Tajuk: Kebijakan Disdik Mimika Tidak Berlakukan Tatap Muka di Tahun 2021 Menyisakan 4 Pertanyaan

Bagikan Bagikan

PANDEMI Covid-19 berdampak penurunan kualitas maupun kuantitas di berbagai sektor, salah satunya pada sektor pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri mengeluarkan kebijakan dengan merevisi Panduan Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademik 2020/2021, yang mana isi kebijakan tersebut adalah memperbolehkan pembelajaran Tatap Muka di kelas dengan beberapa persyaratan, yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2021.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi pada hasil penelitian atas kebijakan sebelumnya yang melarang pembelajaran tatap muka dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring namun berdampak negatif pada pertumbuhan anak didik (siswa dan mahasiswa). Dampak negatif tersebut di antaranya, adanya potensi putus sekolah anak didik, terjadinya kesenjangan capaian belajar karena perbedaan akses dan kualitas pendidikan, terjadinya tekanan psikososial akibat minimnya interaksi anak didik dengan guru dan temannya sehingga muncul fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sungguh, fakta-fakta yang begitu miris di dunia pendidikan karena berbanding terbalik dengan tujuan dan sasaran pendidikan nasional.

Sehubungan dengan salah satu syarat kebijakan SKB 4 Menteri terbaru yang bergantung pada kewenangan pemerintah daerah, harus diberi apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Mimika melalui Dinas Pendidikan yang tidak mengikuti SKB 4 Menteri tersebut dan tetap memberlakukan pembelajaran jarak jauh pada tahun 2021 atas dasar alasan untuk menjaga anak didik agar tidak terinfeksi virus covid-19, khususnya di daerah-daerah zona merah terdeteksi covid-19.

Pada tahun 2021 mendatang, Dinas Pendidikan Mimika tetap memberlakukan 2 dari 3 model pembelajaran yang telah dicanangkan sebelumnya, yakni melalui google classroom dan whatsapp, dan meniadakan model pembelajaran guru kunjung.

Terkait kebijakan Dinas Pendidikan Mimika tersebut, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh khususnya Kepala Dinas Pendidikan, Jeni O. Usmany.

Pertama, apakah pernah dilakukan penelitian tentang berapa prosentase jumlah anak didik baik siswa maupun mahasiswa di Mimika yang bisa secara aktif dan efektif mengikuti proses pembelajaran daring karena didukung fasilitas yang memadai untuk proses pembelajaran tersebut? Sebab fakta di lapangan, masih banyak anak didik, khususnya anak-anak asli Papua, yang mengeluh tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat yang mendukung seperti HP android atau laptop.

Kedua, sampai sejauhmana atau berapa prosentase tingkat keberhasilan dari sisi capaian kompetensi atau intelektualitas anak didik di Mimika, salah satunya bagi anak-anak asli Papua, ketika mengikuti proses pembelajaran daring selama ini?

Ketiga, dalam sistem pembelajaran ditetapkan bahwa untuk setiap kali tatap muka wajib berisi pelaksanaan tutorial (penjelasan tatap muka di kelas) dan adanya tugas-tugas yang harus dikerjakan, baik tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Dengan kata lain, merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam proses pendidikan jika anak didik yang tidak menghadiri pelaksanaan tutorial (tatap muka di kelas) namun hanya digantikan dengan pemberian tugas. Ini adalah tindakan yang melemahkan proses pendidikan itu sendiri. Berdasarkan hal ini, apakah proses pendidikan di sekolah-sekolah atau kampus-kampus di Mimika sedang mengimplementasikan pelemahan proses pendidikan ini? Jika Iya, apakah Dinas Pendidikan Mimika akan membiarkan pelemahan proses pendidikan ini terjadi di Kabupaten Mimika sehingga berdampak pada melemahnya tingkat intelektualitas SDM di Mimika, khususnya bagi anak-anak asli Papua?

Keempat, apakah Dinas Pendidikan Mimika pernah melakukan penelitian terkait dampak positif dan dampak negatif diselenggarakannya pembelajaran daring selama ini?

Empat pertanyaan mendasar di atas perlu dijawab dan sampaikan kepada publik Mimika secara transparan, agar kebijakan Dinas Pendidikan Mimika terkait proses pembelajaran tahun 2021 dapat mendarat dengan baik dan konkrit bagi pengembangan SDM di Mimika, khususnya bagi anak-anak asli Papua.

Akhirulkalam, sebuah kebijakan harus dapat menjawab permasalahan secara komprehensif bukan parsial saja. Di satu sisi menjaga kesehatan anak didik, tapi di sisi lain juga perlu menjaga capaian kompetensi anak agar tidak terjebak dalam budaya pendidikan instan.

Amolongo… Nimaowitimi…

Salam! (Jiru)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar