SK Mutasi ASN Dinilai Aneh, Bupati Mimika Diminta Libatkan Wakil Bupati Tangani Persoalan

Bagikan Bagikan
Yohanes Kemong (kiri) dan Saleh Alhamid (kanan) (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Mengingat adanya keanehan terkait penerbitan SK mutasi ASN maka Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE.,MH minta agar BKD harus bertanggungjawab dengan hal tersebut.

Hal ini disampaikan melalui Staf Khusus Bupati, Yohanes Kemong yang disebarkan melalui rekaman video berdurasi 16.11 detik. Dalam video tersebut, Yohanes menyampaikan bahwa SK mutasi yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh BKD Mimika sangat tidak sesuai dengan nama ASN dan jabatan yang dibacakan pada saat pelaksanaan rolling beberapa waktu lalu. Bahkan, nama ASN yang tidak disebutkan dalam rolling jabatan tersebut saat ini dimasukan dalam SK yang dikeluarkan BKD, sebaliknya ASN yang namanya dibacakan saat rolling tidak diterbitkan SK.

Penempatan tugas ASN  juga dibuat sesuka hati BKD. Karena itu, BKD wajib mengaku jujur kepada Bupati Mimika terkait alasan diubahnya SK dimaksud, baik berdasarkan perintah pejabat lain ataupun sistem titip menitip, sehingga tidak ada lagi persoalan di Mimika serta telaan hukum yang menjadi persoalan baru dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya sebagai Staf khusus Bupati (Mimika) menyampaikan bahwa BKD diminta untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi secara jujur kepada Bupati selaku pimpinan daerah. Yang disampaikan Bapak Bupati adalah adanya keanehan tentang SK yang dikeluarkan BKD, dalam hal ini ada kesalahan-kesalahan. Padahal telah ada keputusan resmi Bupati saat pelantikan beberapa waktu lalu,” ungkap Yohanes dalam video yang beredar, Rabu (4/11/2020).

BKD dituntut untuk menunaikan tugas secara jujur dan tidak memanfaatkan kepolosan Bupati dengan semena-mena yang membuat hilangnya kepercayaan kepada Bupati.

“BKD harus jujur melihat SK Bupati agar tidak menyalahgunakan administrasi negara. Harus melaporkan ke Bupati supaya dibenahi atau diperbaiki,” katanya.

Semua SK terkait saat ini ada di tangan Bupati dan belum bisa dibagikan lantaran adanya temuan keanehan yang dilakukan BKD dan menunggu klarifikasi lanjutan dari BKD.

Selain hal itu, Yohanes juga mengaku bahwa selaku staf khusus akan tetap  mengontrol adanya oknum-oknum yang memanfaatkan Bupati untuk melakukan penyimpangan termasuk mempermainkan administrasi negara. Jika ditemukan, akan dilaporkan kepada penegak hukum.

Adapun beberapa OPD yang selama ini memanfaatkan Bupati dengan menjual nama Bupati, dimana untuk hal yang telah disetujui Bupati, tetapi disampaikan OPD terkait bahwa belum disetujui Bupati. Bupati telah menandatangani suatu keputusan, tetapi dilaporkan bahwa belum ditandatangani.  Selain itu, ada juga yang menjalankan tugas tidak sesuai yang diperintahkan Bupati.

“Kami juga sebagai staf khusus tidak mau lagi adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kepolosan Bupati. Hal-hal ini sudah kami temukan dan dilaporkan ke Bupati,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengatakan bahwa yang terjadi bukan hanya sesuatu hal yang aneh, akan tetapi telah melampaui batas. Sebab, oknum-oknum yang bermain merubah SK Bupati ini sangat berani dilakukan di depan mata Bupati, sehingga nama Bupati terus menerus disoroti oleh aparaturnya sendiri.

Menurut Saleh, BKD dan Kabag Umum merupakan pejabat yang seharusnya memberikan telaan baik kepada Bupati dalam mengeluarkan SK Bupati. Pejabat-pejabat dimaksud mempunyai fungsi kontrol untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan Bupati.

“Kenapa mereka selalu berani melakukan hal-hal demikian? Mereka itu yang saat ini tetap menganggap bahwa hubungan Bupati dan Wakil Bupati tidak harmonis,” tutur Saleh yang juga disampaikan melalui rekaman video.

Saleh meminta agar Bupati pun segera menyampaikan atau memerintahkan Wakil Bupati untuk menangani semua urusan pemerintahan di Mimika khususnya urusan ASN agar tidak semua persoalan ditanggung atau membebani Bupati.

Saleh pun menilai bahwa yang saat ini dilakukan oknum-oknum yang merubah SK Bupati bukan hanya merugikan Bupati, tetapi juga telah merugikan negara.

Ini telah mencemari nama baik Mimika di luar. Menyangkut hal itu, Bupati harus sesegera mungkin mengambil langkah agar membersihkan oknum-oknum yang merusak citra tersebut. Yang paling penting adalah harus melibatkan Wakil Bupati.

“Di pojok atas SK itu ada gambar Garuda, sebagai lambang NKRI. Manajemen pemerintahan di Mimika saat ini diobok-obok oleh ASN kecil yang tidak punya jabatan apa-apa di Mimika,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar