Dinkes Rancang Perbup Turunkan Stunting dan Malaria di Mimika

Bagikan Bagikan
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika pada Rabu (2/12/2020) menggelar Konsultasi publik penyusuan Perbup tentang percepatan penurunan stunting dan eliminasi malaria di Kabupaten Mimika (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) -  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika pada Rabu (2/12/2020) menggelar konsultasi publik penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang percepatan penurunan stunting dan eliminasi malaria di Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Tembaga jalan Yos Sudarso dengan mengundang sertakan para pimpinan OPD dan elemen terkait.

"Hari ini kita duduk bersama untuk konsultasi publik supaya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya menjadi dokumen, tetapi betul bisa mengikat semua orang dan semua stakeholder untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menurunkan stunting dan juga malaria di Kabupaten Mimika," ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Ubra, Rabu (2/12/2020).

Reynold menyampaikan, Dinkes tentunya tidak ingin regulasi atau peraturan hanya ditandatangani begitu saja, namun regulasi itu bisa dilaksanakan, diterima, dan bisa disesuaikan fleksibel dengan situasi.

"Contohnya Perbup Malaria dari tahun 2013, namun masih menjadi produk hukum, mestinya sudah harus didorong. Kami mencoba mengambil inisiatif, di tahun 2021 paling tidak dalam agenda Pemerintah Daerah bersama legislatif, semisalnya dalam penetapan Ranperda non APBD paling tidak Perbup  yang hari ini kita bicarakan dalam konsultasi publik bisa diterima dan ditetapkan sebagai peraturan daerah, sebagai bentuk komitmen antara eksekutif dan legislatif," jelasnya ketika ditanya wartawan.

Sementara itu, Yulius Sasarari selaku Asisten 1 Setda Mimika dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa angka stunting di Mimika masih terbilang tinggi. Tentunya itu menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dijelaskan Yulius,  stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Demikian halnya dengan penyakit malaria adalah penyakit endemis tinggi di Mimika yang menyerang semua penduduk pada seluruh kelompok umur termasuk ibu hamil, bayi dan balita.

"Insiden malaria di Mimika berkontribusi terhadap 37% angka malaria nasional, sedangkan kasus pada bayi dan balita mencapai 8.000 - 10.000 anak. Malaria dapat menjadi kausa penyebab dari tingginya kasus stunting pada anak-anak Mimika yang wajib menjadi perhatian bersama," ungkap Yulius.

Mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika itu menyampaikan, intervensi penurunan stunting dilakukan melalui 2 pendekatan yakni intervensi gizi spesifik dan sensitif. Sasaran untuk intrvensi gizi spesifik meliputi ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan, dan ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.

Lebih lanjut Yulius katakan, untuk mendorong percepatan penurunan stunting diperlukan kemandirian keluarga, gerakan masyarakat sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, dan juga peran serta masyarakat.

Sedangkan upaya menuju eliminasi malaria tahun 2026 di Kabupaten Mimika memerlukan beberapa strategi, peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten, distrik kelurahan dan kampung terhadap pelaksanaan program eliminasi malaria,  peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian malaria.

"Peningkatan penemuan dan pengobatan penderita serta pendampingan minum obat bagi penderita malaria, pengendalian nyamuk vektor dan faktor lingkungan yang mempengaruhi transmisi malaria, peningkatan upaya promosi kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan dalam eliminasi malaria, meningkatkan manajemen lembaga koordinasi pusat pengendalian malaria untuk mempercepat proses menuju eliminasi malaria juga merupakan upaya yang harus dilakukan agar angka malaria dapat diturunkan," tambah dia.

Hal itu, tambah Yulius harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten, distrik dan kampung bersama mitra kerja lainnya seperti LSM, Donor, swasta, masyarakat. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar