WNA di Papua Sebanyak 990 Orang

Kepala Kakanwil Kemenkumham Papua, Mudjito Sasto didampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua, Friece Sumolang (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Hingga saat ini jumlah warga negara asing (WNA) yang tinggal di Papua sebanyak 990 orang.

Hal ini disampaikan Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua, Friece Sumolang. Menurut dia, jumlah tersebut berdasarkan WNA yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan yang terbanyak adalah di Mimika.

“WNA yang paling banyak ada di Mimika dan rata-rata sebagai pekerja dan rohaniawan. Mereka juga memegang Kitas," tuturnya saat menghadiri Pembukaan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Papua Tahun 2020 di Hotel Horison, Senin (30/11/2020).

Dari jumlah tersebut, sepanjang tahun 2020 khusus yang merupakan warga PNG telah ada sebanyak 43 orang yang dideportasi. Jumlah WNA deportasi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Puluhan WNA ini dideportasi lantaran tersandung kasus hukum seperti penyalahgunaan narkoba, ilegal entry serta pelanggaran hukum yang lainnya.

"43 orang PNG itu sudah dideportasi di tahun ini," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, di masa pandemi covid-19 Imigrasi memberikan kebijakan kepada WNA berdasarkan Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pandemi. Dalam peraturan ini terkait pembatasan masuknya orang asing, akan tetapi ketika ada proyek-proyek strategis nasional maka memungkinkan untuk WNA diijinkan masuk.

Selain itu, ada juga kebijakan terkait WNA yang tidak bisa pulang maka diberikan perpanjangan izin tinggal. Kebijakan lainnya, sponsor dari WNA terkait harus mengurus visa agar langsung disesuaikan di kantor Imigrasi.

"Ini berarti tanpa melihat apakah WNA terkait overstay atau tidak. Itu sudah berlaku dan berakhir sampai tanggal 4 Oktober lalu. Berarti kalau lewat dari tanggal tersebut maka WNA terkait harus meninggalkan Indonesia," jelasnya.

Sedangkan Kepala Kakanwil Kemenkumham Papua, Mudjito Sasto menuturkan, rapat ini merupakan rapat Timpora tingkat Provinsi Papua dan rapat saat ini berbeda dengan rapat-rapat yang telah dilakukan sebelumnya, karena saat ini dilaksanakan di setiap Kabupaten.

Hal tersebut bermaksud agar bisa langsung turun ke daerah-daerah, karena daerah itu merupakan bagian dari pengawasan guna melihat langsung kondisinya, sehingga bisa menentukan langkah apa yang dipersiapkan dan dilaksanakan ke depannya.

"Kalau kita tidak turun lapangan maka tentu berbeda penanganan masalah terhadap orang asing atau WNA," tuturnya.

Menurut Mudjito, perlu diakui bahwa Indonesia membutuhkan orang asing datang ke negara ini, baik sebagai investor, pekerja ataupun hanya sebagai wisatawan. Akan tetapi, perlu dipastikan bahwa kedatangan WNA itu harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara, sehingga perlu diawasi agar jangan sampai keberadaan WNA dan kegiatannya justru merugikan.

"Itulah pentingnya Timpora ini. Timpora ini merupakan gabungan dari berbagai instansi dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan dasar hukum yang dijunjung masing-masing," tuturnya.

Untuk Imigrasi terutama adalah berkaitan dengan perizinan, tetapi yang berkaitan dengan izin pekerjaan dan pelanggaran hukum oleh WNA adalah berkaitan dengan Disnaker dan aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri.

Khusus berkaitan dengan masa pandemi covid-19, untuk WNA telah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham yang terkait dengan pengawasan keberadaan WNA di wilayah Indonesia.

"Intinya yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir hal-hal yang menambah penyebaran covid-19," ujarnya. (Acik)