Massa 9 Kampung Tuntut Bupati Mimika Tindaklanjuti Putusan PTUN, Pj Sekda: Pemkab Telah Naik Banding

Bagikan Bagikan

Pj Sekda Mimika, Jenni O. Usmany, saat menemui 9 kepala kampung dan massa pendukungnya saat mendatangi kantor Puspem Kabupaten Mimika (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) – Setelah memenangkan gugatan di PTUN Jayapura sejak 17 November 2020 dan belum kunjung ditindaklanjuti hingga kini, massa 9 kampung mendatangi kantor pusat pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika jalan Poros Kuala Kencana Sp3, Senin (1/2/2021).

Massa menuntut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH, dan diberi waktu selama 10 hari agar segera melantik 9 kepala kampung.

Datang bersama massa pendukungnya dan berunjuk rasa di kantor Puspem Mimika, kesembilan kepala kampung meminta agar Bupati Mimika menindaklanjuti putusan atas perkara Nomor 19/G/2020/PTUNJPR pada tanggal 17 November 2020 lalu yang dimenangkan oleh pihaknya, dan segera melantik 9 kepala kampung tersebut.

Mereka menyampaikan agar Bupati Mimika tidak kebal hukum dan harus menghargai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami datang minta keadilan, kami minta Bupati Mimika segera tindaklanjuti putusan PTUN nomor  19/G/2020/PTUNJPR, yang merupakan amanah dari undang-undang di negara ini," ungkap Mex selaku penanggung jawab aksi.

Mex mempertanyakan mengapa putusan PTUN belum juga ditindaklanjuti Bupati Mimika. Ia menilai putusan Bupati Mimika tidak berdasarkan aturan melainkan berdasarkan seleranya semata.

"Kenapa sampai begitu, aturan apalagi yang harus kita pakai? Kami masyarakat Republik Indonesia atau bukan? Undang-undang apa lagi yang harus kita pakai? pemilihan kepala kampung sudah dipakai. Apa undang-undang yang pas untuk  masyarakat Papua?" ungkapnya.

Ia pun menegaskan, massa akan kembali berunjuk rasa di kantor Bupati jika dalam 10 hari pernyataan sikap tidak ditindaklanjuti Bupati Mimika.

Adapun beberapa tuntutan 9 kepala kampung tersebut, yakni segera melaksanakan putusan PTUN nomor 19/G/2020/PTUNJPR, meminta agar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng segera melantik 9 kepala kampung berdasarkan hasil putusan PTUN, dan meminta Mendagri dan Gubernur Papua untuk ikut membawa putusan PTUN nomor 19/G/2020/PTUNJPR. Massa akan kembali berunjuk rasa jika pernyataan sikap masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mimika dalam jangka waktu 10 hari.

Diketahui sebelumnya, 9 kepala kampung melakukan gugatan ke PTUN Jayapura karena ketika terpilih dan menang dalam pemilihan kepala kampung, namun tidak dilantik oleh Bupati Mimika. Hasil gugatan tersebut dimenangkan 9 kepala kampung. Namun hingga saat ini hasil putusan PTUN tersebut belum ditindaklanjuti Bupati Mimika.

Diketahui dalam putusan atas perkara Nomor 19/G/2020/PTUNJPR pada tanggal 17 November lalu, majelis hakim PTUN Jayapura membatalkan Keputusan Bupati Mimika Nomor: 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Distrik di Kabupaten Mimika periode Tahun 2019-2025. Selanjutnya, Bupati Mimika wajib menindaklanjuti putusan PTUN Jayapura itu dengan melantik sembilan pengugat menjadi kepala kampung.

Sembilan kepada kampung yang dimaksud adalah Mex Edwar Jikwa selaku kepala kampung Tunas Matoa, Kanditer Wakerwa terpilih di kampung Walani, Thomas Kum terpilih di kampung Olaroa, Perius Ronal Murib terpilih di kampung Damai, Kowe Wenda terpilih di kampung Bintang Lima, Jhon Magal terpilih di kampung Noselanop, Jhon Beanal terpilih di Jomgkogama, Yokunud Murib terpilih di kampung Utikini 2 dan Alkius Kiwak terpilih di kampung Wangirja.

Aksi massa tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O. Usmany, dan menyampaikan pernyataan dalam aksi massa 9 kampung akan disampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati Mimika untuk segera ditindaklanjuti.

Namun kepada Wartawan Jenni menjelaskan, putusan PTUN atas gugatan 9 kepala kampung tersebut saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), karena pihak Pemkab Mimika telah mengajukan atau naik banding.

"Dalam putusan PTUN tersebut, Pemkab Mimika kalah, tetapi putusan itu belum inkracht. Dalam hukum ada proses-proses yang harus diikuti, dan Pemkab tetap melakukan banding," ungkap Jenni.

Jenni yang ditemui di ruang kerjanya itu menyampaikan terhadap aksi dan juga melawan gugatan 9 kepala kampung bukan lagi menjadi tanggungjawab pimpinan, dalam hal ini Bupati Mimika, melainkan menjadi tanggungjawab Pemkab Mimika.

"Tentu ini bukan lagi menjadi permasalahan seorang (Bupati), namun ini merupakan tanggungjawab pemerintahan Kabupaten Mimika, karena keputusan yang diambil Bupati berarti itu menjadi putusan pemerintah. Jadi ini bukan lagi masalah Bupati melainkan Pemkab Mimika," tegasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

2 komentar:

  1. Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165A titik com sarana slot Game online dan sportsbook yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165A titik com paling best ya guys...Click Disini

    BalasHapus
  2. Singkat kata untuk keuntungan luar biasa yang Anda bantu saya dapatkan hanya dalam seminggu dengan strategi opsi biner, maaf saya ragu pada awalnya, saya menginvestasikan $ 200 dan menghasilkan $ 2.500 hanya dalam satu minggu, dan terus berinvestasi lebih banyak, hari ini saya secara finansial berhasil, Anda dapat menghubungi dia melalui email: carlose78910@gmail.com
    Melalui whatsapp: (+12166263236)
    Saya menyarankan Anda tidak perlu ragu. Dia hebat.@

    BalasHapus