Pemkab Mimika dan PFTI Bekerja Keras Menyediakan Berbagai Fasilitas di Banti

Bagikan Bagikan
Wabup Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Sejak kepulangan masyarakat Banti 1, Banti 2 dan Opitawak pada beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI) harus bekerja keras menyediakan kembali fasilitas-fasilitas yang rusak di daerah tersebut.

Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM mengungkapkan, banyak fasilitas yang harus dibangun segera, sehingga masyarakat yang berada di sana bisa kembali mendapatkan pelayanan. Pemerintah dan PTFI terus mencari solusi dan terus berusaha untuk menyediakan fasilitas di sana. 

“Masalah kesehatan dan layanan kesehatan kita akan segera kirim 12 tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana, dan untuk pelayanan kesehatan dipusatkan di Banti 1. PTFI juga telah menyediakan fasilitas kesehatan di sana,” ungkap Wabup Jhon seusai melakukan pertemuan bersama Forkopimda Mimika di rumah jabatan Wabup jalan Poros Sp3, Selasa (23/2/2021).

Ia memastikan tim kesehatan yang akan melakukan pelayanan tetap tinggal di Banti. Dirinya memastikan menjamin terkait masalah keamanan.

Diamenambahkan, terhadap fasilitas air bersih telah disediakan oleh PTFI, sementara untuk fasilitas penerang (Listrik) Pemkab Mimika sediakan genset dan akan dibantu PTFI untuk masalah pengangkutan dan pemasangan sambungan jaringan listrik termasuk memastikan ketersediaan bahan Baker.

“Penerangan di sana sudah ada mikro hidro dengan kapasitas 120 KWH untuk melayani 3 kampung, namun sejak adanya kerusuhan di sana fasilitas itu sudah rusak dan harus perbaiki, sehingga untuk solusi sementara kita gunakan genset,” terangnya.

Pemerintah juga akan merehab kembali rumah-rumah milik warga di sana. Ia menyebutkan sebanyak 270 unit rumah yang akan direhab. Beberapa fasilitas lainnya seperti  pembangunan kembali jembatan yang sudah rusak, juga beberapa akses jalan juga akan dibangun. 

“Kita juga menyediakan layanan perBankan di sana, agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk melakukan transaksi. Sedangkan layanan perbelanjaan, pemerintah siapkan supermarket. Pemerintah juga akan menempatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk berjualan di sana, sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Selama ini masyarakat harus ke Tembagapura untuk melakukan itu, karena saat ini di tengah pandemi covid-19 dan Tembagapura merupakan zona merah, sehingga masyarakat kita batasi untuk masuk ke Tembagapura dan kita menyediakan layanan itu,” jelasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar