![]() |
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob S.Sos,MM (Dok:SAPA) |
SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob S.Sos,MM berharap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Mimika mengevaluasi kembali rencana pelaksanaan uji kompetensi tenaga honorer pada tanggal 28 Desember 2020 mendatang.
Pasalnya, rencana tersebut merupakan kebijakan strategis
Pemda Mimika yang harus diputuskan bersama unsur pimpinan dan kepala daerah.
Sejauh ini, Bupati dan Wakil Bupati Mimika tidak dijelaskan
secara detail dan dilibatkan dalam rencana tersebut. Padahal, kebijakan itu
sangat berimbas bagi ketersediaan aparatur daerah dan hajat hidup orang banyak.
"Surat edaran dari Penjabat Sekda kepada semua pimpinan
OPD yang isinya pegawai honorer akan melakukan
uji kompetensi, ini harus dikaji kembali. Uji kompetensi yang akan
dilakukan tidak melalui koordinasi pimpinan daerah dan kesepakatan pimpinan
OPD. Padahal ini kebijakan strategis. Tujuan akhir dari kegiatan uji kompetensi
ini untuk apa kita tidak tahu dan juga tidak disosialisasikan secara terbuka
kepada pimpinan OPD serta semua pegawai honorer dan juga masyarakat akhirnya berpikir
uji ini untuk jadi PNS. Saya sudah koordinasi dengan pak Bupati. Rupanya beliau
sendiri belum tahu secara detail tentang kegiatan ini baik sistemnya maupun
waktunya," ungkap Wabup John dalam rilis yang diterima Salam Papua, pada
Senin malam (21/12/2020).
Dalam rilisnya tersebut, Wabup John mengatakan, dirinya akan
sangat mendukung uji kompetensi untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang baik,
berinovasi, berdedikasi, dinamis, mampu secara akademik, disiplin dan mempunyai
etika dan moral yang baik. Namun Dia mengaku sampai hari ini belum mengetahui
tujuan uji kompetensi tersebut untuk apa.
"Untuk itu maka ada beberapa alasan mengapa rencana
ujian kompetensi pegawai honorer perlu dievaluasi kembali, harus diketahui dulu
tujuannya sehingga sistem uji kompetensi harus disesuaikan dengan tujuan
tersebut. Apakah tujuannya utk mendapatkan pegawai sesuai bidang dan keahlian
atau bakatnya, yang kemudian ditempatkan pada jabatan atau tugas yang sesuai?
Atau untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang saat ini jumlahnya mencapai
3000-an yang cukup membebani APBD? Kalau ini tujuannya tentunya harus dengan
sistem dan penilaian yang baik dan subjektif sehingga tidak merugikan pegawai.
Karena ada pegawai honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja, rajin, disiplin,
dll., harus dipertimbangkan, ada juga pegawai honorer yang sudah memiliki sertifikat ujian kompetensi nasional seperti
tenaga medis yang sudah memiliki STR, juga tenaga guru, atau pegawai lain yang
kemungkinan sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Sehingga rencana
ini harus dievaluasi kembali, dibahas
secara baik , disosialisasikan baru dilaksanakan," terangnya.
Dia mempertanyakan apakah hasil uji kompetensi yang
dilaksanakan Pemkab Mimika otomatis menggugurkan sertifikat yang sudah dikantongi
sebelumnya? Menurutnya, ini yang harus jadi pertimbangan.
“Pertanyaannya, siapa yang lakukan uji kompetensi ini? Kalau
oleh Pemda Kabupaten, jangan sampai penilaian menjadi subjektif. Jangan sampai
honorer yang sudah bekerja 15 tahun tidak lolos, lalu yang baru kerja tiga
bulan malah itu yang masuk. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Kita
kekurangan tenaga medis, kalau kebijakan uji kompetensi besok berimbas
pengurangan tenaga medis, apakah sudah dipikirkan efeknya?" tegasnya.
Dia mengemukakan, jika persoalannya terkait penempatan yang
salah dan tidak sesuai bidangnya, maka tinggal dievaluasi sesuai ijazah.
Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa tanggal 28 sampai 30
Desember 2020 adalah hari cuti bersama Pemkab Mimika. Apalagi Bupati Mimika
sudah mengeluarkan surat edaran tentang hari libur tersebut.
"Itu cuti bersama, jangan ada kegiatan uji kompetensi
selama liburan," katanya.
Untuk itu dia mengimbau kepada semua tenaga honorer agar
tetap tenang, menikmati hari libur atau melaksanakan tugas-tugas lain selama
masa Natal, akhir tahun dan tahun baru. Tanggal 4 Januari 2020, baik pegawai
honorer maupun ASN berkantor kembali seperti biasa.
Menurut dia, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE,MH telah
memerintahkan Kepala BKPSDM untuk menunda pelaksanaan uji kompetensi tersebut dan
tidak boleh dilakukan pada hari libur. (Jefri Manehat/Red)
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
BalasHapusuntuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games