Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Honorer Mimika Tidak Diketahui Kepala Daerah, Harus Dievaluasi Kembali

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob S.Sos,MM (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob S.Sos,MM berharap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Mimika mengevaluasi kembali rencana pelaksanaan uji kompetensi tenaga honorer pada tanggal 28 Desember 2020 mendatang.

Pasalnya, rencana tersebut merupakan kebijakan strategis Pemda Mimika yang harus diputuskan bersama unsur pimpinan dan kepala daerah.

Sejauh ini, Bupati dan Wakil Bupati Mimika tidak dijelaskan secara detail dan dilibatkan dalam rencana tersebut. Padahal, kebijakan itu sangat berimbas bagi ketersediaan aparatur daerah dan hajat hidup orang banyak.

"Surat edaran dari Penjabat Sekda kepada semua pimpinan OPD yang isinya pegawai honorer akan melakukan  uji kompetensi, ini harus dikaji kembali. Uji kompetensi yang akan dilakukan tidak melalui koordinasi pimpinan daerah dan kesepakatan pimpinan OPD. Padahal ini kebijakan strategis. Tujuan akhir dari kegiatan uji kompetensi ini untuk apa kita tidak tahu dan juga tidak disosialisasikan secara terbuka kepada pimpinan OPD serta semua pegawai honorer dan juga masyarakat akhirnya berpikir uji ini untuk jadi PNS. Saya sudah koordinasi dengan pak Bupati. Rupanya beliau sendiri belum tahu secara detail tentang kegiatan ini baik sistemnya maupun waktunya," ungkap Wabup John dalam rilis yang diterima Salam Papua, pada Senin malam (21/12/2020).

Dalam rilisnya tersebut, Wabup John mengatakan, dirinya akan sangat mendukung uji kompetensi untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang baik, berinovasi, berdedikasi, dinamis, mampu secara akademik, disiplin dan mempunyai etika dan moral yang baik. Namun Dia mengaku sampai hari ini belum mengetahui tujuan uji kompetensi tersebut untuk apa.

"Untuk itu maka ada beberapa alasan mengapa rencana ujian kompetensi pegawai honorer perlu dievaluasi kembali, harus diketahui dulu tujuannya sehingga sistem uji kompetensi harus disesuaikan dengan tujuan tersebut. Apakah tujuannya utk mendapatkan pegawai sesuai bidang dan keahlian atau bakatnya, yang kemudian ditempatkan pada jabatan atau tugas yang sesuai? Atau untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 3000-an yang cukup membebani APBD? Kalau ini tujuannya tentunya harus dengan sistem dan penilaian yang baik dan subjektif sehingga tidak merugikan pegawai. Karena ada pegawai honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja, rajin, disiplin, dll., harus dipertimbangkan, ada juga pegawai honorer yang sudah memiliki  sertifikat ujian kompetensi nasional seperti tenaga medis yang sudah memiliki STR, juga tenaga guru, atau pegawai lain yang kemungkinan sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Sehingga rencana ini  harus dievaluasi kembali, dibahas secara baik , disosialisasikan baru dilaksanakan," terangnya.

Dia mempertanyakan apakah hasil uji kompetensi yang dilaksanakan Pemkab Mimika otomatis menggugurkan sertifikat yang sudah dikantongi sebelumnya? Menurutnya, ini yang harus jadi pertimbangan.

“Pertanyaannya, siapa yang lakukan uji kompetensi ini? Kalau oleh Pemda Kabupaten, jangan sampai penilaian menjadi subjektif. Jangan sampai honorer yang sudah bekerja 15 tahun tidak lolos, lalu yang baru kerja tiga bulan malah itu yang masuk. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Kita kekurangan tenaga medis, kalau kebijakan uji kompetensi besok berimbas pengurangan tenaga medis, apakah sudah dipikirkan efeknya?" tegasnya.

Dia mengemukakan, jika persoalannya terkait penempatan yang salah dan tidak sesuai bidangnya, maka tinggal dievaluasi sesuai ijazah.

Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa tanggal 28 sampai 30 Desember 2020 adalah hari cuti bersama Pemkab Mimika. Apalagi Bupati Mimika sudah mengeluarkan surat edaran tentang hari libur tersebut.

"Itu cuti bersama, jangan ada kegiatan uji kompetensi selama liburan," katanya.

Untuk itu dia mengimbau kepada semua tenaga honorer agar tetap tenang, menikmati hari libur atau melaksanakan tugas-tugas lain selama masa Natal, akhir tahun dan tahun baru. Tanggal 4 Januari 2020, baik pegawai honorer maupun ASN berkantor kembali seperti biasa.

Menurut dia, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng SE,MH telah memerintahkan Kepala BKPSDM untuk menunda pelaksanaan uji kompetensi tersebut dan tidak boleh dilakukan pada hari libur. (Jefri Manehat/Red)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp