Biaya Pengobatan Napi Kurang, Lapas Timika Butuh Bantuan Pemkab

Bagikan Bagikan
Lapas II B Timika (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Timika butuh bantuan Pemkab Mimika untuk mengalokasikan anggaran khusus membantu biaya pengobatan bagi semua warga binaan (WB) alias Nara pidana (Napi) yang ada.

Kalapas Kelas II B Timika, Marthen B. Parlinoan mengaku bahwa anggaran pengobatan di RS hanya Rp 12 juta per tahun dan jumlah tersebut sangat minim dibandingkan dengan jumlah WB yang ada. Idealnya mungkin harus sampai Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, karena sakit yang dialami setiap WB juga tidak bisa diprediksi.

“Sekarang ini ada beberapa Napi atau WB yang masuk lansia, sehingga sakitnya komplikasi. Makanya beberapa waktu lalu ada yang sakit dan kami keluarkan biaya sampai Rp 34 juta. Namun karena WB bersangkutan juga terpapar covid-19, maka kita koordinasikan dengan pihak RS, sehingga kita hanya bayar Rp 4 juta saja dan selebihnya dimasukan ke anggaran covid-19,” ungkap Marthen usai menggelar RDP bersama komisi A DPRD Mimika, Kamis (25/2/2021).

Dia mengungkapkan, di Lapas masih banyak kendala yang dihadapi.  Klinik di Lapas sudah lama tidak dipakai dan fasilitasnya telah rusak serta tenaga medisnya pun tidak ada. Hal ini telah disampaikan kepada Wabup Mimika dan saat ini dilanjutkan ke Komisi A DPRD Mimika.

Warga binaan di Lapas ketika sakit harus dibawa ke RSUD dan biayanya dibebani ke pihak Lapas, sementara anggaran pengobatan di Lapas sangat minim. Dengan demikian, diharapkan agar komisi A bisa mendorong pemerintah agar bisa membantu anggaran untuk biaya pengobatan bagi WB di Lapas.

“Komisi A sarankan agar kami bersurat ke Bupati agar ada disposisi dari Bupati. Memang ada anggaran khusus untuk biaya pengobatan WB di Lapas, tetapi tetap sangat minim dan tetap membutuhkan bantuan  dari pemerintah,” katanya.

Selanjutnya untuk makanan seperti baisanya tiga kali dalam sehari yang disiapkan oleh pihak ke tiga. Pembinaan bagi Napi juga terus dilakukan khusus untuk perkebunan. Sementara untuk mebel dan bengkel sementara tidak bisa dilaksanakan lantaran kurangnya peralatan.

“Beberapa waktu lalu ada petugas Lapas yang dikirim ke Jayapura untuk pelatihan pengelasan dan pertukangan. Mudah-mudahan ke depannya bisa melatih warga binaan yang ada. Supaya ketika mereka bebas sudah ada keterampilan yang mereka dapatkan,” ujarnya.

Sedangkan ketua Komisi A DPRD, Daud Bunga menyampaikan bahwa apa yang dikeluhkan oleh pihak Lapas memang perlu dibantu Pemerintah mengingat semua WB yang ada di Lapas adalah warga pemerintah yang juga perlu diperhatikan.

Untuk fasilitas di Lapas juga sangat minim dan yang paling penting diperhatikan adalah adanya anak usia sekolah yang ditahan, sehingga harus terus dibina agar pendidikannya tidak terputus.

“Kami dari komisi A sudah ingatkan agar ketika ada WB yang merupakan anak sekolah, maka pendidikannya tidak boleh terputus. Negara wajib memberikan perlindungan dan memberikan pendidikan dan kebutuhan dasar di dalam Lapas,” kata Daud. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar