Kapolda Papua Minta MRP Tidak Ciptakan Kondisi Seakan-akan Masyarakat Papua Menolak Otsus

Bagikan Bagikan

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs Paulus Waterpauw meminta kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) agar tidak menciptakan kondisi yang seolah-olah masyarakat Papua menolak Otsus Jilid dua.

Hal ini disampaikan Drs. Waterpauw setelah mendengar rencana akan diadakan RDP bersama kelompok tertentu yang diprakarsai MRP guna menjalankan aksi menolak Otsus di tanggal 10 dan 11 Januari 2021.

“Saya juga menduga adanya keinginan mereka yang hendak melakukan aksi di tanggal 10 dan 11 Januari nanti yaitu aksi upaya penolakan Otsus (jilid II). Mereka melakukan dengan merancang RDP yang diprakarsai MRP. Stop sudah!!,” tuturnya saat ditemui di Timika, Sabtu (9/1/2021).

Dia menegaskan bahwa “Saya mohon kepada saudara-saudara MRP agar jangan lagi menciptakan kondisi dengan cara-cara seperti ini, mengingat kita mau bekerja dan membangun”. Bahkan harus digarisbawahi agar jangan diciptakan, sehingga seakan-akan masyarakat menolak Otsus, karena kegagalan oleh pemerintah pusat.

“Itu namanya menciptakan kondisi. Itu saja yang harus digarisbawahi. Kalau ada rencana aksi dengan kumpulan massa itu, akan kami bubarkan dan tindak tegas. Karena kami tahu itu adalah massa yang dirancang sepihak,” tegasnya.

Jika ada objektivitas dari masyarakat yang kecewa, tetapi sebetulnya bukan kecewa terhadap negara, tetapi kecewa terhadap penyelenggara negara yang ada di tanah Papua ini. Dengan demikian, penyelenggara di Papua harus merenung diri dan mengakui hal itu kepada masyarakat.

Menurut Dia, evaluasi Otsus itu ialah bila para penyelenggara negara di Papua ini berbuka diri kepada rakyatnya. Dalam hal ini, harus menunjukkan bahwa ini kebijakan Otsus dan hasil yang telah dikerjakan serta apa yang belum dikerjakan. Padahal kebijakan, segala kewenangan dan hak  sudah diberikan ke Papua.

“Penyelenggara negara di Papua harus merenung diri dan mengaku kepada masyarakatnya tentang apa yang mereka buat. Itu harus dibahasakan seperti itu, sehingga masyarakat tidak kecewa. Yang dikhawatirkan juga berita-berita yang disebarkan melalui media, kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan selalu membakar. Sedangkan penyelengara Negara di Papua yang lemah, tapi yang di pusat yang selalu disalahkan,” tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar