Wabup Mimika: Pimpinan OPD Tidak Berwenang Memindahkan Pegawai Antar Instansi

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM mengungkapkan pimpinan OPD yang melakukan demosi atau penurunan jabatan terhadap bawahannya dalam suatu instansi yang dikarenakan melakukan pelanggaran tidak melalui aturan dan mekanisme yang jelas.  

Wabup Rettob mengatakan, pimpinan OPD tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan pegawai dari satu instansi ke instansi lain, apalagi menurunkan pangkat. Pegawai negeri yang melanggar aturan atau tidak, itu ditentukan oleh majelis kode etik, dan majelis kode etik itu dibentuk dengan surat keputusan (SK) Bupati.

Di dalam aturan kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS pasal 16, 17 dan 18 menyatakan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus ada majelis kode etik pegawai negeri. Majelis kode etik ini mengurus beberapa hal, dari dispilin pegawai, sikap, karakter, juga terkait permasalahan rumah tangga pegawai (perselingkuhan dan hal lainnya), dan majelis kode etik yang akan memutuskan hukuman disiplin mulai dari yang ringan, sedang hingga pada hukum yang berat.

Ketika PNS melakukan kesalahan atau pelanggaran, majelis kode etik yang menilai, yang kemudian kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai aturan tentang disiplin pegawai.

“Jadi, pemindahan  seorang pegawai negeri itu, bukan karena adanya faktor suka atau tidak suka, tapi itu harus dilakukan karena memang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri yang diputuskan oleh majelis kode etik. Pemindahan tempat, penurunan pangkat satu tingkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat,  termasuk pegawai yang dinon-job juga ada aturannya, dan harus melalui sidang kode etik,” ungkap Wabup Rettob, Rabu (18/11/2020).

Dia menjelaskan, Pimpinan OPD hanya memiliki hak atau kewenangan untuk memberi sanksi secara administratif kepada pegawai yang melakukan kesalahan. Pimpinan OPD hanya mengusulkan kepada pimpinan dalam ini pejabat pembina kepegawaian (PPK) yakni Bupati.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Mimika itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 7, sebagai kepala dinas ketika ada bawahannya melakukan kesalahan, harus memberikan pembinaan, dan ketika masih saja melakukan kesalahan yang sama akan diberi peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

Jika peringatan tersebut masih saja tidak diindahkan, selanjutnya diserahkan kepada bagian kepegawaian daerah yang kemudian dilanjutkan kepada Bupati selaku PPK, jika belum ada majelis kode etik. Hal tersebut seperti yang tertuang di dalam PP 53 tahun 2010 pasal 20.

“Di Mimika majelis kode etik belum ada. Ke depan majelis kode etik akan dibentuk, sehingga segala perkara yang berkaitan dengan disiplin pegawai diputuskan oleh majelis kode etik,” tuturnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

2 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus
  2. Singkat kata untuk keuntungan luar biasa yang Anda bantu saya peroleh hanya dalam seminggu dengan strategi opsi biner, maaf saya ragu pada awalnya, saya menginvestasikan $ 200 dan menghasilkan $ 2.500 hanya dalam satu minggu, dan terus berinvestasi lebih banyak, hari ini saya secara finansial berhasil, Anda dapat menghubunginya melalui email: carlose78910@gmail.com
    Melalui whatsapp: (+12166263236)
    Saya menyarankan Anda tidak perlu ragu. Dia hebat.

    BalasHapus