DPD RI: Pembangunan Papua Harus Libatkan Adat, Agama, Pemerintah

Bagikan Bagikan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Filep Wamafma. (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA)
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengingatkan apabila ditelaah secara mendalam dan holistik, tipologi pembangunan di Papua seharusnya melibatkan tiga peran, yaitu adat, agama, dan Pemerintah.

Menurut dia, sepanjang kebijakan strategi nasional mengesampingkan tipologi pembangunan di Papua seperti itu, maka tentu tujuan kebijakan pembangunan tidak akan tercapai.

"Rencana kebijakan strategis nasional yang dikerjakan oleh pemerintah pusat di Tanah Papua dapat tercapai jika kebijakan dialog tersebut menciptakan kedamaian," kata Filep, di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, adat merupakan roh pertama dalam pembangunan di Tanah Papua. Adat adalah Ibu bagi Orang Papua. Karena itu, menurut dia, adat yang paling memahami keadaan Papua.

"Melibatkan adat adalah langkah terbaik dalam pembangunan, karena dengan demikian ada perhatian atau care sebagai Ibu bagi Tanah Papua," ujarnya.

Filep mengatakan, agama merupakan bagian integral dari masyarakat Papua, sejak Zending Kristen hingga penyebaran agama lainnya di Papua.

Dia menilai, ruang sakral agama selalu menjadi wadah reflektif bagi orang Papua dalam melihat dirinya sendiri.

"Dalam hal pembangunan, agama perlu dilibatkan agar kecintaan terhadap Papua dinyatakan dengan sungguh-sungguh," katanya.

Setelah itu, menurut dia, Pemerintah akan menjadi titik kepercayaan baru, yaitu adat dan agama meletakkan harapan.

Ia menilai, apabila ketiga sektor tersebut sudah bekerja, maka perdamaian akan tercipta di Bumi Papua.

Filep juga mengomentari terkait sejumlah tokoh agama Papua menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Rabu (16/12), ingin mencari solusi bersama Pemerintah terkait semua permasalahan di Papua.

Menurut dia, harapan para tokoh agama tersebut sesungguhnya menjadi harapan terbaik dari rakyat Papua, kedamaian di Tanah Papua bukan sebuah ilusi apabila Pemerintah membuka ruang dialog sebesar-besarnya.

"Hingga saat ini harus diakui bahwa cerita tentang Papua selalu terpusat pada diskriminasi, kekerasan, militerisme, konflik, keamanan. Kata 'damai' sepertinya sulit sekali tercapai di Bumi Papua," katanya pula.

Pendekatan Kultural

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai membangun Papua harus dengan hati, artinya perlu pendekatan kultural yang harus dikedepankan.

Hal itu dikatakan Filep terkait pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Rabu (16/12), bahwa butuh sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Filep menilai gagasan Wapres tersebut sangat baik namun hal itu sudah sering disampaikan berbagai pihak sehingga yang dibutuhkan saat ini dalam membangun Papua dan Papua Barat adalah melalui pendekatan kultural.

"Desain baru membangun Papua harus dimulai dari menenteramkan jiwa orang Papua, yang merasa damai bila akar persoalan di Papua diselesaikan," kata Filep dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, akar persoalan itu dapat diperoleh dari sejumlah rekomendasi dari lembaga-lembaga riset, misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 4 akar masalahnya, Komnas HAM dengan laporan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk juga melihat hasil kerja Pansus Papua DPD RI.

Dia menilai semua rekomendasi itu harus diperhatikan secara menyeluruh karena apa yang telah dihasilkan lembaga-lembaga riset tersebut merupakan produk ilmiah, sehingga basisnya dapat dipertahankan, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah.

"Apabila hasil rekomendasi tersebut tidak diperhatikan, lalu dengan cara apa membangun Papua? Persoalan kedamaian di tanah Papua, harus dibangun dengan membangkitkan rasa percaya orang Papua terhadap pemerintah," ujarnya.

Menurut Filep, rasa percaya itu hanya akan hadir apabila penegakan HAM sudah benar-benar dilakukan dan seluruh hasil rekomendasi dari berbagai lembaga benar-benar diperhatikan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyusun sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Wapres Ma’ruf di Istana Wapres Jakarta, Rabu (16/12).

Dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wapres meminta jajarannya untuk segera menyusun rancangan sistem baru tersebut supaya dapat diimplementasikan mulai 2021.

Wapres mengatakan rancangan baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat tersebut menekankan pada pendekatan kultural, dengan sasaran prioritas pada tujuh wilayah adat.

“Sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat,” katanya.

Pembanunan di dua provinsi timur Indonesia tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar