Mimika Tidak PSBB, Namun Sekolah Masih Dilarang Tatap Muka

Bagikan Bagikan
Reynold Ubra (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Berdasarkan hasil rapat evaluasi, Satgas Covid-19 memutuskan bahwa tidak akan dilaksanakan PSBB di Kabupaten Mimika, tetapi hanya pembatasan dalam skala kecil dan salah satunya adalah tidak diperbolehkan sekolah tatap muka.

Hal ini disampaikan Jubir Satgas Covid-19 Mimika, Reynold Ubra usai rapat evaluasi Satgas di Grand Mozza Hotel. Menurut dia, tatap muka tidak diperbolehkan lantaran secara kumulatif, dari sebanyak  3.812 kasus covid-19, lebih banyak anak sekolah yang terinfeksi dari pada tenaga kesehatan.

“Sejak ditemukannya kasus di tanggal 25 Maret 2020, jumlah pelajar yang positif itu sebanyak 243 orang. Tenaga kesehatan hanya 175 orang. Makanya tidak diperbolehkan sekolah tatap muka, kerena sangat beresiko tinggi,” tuturnya, Senin (11/1/2021).

Selanjutnya, jumlah terbanyak pertama  yang terinfeksi covid-19 adalah merupakan karyawan yang bekerja di area PT Freeport Indonesia (PTFI) yaitu hampir 2000 orang. Dengan demikian, untuk pelajar berada di urutan kedua, serta urutan selanjutnya adalah TNI dan Polri sebanyak 2014 orang. Kemudian urutan berikutnya adalah tenaga kesehatan.

“Kalau dilihat dari banyaknya orang yang terinfeksi, baik karyawan, TNI, Polri dan pelajar, pola penularannya sama yaitu klaster kerumunan. Ketika ada kerumunan maka secara pasti akan ada kasus positif. Polanya sama juga dengan di Timika, karena di bulan Mei itu kasusnya sebanyak 205, kemudian setelah ada liburan di bulan Agustus maka kasusnya naik di bulan September dan puncaknya 918 kasus di bulan Oktober. Namun kemudian turun lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam imbauan Mendagri, ada tujuh Provinsi yang harus betul-betul menerapkan PSBB. Perlakuan PSBB dimaksud pada tujuh provinsi itu dengan memenuhi unsur yakni tingkat kematian, case fatality rate, kesembuhan serta jumlah ketersediaan tempat tidur.

Meski tidak ada PSBB, tetapi Satgas memutuskan bahwa saat ini tetap dilaksanakan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Mimika. Dalam adaptasi kebiasaan baru, yang tidak boleh dilakukan adalah sekolah tatap muka, dan tetap dilakukan secara daring (online). Acara resepsi pernikahan tidak diizinkan, baik di rumah maupun di gedung  yang disewakan oleh pemerintah ataupun swasta.

Pertemuan Satgas yang dilakukan saat ini adalah mengevaluasi, dimana hingga tanggal 10 Januari 2021 telah tercatat sebanyak 3.812 kasus covid-19 yang ditemukan. Hampir 10% di antaranya  merupakan kasus aktif, sedangkan yang sembuh  mencapai 89,40 % hampir 90%. Yang telah dinyatakan meninggal dunia hanya 0,9%.

Menurut dia, angka tersebut jauh lebih rendah dari angka nasional, karena secara nasional angka kematian hampir 3%, sedangkan di Timika hanya 0,9%. Angka kesembuhan tingkat nasional 82%, sedangkan di Timika hampir 90%, demikian juga dengan kasus aktifnya.

Terkait dengan imbauan Mendagri, tentu saja dipertimbangkan selain trend positivity rate, tapi juga dalam imbauan Mendagri itu disebutkan dengan Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata ketersediaan tempat tidur. Data yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, untuk Bed Occupancy Rate di DKI Jakarta misalnya di ruang isolasi tempat tidurnya terpakai sampai 83%, di ruang ICU sampai 77%. Padahal, seharusnya ditingkatkan minimum 30%.

Di Papua, data yang dikeluarkan Kemenkes 21,75% di ruang isolasi, di ruang ICU hanya 13%. Khusus di Timika, ketersediaan tempat tidur rata-rata ada di angka 20%, sehingga 80%nya masih cukup.

“Itu berarti hampir penuh tempat tidurnya di sana. Sedangkan di Timika masih cukup untuk ketersediaan tempat tidurnya, karena untuk tingkat Kabupaten isiannya hanya 20%. Kita lihat saat ini ada 13 pasien yang diisolasi dengan jumlah fasilitas 61 tempat tidur, berarti masih cukup,” ujarnya.

Dirinya mengaku, pertemuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Satgas covid-19 Mimika tersebut merupakan pertemuan setelah terakhir dilakukan di bulan Oktober lalu. Meski sejak Oktober Satgas tidak bersama-sama mengevaluasi, tetapi telah ada langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan saat menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

“Pada saat ini juga kami sampaikan terima kasih, karena seluruh tokoh agama telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga bisa menyelenggarakan Natal dan tahun baru,” ungkapnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar