Pembagian BLT di Limau Asri Barat Mimika Hanya Rp 400 Ribu Per KK

Bagikan Bagikan
Kepala Kampung Limau Asri Barat,  Larius Amokwame (Foto:SAPA/Kristin)

SAPA (TIMIKA) – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Dimana diinstruksikan per Kepala Keluarga akan menerima dana sebesar Rp 600 ribu per bulannya, namun untuk Kampung Limau Asri Barat sedikit mengalami kendala dikarenakan dana desanya terbilang kecil, sementara jumlah KK-nya cukup banyak yakni kurang lebih 400 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 300 jiwa.

“DD ini seluruhnya satu tahun itu 900 juta sehingga kami layani masyarakat tidak cukup dengan jumlah masyarakat karena pencairan DD jadi BLT sekitar 136 juta per tahap, itu tidak cukup. Untuk tahap pertama kami bagi Rp 500 ribu per bulan, sebenarnya dapat Rp 600 ribu tapi karena banyak penduduk kita kurangi jadi Rp 500 ribu, yang tahap dua terpaksa kami kurangi lagi menjadi Rp 400 ribu supaya semua bisa dapat dan ini mau jalan ke tahap ketiga lagi. Kalau seauai dengan perintah dari atas nanti banyak yang tidak dapat ada mengamuk sehingga kami kasih sama rata yang penting mereka dapat, supaya sama-sama rasa,” kata Kepala Kampung Limau Asri Barat, Larius Amokwame kepada Salam Papua, Senin (2/11/2020) di ruang kerjanya.

Dijelaskan dengan kondisi covid-19 tentu semua masyarakat merasakan dampaknya. Selain itu, di wilayah Limau Asri Barat padat penduduk baik lokal maupun non lokal dengan profesi rata-rata adalah petani.

“Di sini pegawai negeri kurang, karyawan PTFI juga tidak ada, yang banyak hanya petani sehingga banyak yang tidak mampu. Dalam pembagian BLT ini mereka punya hak, tapi karena terkendala di jumlah dana sehingga ada juga yang tidak dapat,” jelasnya.

Larius menambahkan pihaknya juga harus memikirkan pembangunan di Kampung Limau Asri yang terbilang baru karena baru dimekarkan pada tahun 2014 lalu.

Untuk itu pihaknya bersama dengan tokoh masyarakat, Bamuskam, tokoh agama, aparat keamanan dan tokoh adat sudah melaksanakan Musrenbang untuk membicarakan rencana lima tahun ke depan yakni tahun 2021 hingga 2025.

Dijelaskan, dalam rencana kerja lima tahun ke depan tersebut akan menggunakan dana desa, meskipun terbilang tidak cukup, namun pihaknya akan berusaha untuk merancang pembangunan secara bertahap.

“Kami susun mengenai pembangunan rumah masyarakat, dana desa tidak cukup kalau buat satu kali sehingga kami bertahap, satu kali pencairan mungkin kami bangun empat unit dulu, ada juga rencana penimbunan jalan yang baru dibuka, dan juga penimbunan jalan yang lama namun sudah rusak sehingga kami perbaiki, kami juga rencana membuat aula pertemuan di samping Kantor Kampung,” ujarnya.

Selain itu, juga dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya memberikan bantuan usaha kecil untuk masyarakat yang tidak mampu, bantuan dalam bidang perikanan, pertanian dan  peternakan.

“Semua sudah kami anggarkan. Kami juga ajukan permohonan minta tambah (anggaran), mudah-mudahan pemerintah bisa memahami, karena dana desa yang kami terima sangat kecil, tidak sama dengan kampung induk lain,” tuturnya. (Kristin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar