Menang Banding di PTTUN Makassar, Keanggotaan DPRD Mimika Status Quo

Para mantan anggota DPRD Mimika usai jumpa pers di kantor DPRD (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Puluhan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 dinyatakan menang banding di Pengadilan Tinggi Tata Urusan Negara (PTTUN) Makassar.

Dengan demikian, tinggal menunggu SK Gubernur Papua untuk diaktifkan kembali masa jabatannya di DPRD Mimika.

Hal ini disampaikan oleh puluhan mantan anggota dewan tersebut saat menggelar jumpa pers di kantor DPRD Mimika, Kamis (18/2/2021).

Yohanes Kibak mengatakan, terkait masalah ini, dimana saat pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 tanggal 25 November 2019 lalu, dirinya bersama rekan-rekan lainnya diusir dari ruang rapat paripurna. Padahal masih ada 1 tahun masa jabatan dirinya bersama rekan-rekan lainnya.

Dari kondisi itu, pihaknya tidak berdiam diri dan menempuh jalur hukum ke PTUN Jayapura pada Januari 2020. Pihaknya menggugat SK Gubernur Papua nomor 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

"Kami diusir dari gedung ini secara tidak hormat. Makanya itu kami tidak tinggal diam dan kami pun gugat ke PTTUN Jayapura. Kami disidangkan di PTTUN Jayapura tanggal 5 Agustus 2020 dan dinyatakan menang. Selanjutnya, tergugat (Gubernur Provinsi Papua) melakukan banding ke PTTUN Makassar. Dimana pada 7 Januari 2021, PTTUN Makassar memenangkan kami sebagai penggugat, sehingga status anggota DPRD adalah Quo," ungkap Kibak mewakili rekan-rekannya.

Jadi, dengan putusan banding dari PTTUN Makassar ini, maka status dari DPRD Mimika adalah 'status quo'. Ini karena sudah jatuh tempo, yakni pada 17 Februari 2021, dan bisa dikatakan bahwa keputusan itu sudah 'incraht' (memiliki kekuatan hukum tetap), karena dari pihak tergugat tidak melakukan kasasi.

Lanjutnya, dengan keputusan ini, maka pihaknya meminta tidak ada aktivitas anggota DPRD Mimika, termasuk pemberian hak-hak, karena sudah ada putusan banding dari PTTUN Makassar.

"Dengan adanya putusan ini, maka masyarakat mengetahui bahwa kami benar, walaupun pemerintah tidak melihatnya. Namun hukum melihat kebenaran yang ada pada kami. Ini menunjukkan pemerintah sudah mengambil kebijakan yang salah. Dan saat ini kami menunggu keputusan selanjutnya dari Pemerintah Provinsi Papua," ujarnya.

Di samping itu, Hadi Wiyono menambahkan, putusan PTTUN Makassar itu diputuskan pada tanggal 7 Januari 2021 dengan nomor 193/B/2020/PTTUN.MKS. Dimana putusannya dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika.

Hadi menambahkan, pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat atau konstituen bahwa dirinya bersama rekan-rekan ini benar. Dimana masa jabatan seharusnya 5 tahun, namun hanya menjalankan 4 tahun.

“Kita tidak tinggal diam untuk menuntut keadilan. Alhasil, ternyata negara ini membenarkan apa yang menjadi tuntutan kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa Pemkab Mimika memaksakan kehendak melantik anggota DPRD Mimika yang baru dan mengorbankan kita yang masih ada jabatan 1 tahun. Dan ini hanya kepentingan politik yang membuat kami dijadikan seperti ini. Kami minta Gubernur Papua segera mengeksekusi putusan ini," kata Hadi.

Terkait apakah tergugat kasasi, menurut Hadi, dari putusan tersebut, PTTUN Makassar menyerahkannya pada pembanding dan terbanding pada tanggal 3 Februari 2021. Sehingga diberikan waktu 14 hari untuk melakukan kasasi.

Namun sampai pada 17 Februari 2021 kemarin, waktu 14 hari itu habis. Dan  belum ada informasi bahwa Gubernur Papua melakukan kasasi.

“Jadi kita anggap putusan itu sudah incraht,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta menduduki Kantor DPRD Mimika. Ini karena, pihaknya pun tahu aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tidak mungkin memaksakan diri sebelum ada SK Gubernur Provinsi Papua," ungkapnya.

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Mimika (Sekwan), Ananias Faot mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan tembusan dari putusan PTTUN Makassar termasuk petunjuk dari Gubernur Papua. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Mimika dan Biro Hukum Provinsi Papua terkait hal ini.

"Kalaupun nantinya sudah ada, putusan dari Gubernur Papua maka akan kami lakukan. Karena memang sudah tugas kami melaksanakan dari sisi administrasinya,” kata Ananias. (Acik)

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp