalah giliran mengusut kasus yang ada di Mimika.

Ketika ini diusut maka menjadi satu resiko dan konsekuensi bagi pengguna anggaran negara, baik di pemerintahan maupun di DPRD, sehingga DPRD juga harus berhati-hati dalam memutuskan sesuatu yang kemudian bisa berdampak luas dan sulit untuk mempertanggungjawabkan, selanjutnya menjadi temuan.

Dijelaskan bahwa yang disampaikan media merupakan satu kebebasan media yang tidak mempunyai batasan dan tentunya memiliki narasumber. Meskipun, yang disampaikan media tidak sesuai maka ada hak untuk mengklarifikasi tanpa menjadikan suatu permasalahan baru.

Lagi pula kebiasaannya, jika pers atau media sudah mengangkat satu kasus maka secara perlahan kasus lainnya pun bermunculan.

"Kalau misalnya ada media yang memberitakan tentang kita dan kita merasakan tidak puas atas pemberitaannya maka kita punya hak untuk mengklarifikasi, sehingga publik pun tahu," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus