Lemasa dan Lemasko Tidak Hadir, RDP Tuntutan Warga 7 Marga di Mimika Tanpa Titik Temu

Bagikan Bagikan
RDP tuntutan warga 7 marga pemilik hak ulayat kali Iwaka (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Lantaran tidak dihadiri dua lembaga adat yaitu Lemasa dan Lemasko, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Mimika terkait tuntutan warga tujuh marga berakhir tanpa menemukan titik temu.

Diketahui RDP digelar setelah tanggal 25 Januari 2021 lalu terjadi aksi damai yang dilakukan warga tujuh marga yang memprotes  pengoperasian galian C di atas lahan adat milik mereka yakni kali Iwaka.

Yang mana, Pemkab Mimika diminta bertanggungjawab atas galian C di kali Iwaka untuk segera mencabut surat izin usaha galian C yang ada. Pemkab juga diminta duduk bersama dengan pengusaha dan kontraktor galian C untuk mengembalikan hak kepada masyarakat pemilik ulayat.

Pemkab, DPRD, Lemasa dan Lemasko diminta segera membuat patok batas wilayah adat, khususnya di sekitar wilayah kali Iwaka. Pemkab, kontraktor atau pengusaha yang ingin masuk ke wilayah kali Iwaka dan berusaha, harus meminta izin atau rekomendasi satu pintu kepada pemilik hak ulayat kali Iwaka. Yang terakhir adalah Pemkab diminta segera membuat peraturan daerah (Perda) atas kali Iwaka.

Atas tuntutan tersebut, pihak DPRD pun menyebarkan undangan termasuk ke Lemasa dan Lemasko. Namun, saat RDP dilaksanakan pada Selasa (26/1/2021), dua lembaga masyarakat suku Amungme dan Kamoro ini tidak hadir oleh satu orang perwakilan pun.

Melki Dimpau selaku perwakilan warga tujuh marga mengaku, dua lembaga adat tersebut tidak hadir dalam RDP tentunya menimbulkan kekecewaan. Selain dua lembaga itu, ada juga beberapa anggota DPRD yang mempunyai kepentingan dalam persoalan ini pun tidak hadir, sehingga tidak mencapai titik temu.

“Lemasa dan Lemasko ini sangat penting untuk kita bahas soal batas wilayah tanah adat di Mimika, tetapi mereka tidak hadir, sehingga tidak ada hasilnya RDP ini. Begitu juga dengan beberapa anggota DPRD yang seharusnya mempunyai kepentingan. Mereka semua tidak hadir,” kata Melki di kantor DPRD Mimika, Selasa (26/1/2021).

Dia mengungkapkan, yang warga inginkan adalah lembaga adat, DPRD dan Pemkab harus melakukan evaluasi serta semua izin atas operasional galian C harus dicabut. Sebab, pada intinya patok secara adat di atas lahan dimaksud adalah yang menjadi pegangan bagi warga adat tujuh marga.

Meski demikian, ia mengapresiasi upaya DPRD dan Pemkab Mimika yang telah hadir dalam RDP tersebut. Menurut dia, dari pihak Pemkab Mimika dan DPRD mengaku siap dan mendukung adanya revisi terkait semua surat izin yang saat ini aktif dalam pengambilan material di kali Iwaka atau kali Otawaroghong.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asisten 2 Setda Pemkab Mimika, Yulius Sasarari. Menurut dia, RDP tersebut tidak bisa membahas soal tapal batas jika lembaga adat tidak hadir. Sebab, dalam pokok undangan RDP adalah akan berbicara persoalan hak ukayat, sehingga semestinya dihadiri oleh lembaga adat.

Dengan tidak hadirnya dua lembaga ini, berarti RDP harus ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang. Untuk dari sisi Pemerintah akan membahas persoalan administrasi dan urusan teknis lainnya yang berkaitan dengan DLH serta Bappeda.

“Kita dari Pemerintah hanya bahas soal izin gol C, tetapi dari sisi kewenangan untuk urusan gol C itu sudah dialihkan ke Provinsi. Dalam delapan poin tuntutan warga itu ada bagian-bagian yang jadi tanggungjawab pemerintah dan ada juga yang harus ditanggung lembaga adat,” jelasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165A titik com sarana slot Game online dan sportsbook yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165A titik com paling best ya guys...Click Disini

    BalasHapus