Perluasan Operasional Freeport di Wilayah Banti Harus Ada Kesepakatan Dengan Masyarakat

Bagikan Bagikan
Yanes Natkime dan Martina Natkime (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Informasi rencana perluasan operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga ke wilayah kampung Banti terus berhembus dan kerap didengar masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun berharap akan adanya kesepakatan bersama demi terciptanya keadilan dan perikemanusiaan.

Tokoh masyarakat Banti, Yanes Natkime mengaku ada banyak informasi yang didengar selain rencana perluasan wilayah pengoperasian tersebut. Selain PTFI, sekarang ini pun telah ada juga PT Inalum yang masuk.

Untuk hal itu, Dia mengatakan, jika memang Pemerintah benar-benar memberikan otonomi khusus untuk orang Papua maka harus ada ganti rugi kepada pemilik hak ulayat. Selain itu, didahului dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat hak ulayat agar menemukan kesepakatan antara negara, perusahaan dan masyarakat. Namun, kalau kemudian diambil dengan sewenang-wenang untuk pengoperasian pertambangan, berarti tidak ada keadilan dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan di atas tanah ini.

"Kalau memang ada kesepakatan, saya pikir tidak akan ada persoalan ke depannya. Ada banyak rencana yang kami dengar, tetapi sebagai rakyat kecil, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau DPR mau menyuarakannya," kata Yanes usai menghadiri pembahasan pemulangan warga tiga kampung di ruang serbaguna DPRD Mimika, Senin (14/12/2020).

Menurut dia, perlunya jaminan AMDAL agar lingkungan sekitar tetap hidup dan kesehatan masyarakat hulu dan hilir tetap terjamin.

"Melindungi lingkungan dan masyarakat adat itu sangat penting supaya ada keadilan," ujarnya.

Di samping itu, tokoh perempuan Banti II, Martina Natkime mengatakan, telah mengetahui rencana tersebut, dimana melalui bidang lingkungan hidup PTFI pernah turun untuk mengambil data-data masyarakat Banti, akan tetapi dirinya menolak.

Dijelaskan bahwa warga Banti merupakan korban yang terkena dampak pertambangan, sehingga tidak perlu ada perluasan pertambangan, karena nenek moyang bersama McMoRan telah MoU bahwa masyarakat tetap menempati kampung tersebut selamanya.

"Kami tidak mau PT apapun masuk ke wilayah kami, apalagi sampai kampung kami digusur. Kami pernah lakukan pertemuan di hotel Serayu dan dari PTFI itu mau mengambil data warga di Banti, tetapi saya bilang bahwa di Banti itu sudah tidak ada orang," kata Martina.

Sedangkan Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame mengaku, hingga saat ini belum mengetahui  adanya informasi tersebut. Namun, sebagai Kepala Distrik ia mengatakan, sah-sah saja jika memang ada rencana perluasan operasional pertambangan PTFI hingga ke tiga kampung tersebut, akan tetapi perlu adanya koordinasi bersama mulai dari tingkat masyarakat, tokoh adat, kepala suku, RT/RW, kepala kampung serta Kepala Distrik guna memantapkan semuanya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Intinya kalau memang rencana itu ada maka harus ada diskusi dan koordinasi yang baik supaya sama-sama tahu. Jangan sampai tokoh dari atas, lalu yang di bawah berkelahi dan mengorbankan masyarakat," ungkap Thobias. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus