KSP Sebut Pemerintah Terus Perhatikan Pembangunan Papua - Papua Barat

Bagikan Bagikan

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. (Foto-Antara)

SAPA (JAKARTA)
- Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pemerintah terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik pada periode 2015 - 2019, misalnya angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujar Edy dalam siaran pers KSP di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.

Bahkan, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.

Edy menyampaikan perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.

Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.

“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy

Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.

Sementara itu, lanjut Edy, tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.

Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen saat pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.

Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.

“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” ujar Edy. (Antara)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar