Markus Aim: Kuota Penerimaan CPNS 20% Untuk Dua Suku di Mimika Belum Terealisasi

Bagikan Bagikan
Markus Aim (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Intelktual muda Amungme, Markus Aim,SKM menilai, hingga saat ini kuota penerimaan CPNS 20% belum berpihak kepada anak suku Amungme dan Kamoro.

Menurut Markus, Bupati Eltinus Omaleng pernah menyampaikan bahwa tes CPNS tahun 2018-2019 lalu adalah prioritas  untuk pengkaderan anak dua suku yaitu Amungme dan Kamoro. Hal itu juga sering disampaikan oleh Wakil Bupati dan beberapa anggota DPRD, tentunya sangat bagus, akan tetapi pimpinan OPD tertentu dan pejabat lainnya di Pemkab berbuat lain, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diprioritaskan oleh Bupati, sehingga anak dua suku yang rugi.

"Kami ini berpendidikan tinggi dan bisa bekerja membantu pemerintah Mimika. Kenapa jatah 20% itu tidak diupayakan, sehingga hanya saudara dan saudari dari luar Papua yang terakomodir. Saya bicara bukan berarti saya tidak suka dengan saudara dan saudari yang dari luar Papua, tetapi ini persoalan kuota yang khusus. Karena ini sudah disepakati hingga ke pusat bahwa kuota CPNS itu 80% non Papua dan 20% untuk OAP termasuk anak dua suku. Di kabupaten Puncak, Intan Jaya, Deyai dan yang lainnya terapkan hal itu. Lalu kenapa kita di Mimika tidak?" ungkapnya ketika menghubungi Salam Papua, Minggu (20/12/2020).

Mahasiswa semester dua pendidikan S2 (MPH) di Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengharapkan agar hal seperti ini harus diprioritaskan untuk ke depannya tanpa adanya permainan pejabat tertentu. Berdasarkan informasi, tanggal 28 hingga 30 Desember mendatang akan ada tes CPNS lagi maka kuota khusus anak Amungme dan Kamoro harus benar-benar terealisasi.

Pimpinan dan OPD penyelenggara harus menyesuaikan dengan apa yang diprioritaskan Bupati agar anak-anak Amungme dan Kamoro tidak dikecewakan lagi. Anak-anak Amungme dan Kamoro telah disekolahkan dan telah menyelesaikannya, selanjutnya mempunyai hak ikut terlibat dalam membangun Indonesia dari Mimika.

Demikian juga kepada DPRD Mimika harus bersuara untuk persoalan ini mengingat yang menjadikan DPR/DPRD ada adalah rakyat. DPRD Mimika harus lebih keras mengawal kebijakan khusus ini supaya anak Amungme dan Kamoro bisa hidup di atas tanahnya.

"(Orang) Amungme dan Kamoro itu tuan rumah, lalu kenapa dibiarkan menjadi pendatang (tamu) dalam rumahnya sendiri. Makanya harus dibantu," ujarnya.

Sejak Mimika jadi Kabupaten, jumlah anak Amungme dan Kamoro yang bekerja di lingkup pemerintahan bisa dihitung jari. Itupun hanya sebagai pegawai biasa, sedangkan yang menjabat sebagai pimpinan OPD sama sekali tidak ada.

"Yang tes 2018 itu hanya 27 orang saja anak Amungme dan Kamoro. Itu sangat sedikit dan sangat mengecewakan," katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus