![]() |
Reynold Ubra (Foto:SAPA/Acik) |
SAPA (TIMIKA) – Berdasarkan hasil rapat evaluasi, Satgas Covid-19 memutuskan bahwa tidak akan dilaksanakan PSBB di Kabupaten Mimika, tetapi hanya pembatasan dalam skala kecil dan salah satunya adalah tidak diperbolehkan sekolah tatap muka.
Hal ini disampaikan Jubir Satgas Covid-19 Mimika, Reynold
Ubra usai rapat evaluasi Satgas di Grand Mozza Hotel. Menurut dia, tatap muka
tidak diperbolehkan lantaran secara kumulatif, dari sebanyak 3.812 kasus covid-19, lebih banyak anak
sekolah yang terinfeksi dari pada tenaga kesehatan.
“Sejak ditemukannya kasus di tanggal 25 Maret 2020, jumlah
pelajar yang positif itu sebanyak 243 orang. Tenaga kesehatan hanya 175 orang.
Makanya tidak diperbolehkan sekolah tatap muka, kerena sangat beresiko tinggi,”
tuturnya, Senin (11/1/2021).
Selanjutnya, jumlah terbanyak pertama yang terinfeksi covid-19 adalah merupakan
karyawan yang bekerja di area PT Freeport Indonesia (PTFI) yaitu hampir 2000
orang. Dengan demikian, untuk pelajar berada di urutan kedua, serta urutan
selanjutnya adalah TNI dan Polri sebanyak 2014 orang. Kemudian urutan
berikutnya adalah tenaga kesehatan.
“Kalau dilihat dari banyaknya orang yang terinfeksi, baik
karyawan, TNI, Polri dan pelajar, pola penularannya sama yaitu klaster
kerumunan. Ketika ada kerumunan maka secara pasti akan ada kasus positif.
Polanya sama juga dengan di Timika, karena di bulan Mei itu kasusnya sebanyak
205, kemudian setelah ada liburan di bulan Agustus maka kasusnya naik di bulan
September dan puncaknya 918 kasus di bulan Oktober. Namun kemudian turun lagi,”
ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam imbauan Mendagri, ada
tujuh Provinsi yang harus betul-betul menerapkan PSBB. Perlakuan PSBB dimaksud
pada tujuh provinsi itu dengan memenuhi unsur yakni tingkat kematian, case
fatality rate, kesembuhan serta jumlah ketersediaan tempat tidur.
Meski tidak ada PSBB, tetapi Satgas memutuskan bahwa saat
ini tetap dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Mimika. Dalam
adaptasi kebiasaan baru, yang tidak boleh dilakukan adalah sekolah tatap muka, dan
tetap dilakukan secara daring (online). Acara resepsi pernikahan tidak
diizinkan, baik di rumah maupun di gedung
yang disewakan oleh pemerintah ataupun swasta.
Pertemuan Satgas yang dilakukan saat ini adalah
mengevaluasi, dimana hingga tanggal 10 Januari 2021 telah tercatat sebanyak
3.812 kasus covid-19 yang ditemukan. Hampir 10% di antaranya merupakan kasus aktif, sedangkan yang
sembuh mencapai 89,40 % hampir 90%. Yang
telah dinyatakan meninggal dunia hanya 0,9%.
Menurut dia, angka tersebut jauh lebih rendah dari angka
nasional, karena secara nasional angka kematian hampir 3%, sedangkan di Timika
hanya 0,9%. Angka kesembuhan tingkat nasional 82%, sedangkan di Timika hampir
90%, demikian juga dengan kasus aktifnya.
Terkait dengan imbauan Mendagri, tentu saja dipertimbangkan
selain trend positivity rate, tapi juga dalam imbauan Mendagri itu disebutkan
dengan Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata ketersediaan tempat tidur. Data yang
dikeluarkan oleh Kemenkes RI, untuk Bed Occupancy Rate di DKI Jakarta misalnya
di ruang isolasi tempat tidurnya terpakai sampai 83%, di ruang ICU sampai 77%.
Padahal, seharusnya ditingkatkan minimum 30%.
Di Papua, data yang dikeluarkan Kemenkes 21,75% di ruang
isolasi, di ruang ICU hanya 13%. Khusus di Timika, ketersediaan tempat tidur
rata-rata ada di angka 20%, sehingga 80%nya masih cukup.
“Itu berarti hampir penuh tempat tidurnya di sana. Sedangkan
di Timika masih cukup untuk ketersediaan tempat tidurnya, karena untuk tingkat
Kabupaten isiannya hanya 20%. Kita lihat saat ini ada 13 pasien yang diisolasi
dengan jumlah fasilitas 61 tempat tidur, berarti masih cukup,” ujarnya.
Dirinya mengaku, pertemuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi
yang dilakukan Satgas covid-19 Mimika tersebut merupakan pertemuan setelah
terakhir dilakukan di bulan Oktober lalu. Meski sejak Oktober Satgas tidak
bersama-sama mengevaluasi, tetapi telah ada langkah-langkah yang sudah pernah
dilakukan saat menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
“Pada saat ini juga kami sampaikan terima kasih, karena
seluruh tokoh agama telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga bisa
menyelenggarakan Natal dan tahun baru,” ungkapnya. (Acik)
0 komentar:
Posting Komentar