Panglima TNI dan Kapolri Perkuat Komunikasi Dengan Tokoh Papua dan Papua Barat

Kapuspen TNI, Mayen TNI Achmad Riad dan Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono saat memberikan penjelaskan kepada pers (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI di Papua dan Papua Barat, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Idham Azis berjanji akan tetap memperkuat jalinan komunikasi bersama berbagai tokoh adat, agama, masyarakat dan tokoh penting lainnya.

Untuk tujuan membina persatuan dan kesatuan tersebut, Sabtu (28/11/2020) bertempat di Rimba Papua Hotel (RPH) Timika, Panglima TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) melaksanakan tatap muka dengan tokoh masyarakat, agama, adat, Pemda dan Forkopimda di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kapuspen TNI, Mayen TNI Achmad Riad saat konferensi pers mengatakan, tatap muka ini tentunya sangat bermanfaat sebagai forum silaturahmi. Sebab, Panglima TNI dan Kapolri menyadari bahwa peran dari seluruh tokoh adat, agama dan masyarakat mempunyai kekuatan yang sangat penting dalam meningkatkan kedamaian.

Semuanya harus bersama menjaga nilai-nilai kearifan lokal, dimana diharapkan agar tokoh agama, adat dan masyarakat yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Melalui tatap muka ini juga terdapat penekanan khusus bahwa jelang Pilkada tentunya akan dilaksanakan di beberapa Kabupaten dan Kota, diharapkan untuk adanya pendewasaan dalam berpolitik, berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi. Diharapkan juga semua komponen masyarakat dapat ikut terlibat membangun demokrasi yang lebih baik, sehingga bisa mensukseskan Pilkada dan pada akhirnya menjadi sesuatu yang fundamental bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Papua maupun Papua Barat.

“Panglima TNI dan Polri berpesan agar perbedaan dalam berpolitik jangan membuat persatuan dan kesatuan memudar, sehingga jangan terpancing oleh isu hoax dan lain sebagainya,” kata Achmad Riad.

Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari persatuan yang tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, di wilayah ini memiliki berbagai potensi yang harus dikelola bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dijelaskan, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 29 September lalu tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim ini diketuai oleh Wakil Presiden RI, Ma'aruf Amin.

Hal tersebut menjadi keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua dan Papua Barat.

"Oleh karenanya kita berharap, kita bersama-sama meningkatkan kualitas kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan lainnya agar masyarakat dapat lebih berperan dalam membangun daerahnya," jelasnya.

Saat tatap muka berlangsung, ada beberapa tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Panglima TNI dan Irwasum sangat mengapresiasi apa yang disampaikan. Dengan demikian komunikasi ini akan terus berjalan secara rutin agar berbagai permasalahan dapat disampaikan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pendekatan yang paling utama dilakukan oleh TNI dan Polri kepada masyarakat adalah komunikasi. Dalam artian, harus berani menjalin komunikasi yang baik tanpa malu, takut dan ragu.

"Tadi dicontohkan oleh Panglima TNI saat rapat adalah misalkan ada pasukan yang baru datang dari Jakarta ke Papua, lalu tidak ada tempat tinggal maka datang saja ke kepala suku disampaikan ke Kepala Desa atau Camatnya. Kalau memang ada komunikasi, pasti akan diberikan lahan kosong supaya dibangun tempat tinggal bagi TNI ataupun Polri. Begitu juga apa yang dimau oleh masyarakat harus disampaikan. Jadi jangan takut dan harus jalin komunikasi," kata Brigjen Argo.

Menurut dia, kedatangan TNI dan Polri ke suatu wilayah termasuk di Papua tentunya khusus untuk menjaga rakyat. Karena itu, komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Yanto Eluay mengaku siap mengawal dan menjaga keputusan yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu, yang sudah memutuskan Papua ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga pihaknya siap bertanggung jawab untuk kemajuan kesejahteraan pembangunan di Papua.

Menurut Yanto, pertemuan dengan Panglima itu guna membangun komunikasi intensif untuk permasalahan-permasalahan di Papua. Salah satunya bahwa seperti memasuki tanggal 1 Desember ada gerakan yang membuat situasi di Papua tidak nyaman dan tidak kondusif.

“Kita lupakan masa lalu mengingat saat ini kita telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam NKRI. Mari sama-sama membangun Papua demi kemajuan Papua, itu harapan kami,” kata Yanto.

Putra Almarhum Teis Hio Eluay ini menyampaikan terimakasihnya kepada TNI AU yang sudah mengabadikan salah satu tokoh Pepera untuk nama Bandara TNI AU Yohanes Kapiyau. (Acik)