Pemprov Papua Klarifikasi Pernyataan Mendagri “Papua Contoh Pemda yang Salah Susun RAPBD”

Kadiskominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, S.Kom (Foto:diskominfo.papua.go.id)

SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi Papua mengklarifikasi pemberitaan di media massa terkait pernyataan Mendagri, Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa Provinsi Papua merupakan pemerintah daerah yang salah dalam membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Melalui press release dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto,S.Kom, Rabu (20/1/2021), menyebutkan bahwa Pemprov Papua melalui Asisten Bidang Umum DR. M. Ridwan Rumasukun,SE.,MM telah meminta klarifikasi kepada Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Andrian, M.Si yang ikut mendampingi Mendagri saat memberikan penjelasan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Penyusunan RAPBD Tahun 2021 di depan para awak media.

“Bapak Menteri tidak menyebutkan Nama Pemerintah Daerah bahkan Menyebutkan Pemerintah Provinsi Papua salah menyusun RAPBD,” ungkap Moch Andrian dalam release tersebut.

Dijelaskan bahwa APBD merupakan salah satu stimulan fiskal untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Pemprov Papua dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 mengikuti ketentuan dan peraturan yang belaku. Memang ada yang membedakan dari penyusunan APBD sebelumnya, yang mana pada Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah harus menggunakan SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dimulai dari tahapan penyusunan RKPD, KUA, PPAS sampai pada penyusunan RKA-SKPD selanjutnya diikuti tahapan evaluasi RAPBD oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905 – 4079 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 melalui surat pengantar dari Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Nomor 905/5464Keuda tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri, di dalamnya tidak ada satupun klusal dari hasil evaluasi yang menyatakan “Pemerintah Provinsi Papua salah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021”.

Ditambahkan, Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.,MH dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE,MM sangat serius dan concern terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan sudah 6 (enam) kali berturut turut meraih opini WTP dari BPK RI pada pengelolaan keuangan dan mendapat Penghargaan sebagai salah satu Daerah di Indonesia yang dapat mengintegrasi Sistem Informasi Pembangunan dengan Sistem Perencanaan Pemda dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, dan juga secara terus-menerus mengedepankan good Governance yang didukung oleh e-government yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

Di bagian akhir press release tersebut diungkapkan, Pemprov Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak semua awak media tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalis yang Benar, Kritis, Cerdas serta berimbang.

“Jangan banyak membuat opini-opini yang tidak menguntungkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi pada saat ini di mana banyak musibah di negeri ini: bencana alam di beberapa tempat, ekonomi melemah, dan Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Mari kita semua memberi literasi yang menyejukan bagi masyarakat untuk kemajuan Papua," ungkap Kadiskominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto,S.Kom, dalam release tersebut.

Menyikapi press release tersebut, pihak redaksi salampapua.com menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada Pemprov Papua, terkait berita yang dilansir dari salah satu media online nasional dengan judul “Mendagri: Papua Contoh Pemda yang Salah Susun RAPBD” yang dipublish oleh salampapua.com pada tanggal 19 Januari 2021.

Dalam hal ini, masih ditunggu klarifikasi langsung dari Mendagri Tito Karnavian, agar lebih relevan serta tidak menimbulkan multipersepsi dan multitafsir di tengah masyarakat. (Red)