Pemkab Mimika Memberi Penghargaan Kepada Perusahaan yang Melindungi Tenaga Kerjanya Dengan Jaminan Sosial

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi kepala BPJS ketenagakerjaan Cabang Timika memberikan penghargaan kepada salah satu perusahaan yang melindungi tenaga kerja dengan jaminan sosial dan memberikan dana CSR kepada orang asli Papua (Foto:SAPA/Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Kabupaten Mimika merupakan Kabupaten kedua dari 570 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang melindungi tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah dan jasa konstruksi dengan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan.

Hal itu tertuang dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerjaan bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Mimika.

Agar diketahui oleh semua pimpinan perusahaan berskala besar hingga berskala kecil, Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika mensosialisasikan Perda tersebut, pada Rabu (17/2/2021), dengan harapan para pimpinan perusahaan dapat mendaftarkan secara berkala tenaga kerjanya untuk mendapatkan jaminanan sosial BPJS ketenagakerjaan.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM dalam sambutan mengungkapkan, Jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan sangat penting apalagi bagi mereka yang bekerja dengan resiko cukup besar. Pemerintah terus memberikan perhatian untuk mensejahterakan karyawan, juga perusahaan-perusahaan.

"Jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan selain untuk melindungi tenaga kerja, juga memberikan kemudahan kepada perusahaan. Ada kecelakaan kerja, karyawan dengan sendirinya telah mendapatkan jaminan sosial itu, perusahaan tidak terbebani lagi. Kita tidak mengetahui bahwa akan ada kecelakaan, atau resiko lainnya, tapi BPJS ketenagakerjaan telah menjawab jaminan itu, sehingga manfaat program ini sangat baik untuk perusahaan, organisasi dan juga untuk karyawan," ungkap Wabup John.

Sementara terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika, Dia mengatakan akan mendaftarkan seluruh ASN untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut.

"Kalau pegawai negeri tidak jadi masalah karena ada beberapa program yang kita bisa alihkan seperti dana koperasi atau Bapertarum. Kalau untuk honorer ada dua opsi, opsi pertama diambil dari gaji-nya atau dengan kata lain potong gaji, dan opsi kedua tergantung APBD kita, dan ini kita harus duduk bersama dengan DPRD," katanya.

Di samping itu Pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menjaminan tenaga kerja dengan jaminan sosial, dan memberikan dana CSR kepada orang asli Papua.

“Ada delapan perusahaan di Mimika yang tercatat berhak mendapat penghargaan lantaran memberikan dana CSR kepada orang asli Papua. Kita berharap akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatiannya kepada orang asli Papua dengan memberikan dana CSR,” ujarnya.

Berdasarkan data, bulan Januari hingga Desember tahun 2020, total pembayaran klaim yang telah dibayarkan Pemkab Mimika melalui BPJS ketenagakerjaan Cabang Mimika meliputi empat program yaitu, jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pensiun (JP) dengan jumlah kasus 11.320 dan nominal santunan sebesar Rp 187,616,000,000.

"Ini merupakan bukti nyata dari manfaat program BPJS ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Tidak memandang jenis orang, apabila telah terdaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan akan mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja dari resiko sosial yang mungkin terjadi," tambahnya.(Jefri Manehat)