Masyarakat Tiga Lembah Sepakat Tuntut Pembubaran Community Development PTFI

Foto bersama usai diskusi dan penandatanganan kesepakatan tuntutan pembubaran Community Development PTFI (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Organisasi Pemilik Gunung Nemangkawi Masyarakat Tiga Lembah Bersatu "Waa, Tsinga dan Aroanop” bersepakat menuntut Bubarnya Community Development PTFI.

Pernyataan dukungan pada tuntutan pembubaran Community Development PTFI ini ditandatangani bersama di Timika, Kamis (25/2/2021), bertempat di Ruangan Rapat di Hotel Amole 2, Jalan Cenderawasih, SP 2 Timika.

“Kami atas nama masyarakat pemilik hak ulayat lembah Waa, Tsinga dan Aroanop dan daerah tetangga lainnya, yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, telah melaksanakan rapat bersama mendengarkan keterangan demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak kami yang dengan gagah berani dilakukan pemalangan di kantor Operasional PTFI, OB-1 KK, pada tanggal 16 Februari 2021 dalam rangka menuntut bubarkan Community Development PTFI, karena dianggap Department tersebut gagal membangun masyarakat,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

Selanjutnya diungkapkan, sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil diskusi dalam rapat, menyatakan:

1. Kami masyarakat dan generasi terpelajar Amungme sungguh-sungguh merasakan, mengalami serta melihat ketidaksanggupan peran serta Community Development Department PTFI sehingga tidak mengalami perubahan apa-apa, dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami. Kondisi Pendidikan anak-anak kami menjadi berantakan, kesehatan semakin buruk, jaringan transportasi tidak diperhatikan, pengembangan ekonomi dan bisnis di HL tidak diperhatikan (kecuali kopi) dan pendampingan lainnya sebagaimana selayaknya sebuah Department Community pada umumnya. Semua upaya yang mereka lakukan hanya secara politis, hanya mencari nilai pemberitaan, membuat heboh di publik tetapi keberlanjutan dan kemandirian masyarakat jauh dari kehidupan kami.

2. Kami masyarakat yang merupakan stakeholders Community Development PTFI mengetahui dengan jelas bahwa tugas dan tanggungjawab Community Development suatu perusahaan pada umumnya berupaya memfasilitasi warga masyarakat lokal dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan pertanggungjawaban, kesempatan pilihan partisipasi saling menguntungkan saling timbal-balik, dan pembelajaran terus menerus, singkat katanya, petugas Comdev harusnya mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan semangat atau saran yang diperlukan dan memberdayakan kepada masyarakat. Namun sejak Community Development PTFI ada di atas tanah kami sampai hari ini justru Department ini membuat kami menderita kemiskinan, kebodohan, kesehatan buruk, dan jauh dari kata kemajuan. Oleh karena itu, melalui pertemuan terhormat ini kami memberikan dukungan yang tak terputus dan berkelanjutan kepada Tim yang demo di OB-1, mendorong Community Development PTFI dapat dibubarkan karena keberadaan Department tersebut tidak membawa manfaat apa-apa dalam kehidupan kami.

3. Kami mendukung FCX Bersama generasi tiga lembah (pemilik hak ulayat), segera take over posisi kosong tersebut agar administrasi dan proses keputusan tetap berjalan seperti biasa sambil menyiapkan bentuk dan nama yang tepat dan manajemen definitifnya, nama yang kami usulkan adalah "New Community Development PTFI".

4. Kami masyarakat Tiga lembah beserta para tetangga dari Masyarakat Tiga Lembah mendukung perusahaan induk FCX dan anak perusahaannya PTFI bekerjasama dengan anak-anak kami dalam proses pembubaran dan pembentukan nama baru "New Community Development PTFI".

5. Penderitaan yang kami alami selama 53 tahun terhitung sejak KK I ditandatangani pada tahun 1967 dan produksi pertama di export melalui Pelabuhan Amamapare, pada tahun 1973, harus segera kita akhiri bersama dan dengan hati besar membangun suatu kemitraan yang saling memberi manfaat dan sinergis yang lebih baik dari sebelumnya serta bersama-sama meningkatkan produksi PTFI.

Usai penandatanganan pernyataan dukungan pembubaran Community Development PTFI,  Tokoh masyarakat tiga kampung, Yanes Natkime mengatakan diskusi ini dilatarbelakangi oleh adanya sikap-sikap yang tidak sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan yang diterapkan pada Community Development PTFI.

Dari awal telah ada kesepakatan bersama tetua adat pemilik hak ulayat wilayah penambangan PTFI di Tembagapura. Sebab, dari tahun ke tahun tidak ada SDM pemilik hak ulayat yang dipakai oleh  Community Development PTFI, padahal banyak yang telah sekolah hingga mempunyai gelar sarjana.

Dengan demikian, inilah saatnya SDM pemilik hak ulayat  datang dan ingin memperbaiki tatanan di Community Development PTFI.

Yanes juga mengingatkan bahwa PTFI jangan menanggapi tuntutan ini sebagai sesuatu yang negatif, akan tetapi harus memahami bahwa yang diinginkan sesuai hak sebagai pemilik ulayat. Sebab, mahasiswa dan kaum intelektual yang menuntut memiliki keinginan kuat untuk memperhatikan tanahnya dan membantu orang tua dan seluruh warganya sebagai sesama pemilik hak ulayat.

“Sebagai tetua adat, kami mendukung merombak. Kita mau SDM itu memberdayakan intelektual anak ulayat yang ada supaya bisa menegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya sebagai tokoh sangat mendukung apa yang dilakukan kaum intelektual ini,” kata Yanes.

Ketua Tim Organisasi Pemilik Gunung Nemangkawi Masyarakat Tiga Lembah Bersatu, Karel Kum mengatakan, pertemuan dan penandatanganan dukungan ini sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang pernah dilakukan sebelumnya di kantor OB I Kuala Kencana.

Tuntutan pembubaran Community Development PTFI ini dilakukan dengan berbagai alasan yang mana Community Development PTFI ini tidak berhasil dalam pemberdayaan sosial dan pengembangan SDM. Meski diketahui banyak anggaran yang diberikan PTFI, tetapi kenyataannya kemunduran di bidang pendidikan, sosial, dan SDM terus terjadi.

“Hal-hal itulah yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa Community Development PTFI itu gagal untuk menjalankan program CSR PTFI sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Community Development PTFI juga gagal memberdayakan anak-anak selaku pemilik hak ulayat,” kata Karel.

Menurut dia, tuntutan dan berbagai alasan sudah dikirimkan ke AS bahwa keberadaan Community Development PTFI gagal.

“Kami berterimakasih bahwa ternyata hari ini tokoh-tokoh penting datang menyampaikan bahwa mereka mendukung 100 persen apa yang kami tuntut. Hari ini pun kami semua tandatangani bersama kesepakatan tuntutan ini,” ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp