Pj Sekda: RAPBD Mimika 2021 Hanya Rp 3,6 Triliun

Bagikan Bagikan
Pj Sekda Mimika, Jeni Usmani menyerahkan dokumen RAPBD Mimika tahun 2021 Kepada Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - DPRD Kabupaten Mimika menggelar rapat sidang I masa sidang I dalam rangka pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)  Kabupaten Mimika tahun Anggaran 2021.

Pj Sekda Mimika, Jeni Ohesty Usmany dalam pembukaan rapat sidang I masa sidang I DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun 2021 pada Kamis (10/12/2020) itu menyampaikan Rencana APBD Kabupaten Mimika tahun 2021 ditargetkan hanya sebesar Rp. 3.639.754.268.763 atau Rp 3,6 Triliun yang terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 320 Miliar yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp. 218 Miliar, retribusi daerah sebesar Rp 18 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5 Miliar, serta pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 78 Miliar.

Sedangkan pendapatan dana transfer direncanakan sebesar Rp 3 Triliun yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 2 Triliun yang meliputi dana perimbangan sebesar Rp 2,4 Triliun, dana desa sebesar Rp 151 Miliar, dan pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp 396 Miliar yang terdiri dari pendapatan bagi hasil Provinsi, Otsus, Bantuan Keuangan Otsus Infastruktur dan bantuan keuangan covid-19.

Kemudian Pos-Pos lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp 239 Miliar yang terdiri dari hibah Pemerintah Pusat (Dana Bos) sebesar Rp 23 Miliar dan lain-lain pendapatan daerah (PTFI) sebesar Rp 270 Miliar.

“Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3,1 Triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 444 Miliar, terdiri dari pengembalian pinjaman dan bunga sebesar Rp 440 Miliar dan penyertaan modal kepada perusahaan daerah sebesar Rp 4,7 Miliar,” tutur Jeni.

Jeni dalam kesempatan itu mengungkapkan, penyebab realisasi pendapatan daerah tahun 2020 tidak mencapai target lantaran adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dana transfer dari pusat mengalami penurunan, kebijakan pemerintah pusat menunda transfer dana bagi hasil triwulan IV, karena kondisi keuangan negara, rencana transfer kurang bayar dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 767 Miliar dan setelah penetapan APBD perubahan muncul PMK 112/KMK.07/2020 tanggal 29 September 2020 yang mengakibatkan kurang bayar DBH dipotong lebih besar Rp 415 miliar dan sisa kurang bayar sebesar Rp 315 Miliar ditransfer tahun 2021.

“Dampak dari Pemerintah Pusat ini mengakibatkan pemerintah Kabupaten Mimika memutuskan melakukan pinjaman daerah kepada PT Bank Papua,” ungkapnya.

Dia mengatakan, dasar penyusunan pendapatan daerah tahun 2021 dilihat dari PAD rencana pendapatan berdasarkan rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir dan melihat kondisi perkembangan daerah, serta pendapatan transfer berdasarkan UU APBN tahun 2021, juga sisa kurang bayar DBH yang akan dibayar di tahun 2021. Pendapatan transfer dari Provinsi sesuai SK Gubernur Provinsi Papua dan RD Otsus. Pendapatan lainnya dari 2,5 persen laba bersih PT. Freeport Indonesia yang berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan barubara, yang telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2020 pasal 112.

Dijelaskan, proses penyusunan rancangan peratautan daerah tentang APBD tahun 2021 telah diawali dengan pra pembahasan antara banggar DPRD Kabupaten Mimika bersama dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Mimika, dan telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatakan KUA dan PPAS sebagai acuan bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) serta merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun 2021.

Substansi rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021, kata Jeni, memuat belanja dan pembiayaan, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 5 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran daerah harus sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

“Memperhatikan ketentuan dimaksud, RAPBD tahun 2021 ini telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang berdasarkan informasi resmi pada website kementerian keuangan, perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021. Langkah ini juga telah sesuai dengan amanat peraturan Mendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Di samping itu, RAPBD  tahun 2021 tetap memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan  masing-masing perangkat daerah yang telah disesuaikan dalam kodefikasi, klasifikasi, dan nomenklatur baru yang telah dimutakhirkan dan berpedoman pada peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, dan nomenklatur RAPBD,” terang Jeni saat menyampaikan sambutan Bupati Mimika.

RAPBD disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan, dengan menggunakan sistem aplikasi dengan tahapan perencanaan, dengan menggunakan sistem aplikasi perencaaan dan keuangan nasional terbaru, yakni sistem informasi pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan peraturan Mendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus