Fraksi Mimika Bangkit: Untuk Apa Pandangan Fraksi Kalau Pemkab Tidak Tindaklanjuti?

Bagikan Bagikan
Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Fraksi gabungan Mimika Bangkit memohon agar Pemkab Mimika menindaklanjuti secara baik pandangan fraksi-fraksi pada setiap Paripurna, sehingga tidak terkesan bahwa pandangan fraksi hanya sebagai formalitas atau seremonial guna memenuhi agenda rapat paripurna.

Fraksi Gabungan Partai Demokrat, Perindo dan PSI ini menyampaikan hal tersebut lantaran setiap pandangan fraksi ternyata tidak bisa merubah kebijakan pemerintah, sehingga selesai dibaca dan diserahkan ke meja pimpinan, foto-foto bersama dan semuanya pun berakhir di ruang paripurna. Kalau memang demikian, untuk apa ada pandangan fraksi? Untuk apa dilaksanakan suatu paripurna yang hanya menghabiskan anggaran yang besar dan mengerahkan semua unsur Forkopimda serta unsur lainnya?

Permohonan ini merupakan poin terakhir dalam catatan khusus Fraksi Gabungan Mimika Bangkit, pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Mimika Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD Mimika tahun 2021 yang disampaikan Ketua Fraksi, Drs. Leonardus Kocu mewakili anggota-anggotanya.

Catatan lainnya, Fraksi Mimika Bangkit juga menginginkan agar apa yang menjadi kesepakatan bersama antara Tim Banggar DPRD dan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada pembahasan KUA dan PPAS  di Jakarta beberapa waktu lalu harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khusus untuk yang merupakan Pokir anggota dewan, karena Pokir dewan juga merupakan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

Dalam buku visi dan misi Bupati dan Wabup tercantum komitmen bahwa  pembangun harus dimulai dari kampung ke kota, akan tetapi pada KUA PPAS semua pembangunan diarahkan untuk daerah perkotaan, sehingga tidak ada pemerataan pembangunan ke daerah pegunungan, pesisir pantai atau distrik-distrik yang jauh dari kota.

Kehidupan warga Tembagapura yang telah lama dievakuasi akibat kontak senjata antar KKB dan aparat saat ini sangat tidak layak dengan tempat tinggal yang tidak pasti, sehingga perlu adanya perhatian dari Pemkab Mimika terkait beberapa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, logistik, kesehatan, pendidikan anak-anak. Khusus untuk masalah ini, jika Pemkab Mimika tidak punya dana untuk membiayai mereka selama ada di Timika maka segera pulangkan mereka ke Tembagapura.

Dalam dokumen PPAS tercantum adanya alokasi anggaran yang tidak merata ke setiap OPD, sehingga sebagian besar anggaran hanya dikelola oleh OPD-OPD tertentu saja. Sedangkan sebagian besar OPD hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 hingga 10 miliar saja. Padahal OPD yang diberikan anggaran kecil ini merupakan OPD-OPD yang berpotensi langsung membangun kesejahteraan masyarakat  dan memberikan sumber PAD seperti Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Diskoperindag, Koperasi, Perijinan Satu Atap, Pariwisata dan yang lainnya.

“Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemkab Mimika khususnya Bappeda dan tim anggaran Pemkab agar bagaimana OPD-OPD bisa bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kalau anggaran yang tersedia hanya untuk gaji pegawai dan operasional kantor? Mohon ini jadi catatan dan perhatian Pemkab,” ungkap Leonardus mewakili anggota-anggotanya yakni Ancelina Beanal, Reddy Wijaya, Martinus Walilo, Aloisius Paerong, Semuel Bonai dan Alamrhum Luther Wakerkwa, Jumat (11/12/2020). (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus