Tuntut Saham 4%, FPHS Palang Akses ke PTFI

Bagikan Bagikan
Aksi pemalangan jalan ke PTFI oleh FPHS (Foto:Istimewa)

SAPA (TIMIKA) – Tuntut pencairan saham 4%, Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) palang jalan di MP 23 sebagai akses ke lokasi Pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dalam kesepakatan induk telah mengatur bahwa ada masyarakat korban permanen dan ada juga masyarakat korban hak Ulayat yang harus diberikan alokasi. Alokasi itu dibagi dari pemerintah Provinsi ke kabupaten dan masyarakat hak Ulayat sebesar 4 %.

“Namun, untuk persoalan itu Bupati tidak membuka diri dan berkomunikasi dengan FPHS. Bupati juga pernah sampaikan bahwa kalau tidak cukup 4 % maka dia akan tambahkan lagi 1 % menjadi 5 % untuk masyarakat hak sulung. Janji itu sudah diketahui publik, akan tetapi kemarin juga Bupati ambil keputusan lain,” ungkap Sekretaris I FPHS, Yohanis Songgonao di kantor Polres Mimika, Selasa (29/12/2020).

Mengingat ini adalah akhir tahun, masyarakat menuntut kepada pengurus FPHS untuk memperjelas persoalan saham 4 % tersebut. Dengan tidak jelasnya persoalan saham ini, banyak masyarakat yang mengancam akan perang, akan tetapi banyak juga yang ingin agar mencari solusi lainnya.

Aksi ini sebagai tindak lanjut perjuangan dari FPHS, dimana selama ini FPHS merasa bahwa saham 7 % yang harusnya diberikan kepada masyarakat adat dan dikembalikan kepada pemerintah. Namun hingga saat ini belum jelas status saham tersebut, sehingga beberapa hari terakhir FPHS melakukan rapat.

Secara administrasi, FPHS telah penuhi mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Mimika dengan surat rekomendasi dari Bupati. Seharusnya berdasarkan catatan Perdasi nomor 7 tahun 2018, Bupati seharusnya membuat catatan, akan tetapi sampai saat ini Bupati tidak berikan catatan tersebut. Ini berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak sejalan.

“Intinya Pemkab Mimika harus berikan titik terang untuk persoalan saham ini dan harus dikelola oleh FPHS, karena itu sesuai perjanjian induk dan juga amanat undang-undang,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal ini juga FPHS telah berbicara bersama pihak Polres Mimika agar bisa mempertemukan beberapa pihak yaitu PTFI, Inalum, Pemkab Mimika dalam hal ini Bupati, Pemerintah Provinsi, Kemendagri dan kuasa hukum FPHS.

“Nanti kami akan buatkan surat resmi ke Kapolres agar bisa melaksanakan pertemuan bersama pihak yang disebutkan itu,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua FPHS, Yafet Beanal menyampaikan bahwa aksi demo tuntutan saham ini tidak akan berakhir dan terus berlanjut jika tidak ada pertemuan antar Bupati Mimika, Inalum, PTFI dan beberapa pihak lainnya.

Aksi Pemalangan ini sebetulnya sebagai salah satu bentuk undangan yang dibuat FPHS agar mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak terkait yang disebutkan di atas agar keluhan masyarakat ini bisa disampaikan di muka umum tanpa harus ditutupi.

Jika tidak dilakukan pertemuan maka akses ke PTFI akan tetap dipalang dan akan ada aksi yang lebih besar.

“Negara sudah siap dan diatur sedemikian rupa sesuai aturannya, akan tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada tindakan dari Bupati? Akhirnya dengan terpaksa kami lakukan aksi seperti ini,” kata Yafet.

Menanggapi hal ini, Kapolres Mimika, AKBP I Gusti G Era Adhinata mengatakan, aksi pemalangan dan ancaman-ancamannya merupakan pelanggaran hukum. Namun, kepolisian tetap mengambil langkah persuasif dengan memberikan imbauan serta mencari tahu apa aspirasi yang berujung pemalangan jalan tersebut.

“Kurang lebih dua jam mereka lakukan aksi, tetapi setelah kami negosiasi, akhirnya mereka bubar dan pemalanganya dibuka lagi,” kata AKBP Gusti. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Dupa88 titik org sarana slot Game online dan sportsbook yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Dupa88 titik org paling best ya guys...Slot games

    BalasHapus